PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN PENINGKATAN KEMAMPUAN BERFIKIR SISWA PADA PEMBELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN PENINGKATAN KEMAMPUAN BERFIKIR SISWA PADA PEMBELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Abstrak

Siswa dapat meningkatkan kemampuan berfikir melalui implementasi strategi, metode, dan model pembelajaran yang terintegrasi secara sistematis dan komprehensif. Strategi, pendekatan, dan model pembelajaran adalah berbeda dalam berbagai dimensi, dimana strategi pembelajaran merupakan sebuah prosedur pembelajaran yang dijalankan oleh guru secara bersama-sama dengan siswa, sedangkan model pembelajaran lebih menitikberatkan pada pola yang digunakan untuk membentuk, merancang dan membimbing pembelajaran di dalam kelas. Dengan penerapan strategi pembelajaran yang benar diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemampuan dan prestasi siswa khususnya bagi siswa yang belajar teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sekolah dasar dan menengah.

Kata Kunci: Strategi Pembelajaran, Kemampuan Berfikir, Teknologi Informasi.

A. Latar Belakang

Landasan Filosofis Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB) adalah kontruktivisme. Menurut kontruktivisme pengetahuan itu terbentuk bukan hanya dari obyek saja,  tetapi bagaimana kemampuan individu sebagai obyek menangkap setiap obyek yang diamati, menurut kontrukivisme, pengetahuan  memang berasal dari luar, tetapi dibangun lagi oleh dan dari dalam diri individu.

Hakikat pengetahuan menurut filsafat kontruktivisme yang dikemukakan Sanjaya (2009: 227) adalah sebagai: (1) Pengetahuan bukanlah merupakan gambaran dunia kenyataan belaka, tetapi selalu merupakan kontruksi kenaytaan melalui subyek; (2) Subyek membentuk skema kognitif, kategori, konsep, dan struktur yang perlu untuk pengetahuan; (3) Pengetahuan dibentuk oleh struktur konsepsi seseorang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam proses  pembelajaran tidak hanya sekedar memindahkan pengetahuan dari  guru kepada siswa, tetapi pengetahuan diperoleh melalui interaksi mereka dengan obyek, pengalaman dan lingkungan yang ada disekitar mereka. Menurut aliran kontruktivisme pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja  kepada orang lain, tetapi harus diartikan sendiri oleh setiap individu. Oleh sebab itu, pembelajaran berpikir menekankan kepada aktivitas siswa untuk  mencari pemahaman akan obyek, menganalisis, dan mengkontruksinya sehingga terbentuk penegtahauan baru dalam diri individu.

Landasan Psikologis Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir adalah aliran psikologi kognitif. Menurut aliran  kognitif, belajar pada hakikatnya adalah peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral (Sanjaya, 2009: 227). Sebagai peristiwa mental perilaku manusia bukan hanya gerakan fisik saja, tetapi yang terpenting adalah adanya faktor pendorong  yang  menggerakan fisik tersebut.hal ini disebabkan karena manusia memiliki kebutuhan yang melekat dalam dirinya, kemampuan itulah yang membuat manusia untuk berperilaku.Piaget dalam Sanjaya (2009:227) menyatakan :”…children have a built-in desire to learn”. hal inilah yang  melatar belakangi Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir.

B. Landasan Teori

Istilah strategi pertama kali digunakan dalam dunai militer yang berarti cara bagaimana menggunakan kekuatan untuk menengakan perang. Sekarang ini dalam pembelajaran  istilah strategi pun  digunakan Kemp dalam Sanjaya (2009  :124) menjelaskan bahwa “Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan  guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efesien”. Sejalan dengan pandangan tersebut, Dick dan Carey dalam Sanjaya (2009 : 124) juga menyebutkan bahwa “strategi  pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersam-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa”. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa strategi pembelajaran digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran pada Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB).

Sanjaya (2009 :224) mengungkapkan:

Strategi  pembelajaran  peningkatan kemampuan berpikir  (SPPKB) adalah  model pembelajaran yang bertumpu kepada  pengembangan kemampuan  berpikir siswa melalui telaahan fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memcahkan masalah yang diajukan.

Berdasarkan pengertian di atas bisa ditangkap bahwa Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir merupakan suatu model pembelajaran yang menitikberatkan kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa berdasarkan pengalaman kehidupannya sehari-hari, sehingga pengalamannya itu dapat dijadikan sumber untuk memcahkan maalah yang diberikan oleh guru.

Menurut Reason dalam Sanjaya (2009:228) bahwa: “berpikir (thingking) dalam proses mental yang lebih dari sekedar mengingat (remembering) dan memahami (comprehending)”. Berpikir menyebabkan seseorang mencari  informasi diluar yang didengarnya, misalnya kemampuan berpikir seseorang dalam menemukakan jalan keluar  terhadap masalah yang dihadapinya.

C. Karakteristik Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir merupakan strategi pembelajaran  yang diarahkan untuk  mengembangkan kemampuan berpikir siswa  yang memiliki beberapa karakteristik.Ada tiga karakteristik utama  yang dimilki oleh Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir, seperti yang diungkapkan oleh Sanjaya (2009 :229) berikut ini :

  1. Proses pembelajaran  melalui Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir  menekankan kepada proses mental siswa secara maksimal. Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir  bukan model pembelajaran yang  hanya menuntut siswa sekedar mendengar dan mencacat, tetapi menghendaki aktivitas  siswa dalam proses  berpikir.
  2. Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir  dibangun dalam nuansa dialogis  dan proses  tanya jawab secara terus menerus .proses  pembelajaran melalui dialogis  dan tanya jawab itu diarahkan  untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa,  yang pada gilirannya  kemampuan berpikir itu dapat membantu  siswa memperoleh pengetahuan yang mereka kontruksi sendiri.
  3. Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir adalah model pembelajaran yang menyandangkan kepada kedua sisi yang sam pentingnya, yaitu sisi proses dan hasil belajar. Proses belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan  berpikir, proses sisi hasil belajar diarahkan untuk mengkontruksi  penegtahuan atau penugasan pembelajaran  baru.

Berdasarkan karakteristik yang dikemukakan diatas, maka Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir menghendaki siswa harus aktif dalam proses pembelajaran, tidak hanya sekedar mendengar dan mencatat apa  yang diberikan oleh guru, selain itu siswa juga harus mampu dalam mengkontruksi dan membangun pengetahuan baru.

Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir menekankan  kepada keterlibatan  dan kearifan siswa secara penuh  dalm pembelajaran, Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir  memiliki enam tahap. Sanjaya (2009 : 232) menjelaskan setiap tahapannya sebagai berikut :

1. Tahapan Orientasi

Pada tahap ini  guru mengkondisikan siswa pada posisi siap untuk melakukan  pembelajarannya. Tahap  orentasi  dilakukan dengann, pertama, penjelasan tujuan yang harus dicapai baik tujuan yang berhubungan dengan penguasaan materi  pelajaran yang  harus dicapai, maupun  tujuan  yang berhubungan dengan proses pembelajaran atau kemampuan berpikir yang harus dimiliki siswa. Kedua , penjelasan proses pembelajaran yang  harus dicapai siswa dalam setiap  tahapan  proses pembelajaran.

2. Tahapan Pelacakan

Tahap pelacakan  adalah tahapan penjajakan untuk memahami  pengalaman dan  kemampuan dasar ssiwa  sesuai dengan tema  atau pokok  persoalan yang akan dibicarakan.melalui tahapan inilah guru  mengembangkan dialog dan tanya jawab untuk mengungkapkan pengalamna apa saja  yang telah dimiliki siswa yang dianggap relevan dengan tema  yang bakan dikaji.dengan berbekal pemahaman itulah selanjutnya guru  menentukan  bagaimana ia harus  mengembangkan dialog dan tanya jawab pada tahapan-tahapan selanjutnya.

3. Tahapan Konfrontasi

Tapa konfrontasi adalah tahapan  penyajian persoalan yang harus  dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Untuk merangsang peningkatan kemampuan siswa pada  tahap ini guru  dapat memberikan persoalan-persoalan yang dilematis yang memerlukan jawaban atau jalan keluar.persoalan yang sesuai dengan kemampuan dasar atau pengalaman siswa seperti yang diperoleh pada tahap kedua.

4. Tahap inkuiri

Tahap inkuiri  adalah tahapan  terpenting dalam Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir. Pada tahap inilah  siswa belajar yang sesungguhnya .melalui tahapan  inkuiri, siswa diajak untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Oleh sebab itu, pada tahapan ini guru harus  memberikan ruang dan kesempatan kepada siswa  untuk mengembangkan gagasan dalam upaya pemecahan persoalan.

5. Tahap Akomodasi

Tahap akomodasi adalah tahapan pembentukan pengetahuan baru melalui proses  penyimpangan. Pada tahap ini siswa dituntut untuk dapat  menemukan kata-kata kunci sesuai dengan  topik atau tema pembelajaran pada tahap ini melalui dialog guru membingbing agar siswa dapat menyimpulkan apa yang mereka temukakan dan mereka pahami sekitar topik yang dipersalahkan.

6. Tahap Transfer

Tahap transfer adalah  tahapan penyajian masalah baru  yang sepadan dengan masalah yang disajikan .tahap trasfer dimaksudkan  sebagai tahapan agar siswa mampu mentransfer kemampuan berpikir setiap siswa untuk memecahkan masalah-masalah baru. Pada tahap ini guru dapat memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan topik pembahasan.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dijelaskan, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir dapat berhasil dengan sempurna  khususnya bagi guru. Hal tersebut dikemukan Sanjaya (2009:234) sebagai berikut:

1)     Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir adalah model pembelajaran yang bersifat demokrasi, oleh sebab itu guru  harus mampu menciftakan suasana yang terbuka dan saling  menghargai, sehingga setiap siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam menyampaikan pengalaman dan gagasan. dalam Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir guru harus  menempatkan siswa sebagai subyek belajar bukan  sebagai obyek .oleh sebab itu . inisiatif pembelajaran harus muncul dari siswa sebagai subyek belajar.

2)     Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir dibangun dalam suasan tanya jawab, oleh sebab itu guru dituntut untuk dapat  mengembangkan kemampuan bertanya,  misalnya kemampuan bertanya untuk melacak, kemampuan bertanya untuk memancing, bertanya induktif-deduktif, dan mengembangkan pertanyaan terbuka dan tertutup.hindari peran guru sebagai sumber  belajar yang memberikan informasi tentang materi pelajaran.

3)     Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir juga merupakan model pembelajaran yang dikemukan dalam suasana dialogis, karena itu guru harus mampu merangsang dan membangkitkan keberanian siswa untuk menjawan pertanyaan, menjelaskan, membuktikan dengan memberikan data dan fakta serta keberanian untuk mengeluarkan ide dan gagasan serta menyusun kesimpulan dan mencari hubungan antar aspek yang dipermasalahkan.

D. Perbedaan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir  dengan Pembelajaran Konvensional

Adapun makna dari  pembelajaran konvensional disini adalah pembelajaran yang selama ini diterapkan oleh guru yaitu dimanan siswa ditempatkan sebagai obyek dalam pembelajaran yang hanya mendengar, mencatat, setiap apa yang disampaikan oleh guru. Menurut Sanjaya (2009:231) ada beberapa perbedaan  pokok Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir dengan pembelajaran yang selama ini banyak dilakukan guru yaitu :

  1. Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir menempatkan peserta didik sebagai obyek belajar, artinya peserta didik beperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menggali pengalamannya sendiri, sedangkan dalam pembelajaran konvensional peserta didik ditempatkan sebagai objek belajar yang  berperan sebagai pemberi informasi pasif.
  2. Dalam Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir, pembelajarannya dikaitkan dengan kehidupan nyata   melalui penggalian  pengalanam setiap siswa, sedangkan dalam pembelajaran konvensional pembelajaran bersifat  teoritis dan abstrak.
  3. Dalam Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir, perilaku dibangun atas kesadaran sendiri, sesangkan dalam pembelajaran konvensional perilaku dibangun atas proses kebiasaan
  4. Dalam Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir, kemampuan didasarkan atas penggalian pengalaman, sedangkan dalam pembelajaran konvensional kemampuan diperoleh melalui latihan-latihan
  5. Tujuan akhir dari proses pembelajaran melalui Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir adalah kemampuan berpikir  melalui proses  menghubungkan antara pengalaman dengan kenyataan, sedangkan dalam pembelajaran konvensional tujuan akhir adalah  penguasaan materi pembelajaran
  6. Dalam Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir, tindakan atau perilaku dibangun atas kesadaran diri sendiri, misalnya individu tidak melakukan perilaku tertentu karena ia  menyadari bahwa perilaku itu merugikan dan tidak bermanfaat, sedangkan dalam pembelajaran konvensional tindakan atau perilaku individu dalam pembelajaran konvensional tindakan atau perilaku individu didasarkan oleh faktor dari luar dirinya,misalnya individu tidak melakukan sesuatu disebabkan takut hukuman.
  7. Dalam Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir, pengetahuan yang dimiliki  setiap individu selalu berkemabng sesuai dengan pengalaman yang dialaminya, oleh sebab itu setiap peserta didik  bisa terjadi perbedaan dalam memaknai hakikat pengetahuan yang dimilikinya dalam pembelajaran konvensional, hal ini tidak mungkin terjadi. Kebenaran yang dimiliki bersifat absolut dan final, oleh karena pengetahuan dikontruksikan oleh orang lain.
  8. Tujuan yang ingin dicapai oleh Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir adalah kemampuan siswa dalam proses berpikir untuk  memperoleh pengetahuan, maka kriteria  keberhasilan ditentukan oleh proses dan hasil belajar, sedangkan pembelajaran konvensional keberhasilan pembelajaran hanya diukur dari tes.

E. Hasil Belajar Siswa

Pendapat lain tentang hasil belajar dikemukan  oleh Syamsudin (1983:43) bahwa: “Hasil belajar adalah kecakapan nyata (actual ability) yang menunjukan kepada aspek kecakapan yang segera dapat didemonstrasikan dan diuji  sekarang juga, karena merupakan hasil usaha  dalam belajar yang bersangkutan dengan cara, bahan, dan dalam hal tertentu yang telah dialaminya”.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar  adalah hasil yang diperoleh  siswa  setelah mengalami  belajar dalam  waktu tertentu yang berupa  nilai atau angka.

Hasil belajar dapat pula berupa kemampuan ranah kognitif. Kemampuan kognitif merupakan salah satu  bagian dari hasil belajar. Menurut sulaeman (1984:36) bahwa”hasil belajar siswa adalah hasil-hasil yang dicapai ssiwa dalam suatu periode tertentu setelah dinilai oleh guru yang ditunjukan dalam bentuk angka-angka (nilai-nilai).

Menurut Bloon, dkk dalam Arifin (2009:21) “hasil belajar dapat dikelompokan kedalam tiga domiain, yaitu kognitif,afektif dan psikomotor”. Setiap domain disusun mulai dari yang sederhana sampai dengan hal yang komplek, dari yang mudah samapai yang sulit dan dari yang kongkrit sampai dengan hal yang abstrak.dalam penelitian ini hasil belajar dibatasi pada domain kognitif saja. Bloom dalam Arifin (2009:21) menjelaskan domain kognitif sebagai berikut: Domain kognitif (cognitive domain) memiliki enam jenjang kemampuan, yaitu:

  1. Pengetahuan (knowledge), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengenali atau mengethaui adanya konsef , prinsip, fakta atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya.
  2. Pemahaman (comprehension), yaitu jenjang kemampuan  yang menuntut peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan guru dan dapat memanfaatkannya tanpa harus menghubungkannya dengan hal-hal lain.
  3. Penerapan (Application), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode, prinsip, teori-teori dalam situasi baru dan konkrit.
  4. Analisi (analysis), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentukannya.
  5. Sintesis (synthesis), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, pernyataan atau konsep berdasarkan kriteria tertentu.
  6. Evaluasi (evaluation), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengevaluasi suatu situasi , keadaan pernyataan atau konsep berdasarkan kriteria tertentu.

Dalam penelitian ini, ranah kognitif dibatasi  hanya mengambil ranah kognitif aspek pemahaman (C2) dan penerapan (C3).

F. Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu mata pelajaran  yang diajarkan disekolah yang mana pada hakikatnya kurikulum TIK menyiapkan siswa agar terlibat pada perubahan yang pesat dalam dunia kerja maupun kegiatan lainnya yang mengalami penambahan perubahan dalam variasi penggunaan teknologi (http://www.puskur.net).

Bahan kajian TIK untuk jenjang SMP /MTS dalam standar isi mencakup tiga aspek yaitu konsep, pengetahuan, dan operasi dasar,Pengelolaan informasi untuk produktifitas dan pemecahan masalah, eksploitasi dan komunikasi (httt/www.puskur.net)

Setiap mata pelajaran memiliki ciri khas  atau karakteristik  nya masing-masing .begitu juga dengan mata pelajaran TIK .adapun karakteristik mata pelajaran TIK adalah sebagai berikut ;

  1. Teknologi Informasi dan komunikasi merupakan keterampilan menggunakan komputer  meliputi  perangkat keras dan perangkat lunak. Namun demikian Teknologi  Informasi dan Komunikasi tidak sekedar terampil, tetapi lebih memerlukan kemampuan intelektual.
  2. Materi Teknologi Informasi dan komunikasi  berupa tema-tema esensial,  aktual  serta global yang berkembang  dalam kemujuan teknologi pada masa kini, sehingga mata pelajaran  yang dapat mewarnai perkembangan perkemabangan perilaku dalam kehidupan.
  3. Tema-tema esensial dalam Teknologi  Informasi dan Komunikasi  merupakan perpaduan dari cabang-cabang Ilmu Komputer,Matematik, Teknik Elektro, Teknik Elektronika, Telekomunikasi, Sibernetika  dan Informatika  itu  sendiri.Tema-tema esensial tersebut berkaitan dengan  kebutuhan pokok akan informasi sebagai ciri abad 21  seperti  pengolah kata, spreadsheet, presentasi, basis data, internet dan e-mail. Tema-tema esensial tersebut terkait dengan aspek kehidupan sehari-hari.
  4. Materi Teknologi  Informasi dan komunikasi  dikembangkan dengan pendekatan interdisiplier dan multidimentasional.dikatakan interdisipliner karena melibatkan berbagai  disiplin ilmu, dan dikatakan multidimensional karena mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. (http://www.lpmpjabar.go.id).

G. Kesimpulan

Penerapan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) dapat meningkatkan kemampuan hasil belajar siswa secara signifikan pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) siswa di sekolah. Adapun kesimpulan secara khusus ini terbagi menjadi dua macam yaitu dari aspek pengetahuan dan aspek pemahaman. Penerapan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir dapat meningkatkan kemampuan hasil belajar  siswa pada aspek pengetahuan secara signifikan pada mata pelajaran TIK. Hal ini disebabkan karena Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir menuntut siswa untuk aktif dalam pembelajaran, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat disergap dengan baik. Penerapan Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir dalam pembelajaran, juga meningkatkan kemampuan hasil belajar siswa dalam aspek pemahaman secara signifikan pada mata pelajaran TIK di sekolah.

Daftar Pustaka

Arifin, Zainal, (2009). Evaluasi Pembelajaran. Bandung. Penerbit Remaja Rosdakarya

Djamarah, S. Bahri. (2002). Psikologi Belajar. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Hamalik, Oemar, (2003). Proses Belajar Mengajar.Jakarta:PT.Bumi Aksara

Pandia, H. (2004). Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jakarta: Erlangga

Rusman, (2008). Manajemen Sekolah Bermutu. Bandung: Mulia Mandiri Press.

Sagala, Syaeful, (2006).Konsep dan Makna Pemeblajaran .Bandung:Alfabeta.

Sanjaya,W. (2009). Strategi Pembelajaran Berorentasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana Media Grup

Sukmadinata,N.Syaodin.(2006).Kurikulum dan Pembelajaran.Bandung:Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIP UPI.

Zain, Aswin, (2002). Stratgei Belajar Mengajar. Jakarta. PT.Rineka Cipta

 

 

Dipublikasi di Jurnal | Tinggalkan komentar

PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN: KONSEP DAN APLIKASI

PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN: KONSEP DAN APLIKASI

Abstrak

Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan pendidikan Nasional adalah masalah mutu. Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu ditingkatkan fungsi penendalian yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun pengawas pendidikan. Pengendalian yang akan dapat memberikan manfaat yang berarti dalam peningkatan mutu jika ditujuan pada aspek input-proses-output pendidikan. Pengendalian yang ditujukan pada komponen tersebut disebut pengendalian mutu. Pengendalian mutu merupakan suatu tindakan yang berisi kegiatan pengukuran atau penilaian dan perbaikan. Pengendalaian merupakan suatu proses yang terdiri dari merencanakan (menyusun tujuan dan standar performansi), pengyukuran performansi nyata, membandingkan performansi dan melakukan perbaikan. Pengendalian mutu pendidikan ditujukan pada aspek kurikulum pembelajaran, pembinaan murid dan aspek manajemen,  Ketiga bidang sasaran ini semuanya mengacu pada pengembangan kompetensi siswa secara optima

Kata Kunci: Mutu pendidikan dan pengendalian mutu

1. Pendahuluan                     

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada aetiap jenjang dan jenis pendidikan dan satuan pendidikan. Beberapa fakta yang menunjukkan bahwa kualitas pendidikan kita masih rendah, hal ini terlihat jika dibandingkan dengan Negara lain. Laporan UNESCO November 2007, menyebutkan peringkat Indonesia di bidang pendidikan turun dari 58 ke 62. Dalam peringkat 130 negara itu Malaysia berada di urutan 56 dan korsel ke-5. Rendahnya mutu pendidikan Indonesia juga tercermin pada kesulitan perubahaan mencari tenaga kerja. Daya saing Indonesia menurut World Economic Forum 2007-2008 berada di level 54 dari 131 negara. Jauh di bawah peringkat daya saing sesame Negara ASEAN, seperti Malaysia yang berada di urutan ke-21 dan Singapura di urutan ke-7 hal ini disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia juga yang menjadi faktor penyebab rendahnya daya saing di samping infrastruktur, birokrasi, lingkungan serta perangkat dan penegakan hukum.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, baik yang dilakukan pada tingkat nasional maupun daerah, antara lain melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan buku dan alat pelajaran. Namun demikian berbagai indicator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Berdasarkan masalah ini maka dalam upaya meningkatakan mutu pendidikan selain melalui cara-cara yang di atas, juga perlu adanya peningkatan mutu manajemen sekolah, salah salah satu diantaranya adalah meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian yang berorientasi pada mutu. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh kepala sekolah maupun oleh pengawas pendidikan.

2. Konsep Mutu dalam Pendidikan

Issu tentang mutu sangat deras berkembang di lingkungan pendidikan pada penghujung abad XX terutama di Indonesia sebagai negara berkembang. Salah satu sebabnya adalah karena dari tahun ke tahun lulusan SLTA dan Perguruan Tinggi sebagai angkatan kerja yang tidak memperoleh kesempatan kerja semakin besar. Identifikasi terhadap kondisi tersebut dialamatkan pada rendahnya mutu lulusan, dalam arti pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dikuasainya tidak sesuai dengan kualifikasi yang dituntut lapangan kerja yang ada atau sangat rendah kemampuannya untuk mandiri dalam bekerja.

Beeby ( dalam A.Sabur,1998:33)  melihat  mutu  pendidikan  dari  tiga  perspektif yaitu: perspekstif ekonomi, sosiologi dan pendidikan. Berdasarkan perspektif ekonomi, yang bermutu adalah pendidikan yang mempunyai kontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi.  Lulusan pendidikan  secara langsung dapat memenuhi angkatan kerja didalam berbagai sektor ekonomi. Dengan bekerjanya mereka pertumbuhan ekonomi dapat didorong lebih tinggi. Menurut pandangan sosiologi, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang bermanfaat terhadap seluruh masyarakat dilihat dari berbagai kebutuhan masyarakat, seperti mobilitas sosial,  perkembangan budaya,  pertumbuhan kesejahteraan,  dan pembebasan kebodohan. Dalam konteks persekolahan mutu dipandang sebagai kemampuan sekolah untuk merespon dan memenuhi kebutuhan murid dan masyarakat, hal ini sebagaimana dikemukakan Phillip (1977:57):’quality in school is, in part at least, defined by the school’ ability to respond to and satisfy these needs.“. Lebih lanjut dikemukakan :“ school are not only about meeting the needs of children; they must meet the needs of society as well. Sedangkan menurut perspektif pendidikan, melihat mutu pendidikan dari  sisi  pengayaan  (richness)  dari  proses belajar mengajar dan dari segi kemampuan lulusan dalam hal memecahkan masalah dan berfikir kritis.

Menurut Beeby (dalam A.Sabur,1998:.35) mutu dalam pendidikan harus mengkaji makna esensi yang amat mendasar yang memberikan ciri tertentu terhadap pendidikan yang bermutu yang berbeda dari pendidikan yang tidak bermutu. Untuk sampai kepada konsep ini maka mutu dapat dikaji baik dari segi proses dan segi produk maupun dari sisi internal dan sisi fitness atau kesesuaian.

Mutu dari segi proses mengandung arti efektivitas atau ketepatan dan efisiensi keseluruhan faktor-faktor atau unsur-unsur yang berperan dalam  proses pendidikan. Sekolah yang berada di daerah kumuh dan sekolah yang beroperasi di daerah elit, misalnya, meskipun menerima calon siswa yang sama, tetapi karena kualifikasi guru, kelengkapan sarana dan prasarana, suasana belajar yang berbeda, pengelolaan yang tingkat efisiensinya juga tidak sama, maka proses pendidikan pada sekolah di daerah elit akan jauh lebih baik karena faktor ketepatan, kelengkapan, dan efisiensi pengelolaan yang lebih sempurna. Keunggulan dalam proses pendidikan dengan sendirinya akan menghasilkan produk yang berbeda. Tingkat kemampuan lulusan dalam arti penguasaan ilmu, keterampilan dan pengalaman para lulusan sekolah elit yang proses pendidikan lebih baik, mutunya akan berbeda dari sekolah di daerah kumuh. Dengan demikian mutu proses akan menghasilkan mutu lulusan yang berbeda.

Mutu dapat juga dikaji dari sudut internal efisiensi dan fitness, secara internal efisiensi, pendidikan yang bermutu itu adalah bilamana tujuan-tujuan kelembagaan dan kurikuler yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dipenuhi atau dicapai. Sedangkan mutu pendidikan dalam pengertian fitness atau kesesuaian adalah bilamana lulusan yang dihasilkan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, dipasaran, baik di sektor industri maupun sektor kegiatan domestik.

Dari  pandangan Beeby di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan itu dapat dilihat dari sisi proses dan lulusan yang dihasilkannya. Pendidikan yang bermutu dari sisi proses diukur oleh ketepatan,  kelengkapan dan  efisiensi pengelolaan faktor-faktor yang terlibat dalam proses pendidikan serta peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna, yang ditunjang oleh proses belajar mengajar yang efektif. Sedangkan mutu pendidikan dilihat dari sisi produk yakni apabila lulusan/siswa (1) dapat menyelesaikan studi dengan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana telah ditetapkan dalam tujuan pendidikan di sekolah, (2) memperoleh kepuasan atas hasil pendidikannya karena ada kesesuaian antara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kebutuhan hidupnya, (3) mampu memanfaatkan secara fungsional ilmu pengetahuan dan teknologi hasil belajarnya demi perbaikan kehidupannya; dan (4) dapat dengan mudah memperoleh kesempatan kerja sesuai dengan tuntutan dan harapan dunia kerja.

Edward Sallis (1993:22) mengemukakan konsep mutu dalam kaitan dengan Total Quality Management (TQM), dimana menurutnya mutu itu harus dipandang sebagai konsep yang relatif bukan konsep yang absolut. Definisi relatif tersebut memandang mutu bukan sebagai sesuatu yang dianggap berasal dari produk atau layanan tersebut. Mutu dapat dikatakan ada apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi yang ada. Mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah produk terakhir sesuai dengan standar atau belum. Produk atau layanan yang memiliki mutu, dalam konsep relatif ini tidak harus mahal dan ekslusif. Definisi relatif tentang mutu tersebut memiliki dua aspek. Pertama adalah menyesuaikan diri dengan spesifikasi dan kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan. Cara pertama, penyesuaian diri terhadap spesifikasi, sering disimpulkan sebagai ’sesuai dengan tujuan dan manfaat’. Kadangkala definisi ini sering dinamai definisi produsen tentang mutu. Mutu bagi produsen bisa diperoleh melalui produk atau layanan yang memenuhi spesifikasi awal yang telah ditetapkan dalam gaya yang konsisten. Mutu didemontrasikan oleh produsen dalam sebuah  sistem  yang dikenal  sebagai  sistem jaminan mutu, yang memungkinkan produksi yang konsisten dari produk dan jasa untuk memenuhi standar atau spesifikasi tertentu. Bilamana produk atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi spesifikasi atau standar-standar yang telah ditetapkan tadi, maka produk atau jasa itu bermutu.

Sallis (1993:38) mengindentifikasikan dan mengelompokan konsumen atau pelanggan pendidikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal meliputi  para  pendidik  dan  staf pendukung. Sedangkan pelanggan eksternal meliputi pelanggan eksternal utama adalah peserta didik; pelanggan eksternal sekunder adalah orang tua, pemerintah dan employers; serta pelanggan eksternal tersier adalah pasaran kerja, pemerintah dan masyarakat. Sallis menyarankan agar pendidikan dipandang sebagai industri jasa, dan usaha memenuhi kebutuhan peserta didik harus menjadi fokus utama dalam mengelola mutu. Sekalipun demikian menurutnya tidak berarti harus mengabaikan pandangan-pandangan dari kelompok pelanggan lainnya.

Sedangkan Philip H.Coombs (dalam A.Sabur,1998:53) melihat konsep mutu pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi belajar, seperti yang dikaitkan dengan kurikulum dan standarnya saja tetapi mutu harus dilihat dari segi relevansi dan sejauh mana apa yang diajarkan dan dipelajari itu sesuai dengan kebutuhan belajar saat ini dan untuk masa yang akan datang. Lebih jauh dikemukakan bahwa masalah mutu pendidikan hendaknya dikaitkan dengan keseluruhan dimensi mutu secara sistemik yang berubah dari masa ke masa.

Mutu pendidikan dalam arti luas ditentukan oleh tingkat keberhasilan seluruh faktor yang terlibat untuk mencapai tujuan pendidikan. Di samping itu mutu pendidikan tidak saja ditentukan oleh pihak sekolah sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga harus disesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan dan harapan masyarakat yang cenderung selalu berkembang seiring dengan kemajuan jaman. Seiring dengan kecenderungan ini penilaian masyarakat tentang mutu lulusan sekolah pun terus-menerus berkembang. Untuk menjawab tentang tersebut, sekolah harus terus-menerus meningkatkan mutu lulusannya, menyesuaikan dengan  perkembangan tuntutan masyarakat

Dari beberapa pendapat tentang mutu pendidikan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa mutu itu merupakan derajat sesuatu yang dihasilkan dari kegiatan evaluasi atau penilaian para penghasil dan atau pihak pemakai. Agar derajat mutu sesuatu itu dapat ditetapkan, maka atribut-atribut sesuatu beserta standar atau kriteria-kriteria kebermutuannya terlebih dahulu haras ditetapkan.

Mutu pendidikan itu bersifat multi dimensi yang meliput aspek input, proses dan keluaran (output dan outcomes). Oleh karena itu, indikator dan standar mutu pendidikan dikembangkan secara holistic mulai dari input, proses dan keluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan Mutu Institusi Pendidikan adalah kebermutuan dari berbagai pelayanan/services yang diberikan oleh institusi pendidikan kepada peserta didik maupun kepada tenaga staf pengajar untuk terjadinya proses pembelajaran yang bermutu sehingga lulusan dapat berguna dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat sesuai dengan bidangnya.

Berbagai pelayanan-services institusi pendidikan dapat dibagi atas lima jenis pokok jasa pelayanan, yaitu (a) pelayanan administrasi pendidikan (administration services); (b) pelayanan pembelajaran  (curriculum  services);  (c)  pelayanan ko-kurikuler  (co-curriculum   services);   (d)   pelayanan   penelitian   (researhes services) dan (e) pelayanan keinformasian    pendidikan (information sistem services).

Seperti telah disampaikan di awal bahwa konsep mutu bagi pelanggan berbeda-beda. Robert dan Prevost (dalam Cristopher,1996), berdasarkan hasil penelitiannya telah membuktikan adanya perbedaan dimensi mutu yang meliputi:

1)       Bagi pemakai jasa pendidikan, mutu pelayanan pendidikan lebih terkait pada dimensi ketanggapan pendidik dalam memenuhi kebutuhan peserta didik sebagai customers, kepedulian, kelancaran komunikasi/ hubungan antara peserta didik dan petugas pendidikan

2)       Bagi penyelenggara pendidikan, mutu pelayanan pendidikan lebih terkait pada kesesuaian pelayanan pendidikan yang diselenggarakan dalam perkembangan ilmu dan otonomi profesi pendidik.

3)       Bagi penyandang dana pelayanan pendidikan, mutu pelayanan lebih terkait kepada efisiensi pemakaian sumber dana dan kewajaran pembiayaan.

Pendapat lain yang mendukung pernyataan tentang mutu pelayanan pendidikan yaitu: 1) Dimensi mutu dari seorang customer (peserta didik), dikaitkan dengan kompetensi keilmuannya, kecepatan pelayanan, kepuasan terhadap lingkungan fisik, dosen yang ramah, terampil, profesional dan biaya pendidikan yang terjangkau. Persepsi mutu bagi peserta didik yang paling utama adalah kepuasan. 2) Dimensi mutu dari seorang guru/dosen adalah kelengkapan peralatan, sarana penunjang mengajar dan metode mengajar serta hasil proses belajar mengajar.

Dalam model analisis posisi sistem pendidikan yang dikembangkan oleh  Abin (1996:19-21), mutu pendidikan dapat diidentifikasi dari gugus perangkat komponen sistemnya dan gugus perangkat indikator kinerjanya. Perangkat komponen sistem meliputi: tujuan, persyaratan ambang, perangkat masukan proses, perangkat keluaran dan perangkat stakeholders. Sedangkan perangkat kinerja terdiri atas efisiensi, produktivitas, efektivitas, relevansi, akuntabilitas, kesehatan organisasi, adaptabilitas dan semangat berinovasi..

Menurut pandangan Umaedi (1999:7) dalam konteks pendidikan pengertian mutu mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan, yang bermutu terlibat berbagai input, seperti: bahan ajar (kognitif, afektif atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber belajar lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponan dalam proses belajar mengajar, baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks kurikuler maupun ekstra kurikuler. Sedangkan mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil test kemampuan akademis (Hasil ulangan atau ujian), dapat pula prestasi bidang lainnya, seperti: olah raga, seni, bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, kebersihan, dsb.

3. Konsep Pengendalian Mutu

            Pengendalian mutu   atau Quality Control dalam manajemen mutu merupakan suatu sistem kegiatan  teknis yang bersifat rutin yang dirancang  untuk mengukur dan menilai mutu produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan.  Pengendalian  diperlukan dalam manajemen mutu utuk menjamin agar kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan pelanggan. Tugas  pengendalian mutu dapat dilakukan dengan mengukur perbedaan seperti perencanaan, rancangan, menggunakan prosedur atau peralatan yang tepat, pemeriksaan, dan melakukan tindakan koreksi terhadap hal-hal ini menyimpang, diantara dalam hal produk, pelayanan, atau  proses, output dan standar yang sefesisik., oleh karena itu pengawasan mutu merupakan upaya untuk menajaga agar kegiagan yang yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana dan  mehasilkan output yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, hal ini seperti dikemukakan oleh Amitava Mitra (2001:9) :”quality control may generally be defined as a system that is used to maintain a desired level of quality in a product or service.”  Tzvetelin Gueorguiev (2006) menyatakan Quality control – processes are monitored to ensure that all quality requiremnents are being met and performance problems are solved

Pandangan yang sama dikemukakan oleh Ishikawa (1995) yang menyatakan pengendalian mutu adalah pelaksanaan langkah-langkah yang telah direncanakan secara terkendali agar semuanya berlangsung sebagaimana mestinya, sehingga mutu produk yang direncakan dapat tercapai dan terjamin.

Definisi yang dikemukakan oleh  Ishikawa di atas merupakan pemikiran baru tentang quality control. Menurut pengertian di atas nampak bahwa pengendalian mutu itu mencakup keseluruhan proses atau kegiatan dalam memproduksi atau menghasilkan produk dan jasa yaitu sejak proses pengembangan produk baru sampai produk itu digunakan oleh pelanggan secara memuaskan. Dalam pengertian di atas tersirat pula bahwa pengendalian mutu itu dilakukan dengan orientasi pada kepuasan konsumen. Artinya keseluruhan proses yang diselenggarakan oleh perusahaan ditujukan pada pemenuhan kebutuhan konsumen.

Sejalan dengan konsep pengendalian mutu di atas.  Pengendalian terhadap  mutu pendidikan memang menyangkut unsure input, proses dan output. Hal ini memang sejalan dengan konsep mutu pendidikan yang dilihat dari unsure input, proses dan output. Karena itu dalam melaksanakan pengendalian mutu pendidikan, maka pebngendalian difokuskan terhadap unsure input, proses dan output pendidikan. Kepala Sekolah dapat merencanakan dan melakukan pengendalian mutu pendidikan sejak inoput siswa masuk, kemudian dididik di sekolah hingga menjadi lulusan dari sekolah. Dengan demikian dalam melakukan pengendalian mutu hendaknya kepala sekolah atau pengawas melihat sekolah atau proses pendidikan sebagai suatu system.

Dalam pengendalian mutu agar berjalan efektif  membutuhkan adanya perencanaan yang jelas, lengkap dan terintegrasi agar dapat dilaksanakan sistem pengawasan yang  efekti dan efisien. Perencanaan yang jelas, lengkap dan terintegrasi diperlukan agar para pimpinan seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah,  tata usaha, serta pimpinan unit lainnya dapat melaksanakan  dan mengendalikan kegiatan dengan baik. Selain itu  dalam pengendalian membutuhkan adanya struktur yang jelas, artinya siapa yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan yang terjadi serta tindakan perbaikan apa yang perlu diberikan dan oleh siapan tindakan perbaikan itu dilakukan.

Kegiatan pengendalian mutu mencakup metoda secara umum seperti pemeriksaan yang akurat terhadap data yang diperoleh dan diolah,  dan dengan menggunakan  prosedur yang standar dan  diakui.    Dilakukan untuk melakukan perhitungan terhadap pengeluaran-pengeluaran dalam proses  kegiatan, melakukan pengukuran, memperkirakan hal-hal yang tidak menentu, serta mengarsipkan berbagai informasi dan laporan-laporan.  Pengendalian mutu merupakan suatu kegiatan yang dapat memberikan jaminan terhadap produk yang dihasilkan dapat memenuhi harapan pelanggan. Dengan demikian banyak keuntungan yang diperoleh dari pengendalian in, baik bagi lembaga maupun, personil yang diawasi karena melalui pengawasan terjadi proses perbaikan kinerja, serta keuntungan  bagi pelanggan itu sendiri karena akan mendapat  produk yang bermutu. Secara lebih rinci  Amitava  Mitra (2001) mengemukakan beberapa keuntungan pengendalian mutu.

  1. And foremost is the improvement in the quality of products and services
  2. The system is continually evaluated and modified to meet the changing needs of the customer
  3. A quality control system improves productivity, which is a goal of every organization.
  4. Such a system reduces cost in the long run
  5. With improved productivity, the lead time for production parts and subassemblies is reduced, which results in impropved delivery dates

B.Tujuan dan Fungsi Pengendalian Mutu

Pengendalian  merupakan alat organisasi, dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermutu sehingga  pelanggan maupun yang memproduksi merasa puas.  S.Sukmadinata (2006:52) menyatakan: Tujuan pengendalian adalah melakukan pengukuran dan perbaikan agar apa yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal. Pandangan yang sama dikemukakan J.M.Juran (1988:166): yang menyatakan “tujuan utama pengendalian adalah meminimalkan kerusakan ini, dengan tidakan cepat untuk memulihkan status quo atau lebih baik lagi.”

Pengendalian mutu pada dasarnya merupakan suatu alat yang diperlukan dalam mencapai tujuan. Willian M.Lindsay(1997:5) menyatakan:Control, thefore, is doing whatever is needed to accompliss what we want to do as an organization.  Secara lebih rinci pengendalian mutu dirancang untuk:

(i) Provide routine and consistent check to ensure data integrity, correctness, and completeness

 (ii). Identify and address errors and omissions;

 (iii).Document and and archive inventory material and record all QC activities.(dalam IPCC2007:)

c. Proses Pengendalian Mutu                                             

Pengendalian tidak bisa dipisahkan dengan perencanaan. Pimpinan membuat rencana, dan rencana tersebut merupakan standar, artinya sejumlah kegiatan dapat dilakukan dan dapat diukur atau dinilai dengan membandingkan standar dengan kegiatan yang dilakukan. Sistem dan teknik-teknik pengendalian dapat dikembangkan dari perencanaan yang telah diibuat. Pada pengendalian merupakan suatu propses karena terdiri dari rangkaian kegiatan yang sistematis, J.M.Juran (1988:165)  menyatakan pengendalian mutu sebagai proses manajemen yang didalamnya kita:1) mengevaluasi kinerja nyata, 2).membandingkan kinerja nyata dengan tujuan dan 3) mengambil tindakan terhadap perbedaan. Kegiatan pengendalian dilakukan untuk menjaga agar proses kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, sehingga tujuan bisa tercapai.Hal ini mengingat tidak selama perilaku personil atau berbagai peristiwa dapat mendukung sesuai dengan harapan atau rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut N.S.Sukmadinata (2006:52) proses pengendalian mutu meliputi:1) perencanaan, yaitu menyusun tujuan dan standar, 2). Pengukuran performansi nyata, 3). Membandingkan performansi hasil pengukuran dengan performansi standar, 4) memperbaiki performansi. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Boone and Kurtz (dalam Turney1992:242) mengemukakan empat tahap pengendalian:

a)       Establish performance standars based on organisational goals,

b)        Monitor actual performance,

c)       Compare actual performance with planned performance,

d)       Take corrective action, if necessary.

Memperhatikan langkah-langkah pengendalian mutu di atas, jadi pada dasarnya dalam setiap system pengendalian mutu mempunyai empat komponen, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh N.Syaodih (2006) yaitu:

1. alat pengamatan yang menditeksi, mengamati dan mengukur atau menguraikan kegiatan-kegiatan yang dikendalikan.

2. alat penilai yang mengevaluasi unjuk kerja dari suatu kegiatan.

3. alat modiifikasi perilaku untuk mengubah unjuk kerja jika diperlukan

4. alat untuk menyebarluaskan informasi kea lat lain.

Keberhasilan kepala sekolah atau pentgawas dalam pelaksanaan pengendalian mutu, selain harus melakukannya secara sistematis, juga  ada beberapa pra kondisi yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh sekolah. Kondisi ini diwujudkan dalam bentuk sikap, komitmen dan pemikiran dari semua unsure yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Menurut Nanang F  dan Ali(2006) pra kondisi yang harus dipenuhi sekolah, antara lain:

  1. mengubah pola piker sekolah sebagai unit produksi menjadi unit layanan jasa
  2. memfokuskan perhatian pada proses secara sistematik.
  3. menerapkan pola pemikiran/strattegi jangka panjang
  4. mempunyai komitmen yang kuat pada mutu
  5. mementingkan pengembangan sumber daya manusia.

Kepala sekolah atau pimpinan pendidikan lainnnya dalam melaksanakan pengendalian mutu dapat melakukan beberapa cara, salah satu cara yang banyak digunakan dalam pelaksanaan pengendalian mutu adalah model Certo (dalam Sofyan Syafri 2001) yang meliputi (1) pre control-Feedfowerd, yang control yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, misalnya untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu hanya memilih guru-guru yang memiliki kompetensi yang baik. (2) Concurrent Contrtol, yaitu pengendalaian dilakukan sejalan dengan pelaksanaan pekerjaaan, dan (3) Feedback Control, yaitu mengadakan penilaian atau pengukuran, dan perbaikan setelah kegiatan dilakukan

Sasaran Pengendalian Mutu Pendidikan

          Dalam tingkat operasional kelembagaan sekolah, sasaran pengendalian mutu ditujukan pada aspek input pendidikan, proses dan output atau hasil pendidikan. Menurut Djajuli (dalam Nanang dan Ali (2006) substansi pengawasan pendidikan secara educative adalah: (a) pengawasan implementasi kurikulum, pengajaran, pemahaman guru terhadap kurikulum, penjabaran guru terhadap teknik penilaian, penjabaran dan penyesuaian kurikulum (b) pengawasan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan menurut Syaodih (2006) bidang pengendalian ditujukan pada biding utama pendidikan, yaitu kurikulum, bimbingan siswa serta manajemen pendidikan. Bidang kurikulum berkaitan dengan perumusan tujuan pendidikan, bahan ajar, proses pengajaran, serta evaluasi, baik secara keseluruhan program pendidikan di sekolah maupun untuk setiaop bidang studi. Bidang bimbingan siswa berkaitan denngan program pembinaan siswa dan bimbingan dan konseling, sedangkan bidang manajemen berkaitan dengan upaya pengaturan dan pemanfaatan segala sumber daya dan dana pendidikan yang ada di sekolah. Bidang ini mencakup manajemen personil, siswa, sarana dan prasarana, fasilitas pemndidikan biaya dan kerja sama dengana masyarakat atau pihak luar sekolahj. Ketiga bidang ini mempunyai arah sasaran yang sama, yaitu perkembangan siswa secara optimal.

Kesimpulan               

Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai dan memberikan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja guru  atau personil lainnya yang terlibat dalam proses pendidikan untuk menjamin bahwa kegiatan tersebut terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tujuan pengendalian adalah untuk melakukan pengukuran dan perbaikan agar apa yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal. Sesuai dengan konsep mutu dalam pendidikan yang mneliputi unsure input-proses-output. Maka pengendalian terhadap mutu pendidikan juga diarahkan pada aspek input, proses dan output. Secara lebih rinci  pengendalian terhadap mutu pendidikan ditujukan pada aspek kurikulum pembelajaran, pembinaan murid dan aspek manajemen sekolah yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya dan dana pendidikan seperti: personil, siswa, sarana dan fasilitas, biaya dan kerjasama sekolah dengan masyarakat.  Ketiga bidang sasaran ini semuanya mengacu pada pengembangan kompetensi siswa secara optimal. Pengendalaian merupakan suatu proses sistematis, yang terdiri dari merencanakan (menyusun tujuan dan standar performansi), pengyukuran performansi nyata, membandingkan performansi dan melakukan perbaikan.

Daftar Bacaan

Abdul Tholib (2009) Strategi Implementasi Kerbijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah dengan Pendekatan MMT, Penerbit Dewa Ruci Bandung.

Arcaro,Jerome (1995) Pendidikan Berbasis Mutu, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Isikawa (1998) Pengendalian Mutu Terpadu,

Mitra,Amitava (2001) Fundamentals of Quality Control and Improvement Second Edition,Prentice Hall,Upper River,New Jersey.

Nanang Fattah dan Mohammad Ali (2006) Manajemen Berbasis Sekolah, Penerbit Universitas Terbuka.

Nana Syaodih (2006) Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah, Penerbit Refika Aditama, Bandung.

Sabur A(1998) Pengendalian Mutu Pendidikan Tinggi, Thesis Tidak Diterbitkan IKIP Bandung

Sallis,Edward (1993) Total Quality Management, London. Kogan Page.

Sofyan Safry (2001) Sistem Pengawasan Manajemen, Penerbit Quantum Jakarta.

Umaedi (1999) Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Ditjen Dikdasmen Depdiknas.

Endang Herawan adalah Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan

               

Dipublikasi di Jurnal | 1 Komentar

MANAJEMEN SEKOLAH EFEKTIF DAN UNGGUL

MANAJEMEN SEKOLAH EFEKTIF DAN UNGGUL

Abstrak

Model penilaian sekolah efektif merupakan salah satu instrumen yang diharapkan dapat digunakan oleh pengelola pendidikan untuk mengetahui tingkat keberhasilan setiap sekolah. Hasil penilaian tersebut selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan upaya perbaikan sekolah. Kata kuncinya sendiri  terletak pada bagaimana upaya setiap warga sekolah dapat mendukung terwujudnya pelaksanakan pendidikan dan pembelajaran secara berkualitas melalui pemberdayaan berbagai komponen penting yang terdapat di sekolah dan di lingkungan masyarakat sekitar sekolah.

Sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki standar pengelolaan yang baik, transparan, responsibel dan akuntabel, serta mampu memberdayakan setiap komponen penting sekolah, baik secara internal maupun eksternal, dalam rangka pencapaian visi-misi-tujuan sekolah secara efektif dan efesien

Kata Kunci: Manajemen Sekolah, Efektif dan Unggul

1.1    Latar Belakang

Keunggulan suatu bangsa tidak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia (SDM), yaitu tenaga terdidik yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang sangat cepat. Secara keseluruhan, di Indonesia  mutu SDM Indonesia saat ini masih ketinggalan dan berada di belakang SDM negara-negara maju dan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand. Kenyataan ini sudah lebih dari cukup untuk mendorong pakar dan praktisi pendidikan melakukan kajian sistematik untuk membenahi atau memperbaiki sistem pendidikan nasional.

Agar keluaran dari sekolah mampu beradaptasi secara dinamis dengan perubahan dan tantangan tersebut, pemerintah melontarkan gagasan tentang manajemen pendidikan yang berbasis sekolah (school-based management) yang memberikan ruang yang luas bagi sekolah dan masyarakatnya untuk menentukan program dan rencana pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.

Sejalan dengan gagasan desentralisasi pengelolaan pendidikan, maka fungsi-fungsi pengelolaan sekolah perlu diberdayakan secara maksimal agar dapat berjalan secara efektif untuk menghasilkan mutu lulusan yang diharapkan oleh masyarakat dan bangsa. Hal tersebut perlu didukung oleh seperangkat instrument yang akan mendorong sekolah berupaya meningkatkan efektivitas fungsi-fungsi pengelolaannya secara terus-menerus sehingga mampu berkembang menjadi learning organization.

Melalui makalah ini kami mencoba menjelaskan untuk bisa mempelajari dan memahami tentang sekolah efektif yang merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan.

2.1 Pengertian Sekolah Efektif

Sekolah merupakan suatu institusi yang didalamnya terdapat komponen guru, siswa, dan staf administrasi yang masing-masing mempunyai tugas tertentu dalam melancarkan program. Sebagai institusi pendidikan formal, sekolah dituntut menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademis tertentu, keterampilan, sikap dan mental, serta kepribadian lainnya sehingga mereka dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja pada lapangan pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan keterampilannya. Keberhasilan sekolah merupakan ukuran bersifat mikro yang didasarkan pada tujuan dan sasaran pendidikan pada tingkat sekolah sejalan dengan tujuan pendidikan nasional serta sejauh mana tujuan itu dapat dicapai pada periode tertentu sesuai dengan lamanya pendidikan yang berlangsung di sekolah.

Berdasarkan sudut pandang keberhasilan sekolah tersebut, kemudian dikenal sekolah efektif dan efisien yang mengacu pada sejauh mana sekolah dapat mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yag telah ditetapkan. Dengan kata lain, sekolah disebut efektif jika sekolah tersebut dapat mencapai apa yang telah direncanakan. Pengertian umum sekolah efektif juga berkaitan dengan perumusan apa yang harus dikerjakan dengan apa yang telah dicapai. Sehingga suatu sekolah akan disebut efektif jika terdapat hubungan yang kuat antara apa yang telah dirumuskan untuk dikerjakan dengan hasil-hasil yang dicapai oleh sekolah, sebaliknya sekolah dikatakan tidak efektif bila hubungan tersebut rendah (Getzel, 1969).

Sekolah efektif adalah sekolah yang dapat mencapai target yang telah ditetapkannya sendiri. Sekolah unggul dan efektif adalah sekolah yang dapat mencapai target dengan penetapan target yang tinggi.

Pengertian sekolah efektif menurut para ahli:

  1. Peter Mortimore (1996) : sekolah efektif dapat diartikan sebagai “A high performing school, through its well-established system promotes the highest academic and other achievements for the maximum number of students regardless of its socio-economic background of the families”.
  2. Taylor (1990) mendefinisikan sekolah efektif sebagai sekolah yang mengorgansiasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk menjamin semua siswa (tanpa memandang ras, jenis kelamin maupun status sosial ekonomi) bisa mempelajari materi kurikulum yang esensial di sekolah.
  3. Cheng (1996) mendefinisikan sekolah efektif sebagai sekolah yang memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsinya secara maksimal, baik fungsi ekonomis, fungsi sosial kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya maupun fungsi pendidikan. Fungsi ekonomis sekolah adalah memberi bekal kepada siswa agar dapat melakukan aktivitas ekonomi sehingga dapat hidup sejahtera. Fungsi social kemanusiaan adalah sekolah sebagai media bagi siswa untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat. Fungsi politis sekolah adalah sebagai wahana untuk memper­oleh pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warganegara. Fungsi budaya sekolah adalah media untuk melakukan transmisi dan transformasi budaya. Adapun fungsi pendidikan adalah sekolah sebagai wahana untuk proses pendewasaan dan pembentukan kepribadian siswa.

Efektifitas sekolah menunjukkan adanya proses perekayasaan berbagai sumber dan metode yang diarahkan pada terjadinya pembelajaran di sekolah secara optimal. Efektifitas sekolah merujuk pada pemberdayaan semua komponen sekolah sebagai organisasi tempat belajar berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam struktur program dengan tujuan agar siswa belajar dan mencapai hasil yang telah ditetapkan yaitu memiliki kompetensi.

Pada sekolah efektif seluruh siswa tidak hanya yang memiliki kemampuan tinggi dalam belajar tetapi juga yang memiliki kemampuan intelektualitas yang biasapun dapat mengembangkan dirinya sejauh mungkin jika dibandingkan dengan kondisi awal ketika rnereka baru memasuki sekolah.

Simpulan dari sekolah efektif yang dapat ditarik dari penjelasan-penjelasan  di  atas adalah  sekolah yang  mampu  mengoptimalkan semua masukan dan proses bagi ketercapaian output pendidikan   yaitu  prestasi  sekolah terutama  prestasi  siswa yang ditandai  dengan  dimilikinya  semua  kemampuan  berupa kompetensi yang dipersyaratkan di dalam belajar.

2.2 Konsep Sekolah Efektif

Konsep Sekolah Efektif muncul berdasarkan hasil Meta riset yang dilakukan di berbagai Negara. Riset awal membuktikan hal-hal berikut:

  1. Di Amerika Serikat, Coleman (1966) melaporkan “Siswa yang berprestasi tinggi di sekolah, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan hidupnya berhasil adalah siswa yang berasal dari keluarga yang sosial ekonominya tinggi. Sedangkan siswa yang prestasinya rendah, tidak mampu belajar di sekolah, drop out, tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tidak mempunyai motivasi belajar adalah siswa yang berasal dari keluarga yang sosial ekonominya rendah.
  2. Di Inggris, ROBBINS (1962) melaporkan bahwa Hampir semua siswa yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi berasal dari keluarga yang ayahnya mempunyai profesi yang tinggi. Hanya 2% siswa yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi berasal dari keluarga yang ayahnya tidak mempunyai kecakapan atau pendidikan yang memadai.
  3. Pusat Penelitian Pengukuran dan Evaluasi NSW, (1960-1970) Australia, menyimpulkan bahwa pendapat atau pandangan orang tua tentang nilai-nilai  pendidikan sangat berpengaruh terhadap prestasi pembelajaran anak di sekolah. Berdasarkan pendapat atau pandangan orang tua tersebut, dapat diprediksi prestasi siswa di sekolah, kapan siswa drop out, dan jenis pekerjaan apa yang akan ditekuninya.
  4. Kesimpulannya, Latar belakang keluarga merupakan faktor penting yang menentukan prestasi atau keberhasilan siswa di sekolah. Apa yang dibawa siswa ke sekolah jauh lebih penting daripada proses yang terjadi di dalam sekolah. Sekolah tidak dapat membuat perubahan yang signifikan terhadap siswa.

Pada kenyataannya, ada sekolah-sekolah yang secara konsisten menghasilkan siswa-siswa berprestasi tinggi, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih berhasil hidupnya, apapun latar belakang keluarga siswa. Di Inggris, hasil penelitian Rutter (tahun 1979) melaporkan bahwa sekolah tersebut memiliki ciri-ciri : menekankan pada pembelajaran, guru merencanakan bersama dan bekerja sama dalam pelaksanaan pembelajaran, dan ada supervisi yang terarah dari guru senior dan kepala sekolah.

Di Amerika Serikat, penelitian Weber (1971), Austin (1978), Brookeover & Lezotte (1979), Edmonds & Frederickson (1979), Phi Delta Kappa (1980), secara meta analisis menyimpulkan bahwa sekolah tersebut mempunyai ciri: kepemimpinannya kuat, memiliki harapan yang tinggi bagi siswa dan guru, lingkungannya yang kondusif, kepala sekolah berperan sebagai “instructional leader”, kemajuan prestasi belajar siswa sering dimonitor, dan adanya dukungan pelibatan orang tua secara aktif. Melalui pemeliharaan mutu, responsive terhadap tantangan dan antisipatif terhadap perubahan yang diakibatkan dari berubahnya tatanan internal sehingga tidak menimbulkan keadaan bergejolak akan mendukung kemajuan sekolah. Globalisasi menuntut dunia pendidikan bersinergi dengan berbagai perubahan melalui rekayasa menejemen pendidikan dengan tetap memegang citra diri bangsa. Sekolah yang hanya memelihara keadaan stabil tanpa merespon berbagai gejolak akan berhadapan dengan keadaan yang tidak menguntungkan. Sebagai peningkatan mutu pendidikan, lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi harus melakukan berbagai penataan. Salah satu upayannya adalah pembenahan dibidang menejemen. Manajemen yang baik akan menjadikan sekolah tersebut berhasil mencapai tujuan dan sasaran pendidikan.

Berdasarkan sudut pandang keberhasilan sekolah tersebut, kemudian dikenal dengan sekolah efektif. Pengertian umum sekolah efektif juga berkaitan dengan perumusan apa yang harus dikerjakan dengan apa yang harus dicapai. Sehingga sekolah dikatakan efektif jika terdapat hubungan yang kuat antara apa yang telah dirumuskan untuk dikerjakan dengan hasil-hasil yang dicapai oleh sekolah. Efektifitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan telah dicapai. Efektifitas sekolah terkait pula dengan kualitas. Kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh yang menunjukan kemampuaannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat misalnya nilai hasil ujian akhir, prestasi olahraga, prestasi karya tulis ilmiah dan prestasi pentas seni. Kualitas lulusan dipengaruhi oleh tahapan-tahapan kegiatan sekolah yang saling berhubungan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Efektifitas sekolah menunjukan adanya proses perekayasaan berbagai sumber dan metode yang diarahkan pada terjadinya pembelajaran disekolah secara optimal. Efektifitas sekolah merujuk pada pemberdayaan semua komponen sekolah sebagai organisasi tempat belajar berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam struktur program dengan tujuan agar siswa belajar dan mencapai hasil yang telah ditetapkan, yaitu memiliki kompetensi. Pada sekolah efektif, semua siswa baik siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dalam belajar, yang dapat mengembangkan diri, siswa yang memiliki kemampuan intelektualitas yang biasapun dapat mengembangkan dirinya, jika dibandingkan dengan kondisi awal ketika mereka baru memasuki sekolah.

Jadi konsep sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mengoptimalkan semua masukan dan proses bagi ketercapaian output pendidikan, yaitu prestasi sekolah terutama prestasi siswa yang ditandai dengan dimilikinya semua kemampuan berupa kompetensi yang dipersyaratkan didalam belajar.

Esensi yang terkandung dalam bagian pendahuluan di atas adalah fungsi sekolah sebagai tempat belajar yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengalaman pembelajaran yang bermutu bagi peserta didiknya. Esensi inilah yang menjadi misi atau tugas pokok sekolah, yang sepatutnya menjadi dasar bagi peserta didiknya dan analisis kinerja sekolah yang efektif.

Berbagai perspektif dapat dikemukakan berikut ini:

1)    Sekolah Efektif dalam Perspektif Mutu Pendidikan.

Penyelenggaraan layanan belajar bagi peserta didik biasanya dikaji dalam konteks mutu pendidikan yang erat hubungannya dengan kajian kualitas manajemen dan sekolah efektif. Di lingkungan sistem persekolahan, konsep mutu pendidikan dipersepsi berbeda-beda oleh berbagai pihak. Menurut persepsi kebanyakan orang (orang tua dan masyarakat pada umumnya), mutu pendidikan di sekolah secara sederhana dilihat dan perolehan nilai atau angka yang dicapai seperti ditunjukkan dalam hasil-hasil ulangan dan ujian. Sekolah dianggap bermutu apabila para siswanya, sebagian besar atau seluruhnya, memperoleh nilai atau angka yang tinggi, sehingga berpeluang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Persepsi tersebut tidak keliru apabila nilai atau angka tersebut diakui sebagai representasi dari totalitas hasil belajar, yang dapat dipercaya menggambarkan derajat perubahan tingkah laku atau penguasaan kemampuan yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Dengan demikian, hasil pendidikan yang bermutu memiliki nuansa kuantitatif dan kualitatif. Artinya, di samping ditunjukkan oleh indikator seberapa banyak siswa yang berprestasi sebagaimana dilihat dalam perolehan angka atau nilai yang tinggi, juga ditunjukkan oleh seberapa baik kepemilikan kualitas pribadi para siswanya, seperti tampak dalam kepercayaan diri, kemandirian, disiplin, kerja keras dan ulet, terampil, berbudi-pekerti, beriman dan bertaqwa, tanggung jawab sosial dan kebangsaan, apresiasi, dan lain sebagainya. Analisis di atas memberikan pemahaman yang jelas bahwa konsep sekolah efektif berkaitan langsung dengan mutu kinerja sekolah.

Kemampuan umum yang dimiliki seorang anak biasanya dipergunakan sebagai prediktor untuk menjelaskan tingkat kemampuan menyelesaikan program belajar, sehingga kemampuan ini sering disebut sebagai scholastic aptitude atau potensi akademik. Seorang siswa yang memiliki potensi akademik yang tinggi diduga memiliki kemampuan yang tinggi pula untuk menyelesaikan program-program belajar atau tugas-tugas belajar pada umumnya di sekolah, dan karenanya diperhitungkan akan memperoleh prestasi yang diharapkan.

Sementara itu, kemampuan khusus atau bakat dijadikan prediktor untuk berprestasi dengan baik dalam bidang kajian khusus seperti dalam bidang karya seni, musik, akting dan sejenisnya. Atas dasar pemahaman ini, maka untuk memperoleh mutu pendidikan sekolah yang baik, para siswa yang dilayaninya harus memiliki potensi yang memadai untuk menyelesaikan program-program belajar yang dituntut oleh kurikulum sekolah. Kemampuan profesional guru direfleksikan pada mutu pengalaman pembelajaran siswa yang berinteraksi dalam kondisi proses belajar mengajar. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh:

  1. tingkat penguasaan guru terhadap bahan pelajaran dan penguasaan struktur konsep-konsep keilmuannya.
  2. metode, pendekatan, gaya atau seni dan prosedur mengajar, pemanfaatan, fasilitas belajar secara efektif dan efisien.
  3. pemahaman guru terhadap karateristik kelompok dan perorangan siswa.
    d. kemampuan guru menciptakan dialog kreatif dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan.
  4. kepribadian guru.

Atas dasar analisis tersebut, maka upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah harus disertai dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional dan memperbaiki kualitas kepribadian gurunya. Pada tingkat sekolah, upaya tersebut ditunjukkan dalam kegiatan-kegiatan berikut, yaitu:

  1. interaksi kolegialitas di antara guru-guru.
  2. pemahaman proses-proses kognitif dalam penyelenggaraan pengajaran.
  3. penguasaan struktur pengetahuan mata pelajaran.
  4. pemilikan pemahaman dan penghayatan terhadap nilai, keyakinan, dan standar.
  5. keterampilan mengajar.
  6. pengetahuan bagaimana siswa belajar.

Fasilitas belajar menyangkut ketersediaan hal-hal yang dapat memberikan kemudahan bagi perolehan pengalaman belajar yang efektif dan efisien. Fasilitas belajar yang sangat penting adalah perpustakaan, komputer, dan kondisi fisik lainnya yang secara langsung mempengaruhi kenyamanan belajar.

Budaya sekolah adalah seluruh pengalaman psikologis para siswa (sosial, emosional dan intelektual) yang diserap oleh mereka selama berada dalam lingkungan sekolah. Respon psikologis keseharian siswa terhadap hal-hal seperti cara-cara guru dan personil sekolah lainnya bersikap dan berperilaku (misalnya, layanan wali kelas dan tenaga administratif), implementasi kebijakan sekolah, kondisi dan layanan warung sekolah, penataan keindahan, kebersihan dan kenyamanan kampus, semuanya membentuk budaya sekolah.
Budaya sekolah merembes pada penghayatan psikologis warga sekolah termasuk siswa, yang pada gilirannya membentuk pola nilai, sikap, kebiasaan dan perilaku. Aspek penting yang turut membentuk budaya sekolah adalah kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan sekolah yang efektif merupakan sumber nilai dan semangat, sumber tatanan dan perilaku kelembagaan yang berorientasi ke arah dan sejalan dengan pencapaian visi dan misi sekolah.
Oleh karena itu, kepala sekolah hendaklah seseorang yang memiliki visi dan misi kelembagaan, memiliki kemampuan konseptual, memiliki keterampilan dan seni dalam hubungan antarmanusia, menguasai aspek-aspek teknis dan substantif pekerjaannya, memiliki semangat untuk maju, serta memiliki semangat mengabdi dan karakter yang diterima oleh lingkungannya.

Dari tema analisis sekolah efektif dalam perspektif mutu pendidikan dapat dikatakan bahwa sekolah yang efektif adalah sekolah yang:

  1. memiliki masukan siswa dengan potensi yang sesuai dengan tuntutan kurikulum
  2. dapat menyediakan layanan pembelajaran yang bermutu
  3. memiliki fasilitas sekolah yang menunjang efektivitas dan efesiensi kegiatan belajar mengajar
  4. memiliki kemampuan menciptakan budaya sekolah yang kondusif sebagai refleksi dari kinerja kepemimpinan profesional kepala sekolah.

2)       Sekolah Efektif dalam Perspektif Manajemen.

Manajemen sekolah merupakan proses pemanfaatan seluruh sumber daya sekolah yang dilakukan melalui tindakan yang rasional dan sistematik (mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengerahan tindakan, dan pengendalian) untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien.

Tindakan-tindakan manajemen tersebut bersumber pada kebijakan dan peraturan-peraturan yang disepakati bersama yang diwujudkan dalam bentuk sikap, nilai, dan perilaku dari seluruh orang yang terlibat di dalamnya. Tindakan-tindakan manajemen tidak berlangsung dalam satu isolasi, melainkan terjadi dalam satu keutuhan kompleksitas sistem. Apabila dilihat dalam perspektif ini, maka dimensi sekolah efektif meliputi:

  1. Layanan Belajar bagi Siswa
  2. Pengelolaan dan Layanan Siswa
  3. Sarana dan Prasarana Sekolah
  4. Program dan Pembiayaan
  5. Partisipasi Masyarakat
  6. Budaya Sekolah

3)       Sekolah Efektif dalam Perspektif Teori Organisme.

Sekolah efektif mampu mewujudkan apa yang disebut sebagai “self-renewing schools” atau “adaptive schools”, atau disebut juga sebagai “learning organization” yaitu suatu kondisi di mana kelembagaan sekolah sebagai satu identitas mampu menangani permasalahan yang dihadapinya sementara menunjukkan kapabilitasnya dalam berinovasi.

Menurut teori organisme, dunia ini bukan benda mati, melainkan merupakan suatu energi yang memiliki kapasitas berubah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam perspektif ini, maka bentuk kehidupan apa pun hanya akan mampu bertahan apabila organisme itu mampu memberikan respon yang tepat untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya.

2.3 Ciri-Ciri dan Karakteristik Sekolah Efektif

2.3.1 Ciri-ciri Sekolah Efektif

David A. Squires, et.al. (1983) ciri-ciri sekolah efektif yaitu:

  1. adanya standar disiplin yang berlaku bagi kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan di sekolah
  2. memiliki suatu keteraturan dalam rutinitas kegiatan di kelas;
  3. mempunyai standar prestasi sekolah yang sangat tinggi;
  4. siswa diharapkan mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan;
  5. siswa diharapkan lulus dengan menguasai pengetahuan akademik;
  6. adanya penghargaan bagi siswa yang berprestasi;
  7. siswa berpendapat kerja keras lebih penting dari pada faktor keberuntungan dalam meraih prestasi;
  8. para siswa diharapkan mempunyai tanggung jawab yang diakui secara umum, kepala sekolah mempunyai program inservice, pengawasan, supervisi, serta menyediakan waktu untuk membuat rencana bersama-sama dengan para guru dan memungkinkan adanya umpan balik demi keberhasilan prestasi akademiknya.

Menurut Peter Mortimore (1991) sekolah efektif dicirikan sebagai berikut: (1) Sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten; (2) Lingkungan sekolah yang baik, dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf; (3) Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat; (4) Penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi; (5) Pendelegasian wewenang yang jelas; (6) Dukungan masyarakat sekitar; (7) Sekolah mempunyai rancangan program yang jelas; (8) Sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri; (9) Pelajar diberi tanggung jawab; (10) Guru menerapkan strategi-strategi pembelajaran inovatif; (11) Evaluasi yang berkelanjutan; (12) Kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasi satu sama lain; (13) Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya.

2.3.2 Karakteristik Sekolah Efektif

Shannon dan Bylsma (2005) mengidentifikasi 9 karakteristik sekolah-sekolah berpenampilan unggul (high performing schools). Untuk mewujudkannya mereka berjuang dan bekerja keras dalam waktu yang relatif lama. Kesembilan karakteristik sekolah efektif berpenampilan unggul itu meliputi:

  1. Fokus bersama dan jelas
  2. Standar dan harapan yang tinggi bagi semua siswa
  3. Kepemimpinan sekolah yang efektif
  4. Tingkat kerja sama dan komunikasi inovatif
  5. Kurikulum, pembelajaran dan evaluasi yang melampaui standar
  6. Frekuensi pemantauan terhadap belajar dan mengajar tinggi
  7. Pengembangan staf pendidik dan tenaga kependidikan yang terfokus
  8. Lingkungan yang mendukung belajar
  9. Keterlibatan yang tinggi dari keluarga dan masyarakat

Apabila dikaitkan antara semua faktor sekolah efektif tersebut, tampak nyata bahwa semua faktor tersebut dalam tulisan ini juga dikenal sebagai dimensi-dimensi mutu pendidikan. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa sekolah efektif tidak lain dan tidak bukan adalah juga sebutan untuk pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu tidak hanya prestasi siswanya mencakup keunggulan akademik, tetapi juga non-akademik seperti keberhasilan dalam olahraga dan peningkatan gairah belajar.

Karena itu, ukuran keberhasilan prestasi siswa pun bukan hanya dilihat berdasarkan hasil-hasil ujian berupa angka melainkan juga aspek-aspek non kognitif seperti kehadiran, partisipasi aktif di kelas, dan bahkan angka drop out. Dan sekolah efektif juga memerlukan dukungan orangtua dan masyarakat, yang diwadahi dalam lembaga yang dikenal dengan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Di Inggris, hasil penelitian Rutter (tahun 1979) melaporkan bahwa sekolah tersebut memiliki ciri-ciri: menekankan pada pembelajaran, guru merencanakan bersama dan bekerja sama dalam pelaksanaan pembelajaran, dan ada supervisi yang terarah dari guru senior dan kepsek di Amerika Serikat, penelitian Weber (1971), Austin (1978), Brookeover & Lezotte (1979), Edmonds & Frederickson (1979), Phi Delta Kappa (1980), secara meta analisis menyimpulkan bahwa sekolah tersebut mempunyai ciri: kepemimpinannya kuat, memiliki harapan yang tinggi bagi siswa dan guru, lingkungannya yang kondusif, kepala sekolah berperan sebagai ‘instructional leader’, kemajuan prestasi belajar siswa sering dimonitor, dan adanya dukungan pelibatan orang tua secara aktif.

Jaap Scheerens (1992) sekolah yang efektif mempunyai lima ciri penting yaitu:

  1. kepemimpinan yang kuat;
  2. penekanan pada pencapaian kemampuan dasar;
  3. adanya lingkungan yang nyaman;
  4. harapan yang tinggi pada prestasi siswa;
  5. dan penilaian secara rutin mengenai program yang dibuat siswa.

Mackenzie (1983) mengidentifikasikan tiga dimensi pendidikan efektif yaitu kepemimpinan, keefektifan dan efisiensi serta unsur pokok dan penunjang masing-masing dimensi tersebut.

Pengetahuan lain mengenai sekolah efektif adalah sebagai berikut:

  1. mampu mendemontrasikan kebolehannya mengenai seperangkat kriteria;
  2. menetapkan sasaran yang jelas dan upaya untuk mencapainya;
  3. adanya kepemimpinan yang kuat;
  4. adanya hubungan yang baik antara sekolah dengan orangtua siswa;dan
  5. pengembangan staf dan iklim sekolah yang kondusif untuk belajar

2.4 Kepemimpinan Sekolah Efektif

Ada empat komponen strategis dalam mencapai tujuan sekolah, yaitu:

  1. komponen program. Program yang dimaksud yakni program yang terukur dan realistis sesuai dengan dinamika regulasi dan tuntutan zaman.
  2. figure, yakni orang-orang dibalik program yang merupakan perancang sekaligus pelaku program.
  3. culture, yakni etos kerja dan komitmen terhadap tugas pokok dan fungsinya.
  4. budget, yakni berupa anggaran yang memadai dan memungkinkan tercapainya tujuan. Seperti yang dijelaskan Syafaruddin (2008: 180) bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang skor prestasi pelajarnya tidak terlalu bervariasi dari segi status sosial-ekonomi.

Kemudian juga ada empat karakteristik sekolah efektif, yaitu:

  1. kepemimpinan kepala sekolah kuat.
  2. harapan yang tinggi terhadap prestasi pelajar.
  3.  menekankan pada keterampilan dasar.
  4. keteraturan dan atmosfer terkendali.

Kepempinan kepala sekolah yang kuat akan sangat berpengaruh pada terwujudnya sekolah yang efektif. Hal tersebut dikarenakan Kepala Sekolah merupakan salah satu figure (key person) dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah. Husaini Usman (2006: 469) berpendapat bahwa Kepala Sekolah sebagai manager di sekolah dituntut mengorganisir seluruh sumber daya sekolah menggunakan prinsip “TEAMWORK”, yang mengandung pengertian adanya rasa kebersamaan (Together), pandai merasakan (Empathy), saling membantu (Assist), saling penuh kedewasaan (Maturity), saling mematuhi (Willingness), saling teratur (Organization), saling menghormati (Respect), dan saling berbaik hati (Kindness).

Selain dari itu Suyanto (2006 : 180) menjelaskan bahwa usaha meningkatkan efektivitas sekolah juga dapat dilakukan dengan mengaplikasikan empat teknik, yaitu:

  1. School review, yakni suatu proses dimana seluruh komponen sekolah bekerja sama khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan;
  2.  Benchmarking, yakni kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu;
  3. Quality assurance, merupakan teknik untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana seharusnya. Informasi yang akan dihasilkan menjadi umpan balik bagi sekolah dan memberikan jaminan bagi orang tua bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan terbaik;
  4. Quality control merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar.

Selaku pemimpin di sekolah, Kepala Sekolah dituntut dapat menjalankan semua peran tersebut secara optimal. Dalam mewujudkan sekolah yang efektif, permasalahan terberat yang harus segera ditangani adalah penyediaan fasilitas yang mendukung potensi lokal dapat berkembang optimal.

3.1    Kesimpulan

Dari pembahasan yang ada dapat disimpulkan bahwa:
Sekolah sebagai suatu sistem, yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan yang utuh. Sedangkan sekolah itu sendiri terdiri dari beberapa komponen-komponen (input, proses dan output) yang saling berkaitan satu sama lain sehingga sekolah dapat dikatakan sebagai suatu sistem.

Pengertian sekolah efektif yaitu sekolah yang memiliki sistem pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel, serta mampu memberdayakan setiap komponen penting sekolah, baik secara internal maupun eksternal, dalam rangka pencapaian visi-misi-tujuan sekolah secara efektif dan efesien.

Konsep sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mengoptimalkan semua masukan dan proses bagi ketercapaian output pendidikan, yaitu prestasi sekolah terutama prestasi siswa yang ditandai dengan dimilikinya semua kemampuan berupa kompetensi yang dipersyaratkan didalam belajar. Karekteristik sekolah efektif yaitu:

1. kepemimpinan kepala sekolah kuat.

2. harapan yang tinggi terhadap prestasi pelajar.

3. menekankan pada keterampilan dasar.

4. keteraturan dan atmosfer terkendali.

Kepemimpinan sekolah efektif oleh kepala Sekolah karena Kepala sekolah merupakan figure (key person) dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah yaitu sekolah yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Bidwel, Douglas M. Windham. (1980). The Analicis of Educational Productivity Volume II: Issues in Microanalicis. Ballinger Publishing Company: Massachusetts.

Buhler, Patricia. (2004). Management Skills. Jakarta : Prenada Media.

Hadiati. S. (2001), Manajemen Sumber Daya Manusia  Lembaga Administrasi Negara-Republik  Indonesia.

Irawan, Prasetya. (1995). Analisis Kinerja (Panduan Praktis) Menganalisis Kinerja Organisasi, Kinerja Proses, dan Kinerja Pegawai. Jakarta: Universitas Indonesia.

Liang-Gie, T. (1994). Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty.

Manullang. (1990). Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Philip B. Coss by  (1979) Conformance to requipment, Armand V. Feigenbaum

Sedarmayanti (2001). Sumber Daya manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju.

Sutomo, dkk. 2008. Manajemen Sekolah. Semarang : Unnes Press

Tim Penyusun (2006) Program Pengembangan Dosen Non Guru Besar. Universitas Pendidikan Indonesia

Zeithaml. V. Et. Al. (1996). Service Marketig. McGraw-Hill International Edition.

 

Dipublikasi di Jurnal | Tinggalkan komentar

ABAD-21 DAMAILAH TEMAN

TANTANGAN DAN PERUBAHAN ABAD-21

Duh pusing banget ni hidup zaman sekarang ya?? Tau gak teman-teman kenapa kita pusing hidup pada zaman sekarang ini?? Ayo jawab..! bisa jawab gak?? Penasaran ya?? Gak penasaran?? Yang bener?? Biar teman-teman tidak penasaran dengan rasa keingin tahuan teman-teman sampai mati berdiri, ayo kita coba check kenapa alasanya.hehe..

Tahu gak teman-teman kalo kita itu hidup pada ABAD-21 yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan apalagi ya?? Hingga panjang lagi kedepannya banyak pertambahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat ini kita memperdalam teknologi yang satu eh muncul lagi teknologi yang baru?? Padahal teknologi yang kemaren didalami juga belum sepenuhnya dikuasai oleh kita. Benar gak?? Takut ada yang gak merasa seperti itu soalnya..haha..

Walaupun seperti itu permasalahanya, tapi kita jangan putus asa lho teman-teman soalnya apabila kita tidak memperbaiki kemampuan kita dalam ilmu pengetahuan dan teknologi maka udah ketahuan hidupnya bakalan ketinggalan zaman. Emanknya mau kalau kita ketinggalan dengan teman-teman yang lainnya?? Malu atuh hidup ini kalau seperti itu..

Soalnya perubahan-perubahan itu kecenderungan akan mempengaruhi pola kehidupan, kehidupan apa aja emanknya ya?? Ni saya kasih tau ma teman-teman:

  1. Perubahan lingkungan ekonomi, sosial, pengetahuan dan teknologi
  2. Perubahan dalam lingkungan kerja
  3. Perubahan dalam harapan pelanggan
  4. Perubahan harapan para pekerja

Busyet dampak perubahannya menyeluruh kesemua kehidupan ya ternyata. Kita bisa bersaing gak dengan teman-teman yang lain ya?? Soalnya pasti kita juga mempunyai cita-cita yang ingin dicapaikan?? Misalnya menjadi dokter, guru, direktur di suatu perusahaan, trainer professional, ayo cita-cita apa yang teman-teman ingin capai?? Coba diingetkan kembali agar termotivasi untuk mencapainya kembali.

Jangan sampai cita-cita ataupun yang diinginkan oleh teman-teman itu putus ditengah jalan karena banyaknya perubahan akibat dari globalisasi tersebut. Apa mau seperti itu kejadiannya?? Pasti tidak maukan??

Terus bagaimana donk caranya agar kita tetap bisa bertahan walaupun banyak perubahan didalam globalisasi ini?? Ada yang tau gak caranya gimana teman-teman??

Kalau ada yang tahu ya syukur dan kalau misalnya ada yang belum tahu, ni saya kasih tau agar kita bisa berkembang di zaman globalisasi ini, bahwa kita memerlukan:

  1. High quality of human resources
  2. High capacity of management
  3. Knowledge and skill for ict
  4. Paham peran, fungsi dan tugas baru
  5. Perubahan persyaratan dunia kerja
  6. Modernisasi proses dan strategi pembelajaran
  7. Internasionalisasi from networking
  8. Daya saing global dalam dunia pendidikan
  9. Profesionalisme dalam manajemen

Dengan mengetahui cara-cara tersebut, semoga teman-teman semuanya bisa selalu mengembangkan kemampuan-kemampuan dan potensi-potensi yang ada pada diri walaupun banyak perubahan dalam dunia globalisasi. Cita-cita yang sebelumnya ditetapkan  oleh teman-teman bisa tercapai. Semoga tulisan  ini bisa menginspirasi teman-teman untuk selalu berjuang meraih apa pun yang diinginkan dizaman yang penuh dengan persaingan ini.

Tulisan ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, kekasih, sahabat, serta guru dan dosen yang tidak henti-hentinya membimbing saya hingga sampai saat ini khususnya untuk pak asep irianto dan pak endang herawan selaku dosen profesionalisasi administrasi pendidikan.terima kasih

Dipublikasi di Artikel | Tinggalkan komentar

POLITIK SERTA KEBIJAKAN TENTANG PENDIDIKAN

POLITIK SERTA KEBIJAKAN TENTANG PENDIDIKAN

Oleh

Herdik Sodikin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dewasa ini sedang menghadapi sejumlah tantangan yang sangat besar dalam pengembangan mutu sumber daya mansusia. Selain menghadapi globalisasi dan dorongan untuk mengembangkan mutu sumber daya manusia, juga tantangan dalam menghadapi krisis ekonomi, yang berdampak kepada krisis politik, sosial dan bahkan kepada disintegrasi bangsa. Gerakan reformasi nasional telah merubah kebijaksanaan pembangunan menjadi lebih demokratis, mengakui persamaan derajat manusia, dan pembangunan yang lebih terdesentralisasi dalam rangka menuju Masyarakat Madani. Sehubungan dengan pergeseran pembangunan itu, terdapat sejumlah isu serta masalah pendidikan nasional baik yang bersifat mikro maupun makro. Masalah kualitas dan relevansi merupakan isu pada level mikro sedangkan masalah persamaan, desentralisasi dan manajemen pendidikan merupakan  isu pada level makro.

Ciri utama Masyarakat Indonesia adalah masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persamaan dan keadilan, toleransi dan penegakan hukum (Fadjar, 2001). Dalam rangka itu, pemberdayaan individu dan masyarakat mutlak diperlukan, sebab suatu masyarakat madani membutuhkan motivasi dan kemampuan yang kuat, disertai partisipasi nyata dari masyarakat. Dalam hubungan ini, pendidikan diyakini merupakan faktor yang paling berperan bagi upaya pemberdayaan individu dan masyarakat itu.

Beberapa kunci yang dipandang dapat memberdayakan itu adalah:

  1. pengembangan manusia seutuhnya, termasuk pengembangan skill yang mampu beradaptasi dengan perubahan
  2. pengembagan pendidikan masyarakat yang dapat menumbuhkan perspektif historis, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang diyakini sangat dibutuhkan guna mewujudkan masyarakat madani Indonesia itu, dan
  3. pengembangan pendidikan massal melalui pemberdayaan dan pemanfaatan media komunikasi massa tradisional, cetak dan elektronik.

Dalam proses perubahan itu, pendidikan harus mampu memberikan sumbangan optimal bagi transformasi menuju terwujudnya masyarakat madani. Dalam rangka itu, dan karenanya perumusan filosofi yang lengkap diperlukan guna menyeimbangkan antara pendidikan di satu sisi, dengan dinamika perubahan masyarakat di sisi lain. Dalam konteks ini, pendidikan mempunyai tiga arti yang prosesnya berjalan simultan, yaitu sebagai proses belajar, sebagai proses ekonomi, dan sebagai proses sosial-budaya.

Sebagai proses belajar, pendidikan harus mampu menghasilkan individu dan masyarakat religius yang secara personal memiliki integritas dan kecerdasan. Sebagai proses ekonomi, pendidikan merupakan suatu investasi yang dalam tingkat tertentu harus memberi keuntungan. Sebagai proses sosial-budaya, pendidikan merupakan bagian integral dari proses sosial-budaya yang berlangsung terus tanpa akhir. Karena itu, berkaitan dengan nilai-nilai dasar pendidikan nasional dapat diidentifikasi sebagai berikut: nilai agama, kebebasan, nasionalisme, kesesuaian, kebudayaan, kemerdekaan, kemanusiaan, kekeluargaan, disiplin dan kebanggaan nasional. Nilai-nilai tersebut harus secara simultan dapat diakomodasi, baik pada level mikro maupun makro, dan tercermin pada semua aspek dalam sistem pendidikan nasional: isi, proses, organisasi, lembaga sampai kepada manajemennya.

Sementara itu, lingkungan global ditandai oleh sistem pasar terbuka yang didasarkan atas perubahan yang sangat cepat serta penerapan teknologi komunikasi yang sangat maju. Selain itu, kebutuhan akan sumberdaya manusia yang berkualitas semakin meningkat sejalan dengan perubahan lingkungan yang begitu cepat. Pada skala nasional, krisis nasional yang telah melahirkan reformasi nasional, setidaknya mengandung empat aspek, yaitu: reformasi ekonomi, politik, hukum, dan sosial-budaya.

Jadi diperlukan paradigma serta arah pengembangan baru dalam sistem pendidikan nasional. Paradigma baru tersebut, dibandingkan dengan paradigma lama sebagai berikut  (Jalal & Dedi Supriadi, 2001): Paradigma lama: sentralistik, top-down, orientasi pengembangan parsial; pendidikan untuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan teknologi perakitan, peran pemerintah sangat dominan, dan lemahnya peran institusi nonsekolah. Pada paradigma baru, keadaannya sudah bergeser: desentralistik, bottom-up, orientasi pengembangan holistik pendidikan untuk pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya, menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan dan agama, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum.

Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam arah baru pengembangan pendidikan nasional adalah:

  1. kesetaraan sektor pendidikan dengan sektor lain
  2. berorientasi rekonstruksi sosial
  3. dalam rangka pemberdayaan bangsa
  4. pemberdayaan infra-struktur sosial
  5. pembentukan kemandiarian dan keberdayaan untuk mencapai keunggulan
  6. penciptaan iklim yang kondusif untuk tumbuhnya toleransi dan konsensus dalam kemajemukan
  7. perencanaan terpadu secara horizontal (antar-sektor) dan vertikal (antar-jenjang)
  8. berorientasi peserta didik
  9. pendidikan multi-kultural, dan
  10. pendidikan dengan perspektif global.

Pendidikan  dalam arti human investment hendaknya mampu menghasilkan perancang perubahan (change designers) dan pendorong perubahan (change pusers) yang berjiwa entrepreneur dan inovator. Dalam proses modernisasi menuju masyarakat tekonologi. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, melalui pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukan peningkatan yang berarti.

Dengan demikian perlu adanya solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan diantaranya seperti: pemerataan pendidikan, daya serap dunia kerja, mutu lulusan, akuntabilitas dan pencitraan publik, khususnya dalam menghadapi tuntutan global dengan merevitalisasi pendidikan sebagai human investment.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diangkat serta dikaji, yaitu:

  1. Apa makna dari Human Investment?
  2. Bagaimana peran Politik Pendidikan?
  3. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pendidikan?

C. Tujuan

Hasil yang ingin dicapai setelah pembuatan Paper ini, adalah:

  1. Mengetahui makna dari Human Investment.
  2. Megetahui peran Politik Pendidikan.
  3. Mengetahui Implementasi Kebijakan Pendidikan.
  4. Menjadi bahan kajian bagi Stakeholders yang mempunyai Permasalahan yang sama terkait Politik serta Kebijakan tentang Pendidikan.

BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. Konsep Politik Pendidikan

Dale mebedakan antara politik pendidikan dan pendidikan politik dengan mengemukakan pernyataanya. Menurutnya, pendidikan politik adalah studi terhadap efektifitas sistem pendidikan dan bentuk-bentuk pengelolaan pendidikan dalam mencapai tujuan yang dibebankan kepada mereka. Dale kemudian mengemukakan tiga ciri utama studi ini:

  1. mempertanyakan proses pembuatan keputusan
  2. mereduksi politik menjadi administrasi, dan
  3. terfokus pada machinary (perangkat kerja).

Sedangkan politik pendidikan menurut Dale adalah relasi antara produksi tujuan-tujuan dan bentuk-bentuk pencapainya. Fokusnya ada pada kekuatan yang menggerakkan machinary, bagaimana dan dimana machinary tersebut diarahkan. Konsentrasi kajian politik pendidikan bagi Dale ada pada peranan negara. Ia yakin dengan melalui studi tentang politik pendidikan dapat menerangkan pola-pola, kebijakan, dan proses pendidikan dalam masyarakat secara memadai, disamping memungkinkan kita untuk mempertanyakan persoalan-persoalan diseputar asumsi, maksud dan outcome berbagai strategi perubahan pendidikan.

Istilah politik pendidikan merupakan proses pembuatan keputusan-keputusan penting dan mendasar dalam bidang pendidikan baik ditingkat lokal maupun nasional. Definisi ini dikemukakan Kimbroug dengan meminjam pengertian politik yang disampaikan Kammerer sebagai proses pembuatan keputusan-keputusan penting yang melibatkan masyarakat luas. Kimbroug lalu menyatakan bahwa pendidikan publik bersifat politis. Mereka yang terlibat dalam manajemen pendidikan publik adalah para politisi, manakala mereka menuntut keputusan, harus melalui proses politik. Dari pernyataan Kimbrough ini kita dapat menyatakan bahwa proyek-proyek penting dalam bidang pendidikan terkait dengan konsep ekonomi, sistem sosial, keuangan, fungsi pemerintah, dan bisinis yang kesemuanya melahirkan aktivitas politik dan bersifat partisan. Oleh sebab itu para pimpinan  lembaga pendidikan akan berhasil, jika memahami elemen-elemen penting dari struktur kekuasaan dan menggunakan pengetahuan ini dalam melaksanakan politik sekolah. Ketidaktahuan atas proses politik, pimpinan lembaga pendidikan akan mengalami disinformasi tentang sejauhmana prsedur demokratis terlibat dalam pembuatan keputusan. Para administrator pendidikan saatnya harus melihat aktor-aktor lain dalam sistem pengambilan keputusan. Pada konteks berfikir seperti inilah wawasan tentang politik pendidikan penting bagi siapapun yang konsern dengan persoalan pendidikan.

Berdasarkan pemikiran yang telah disampaikan di atas politik pendidikan, dapat dimaknai sebagai penggunaan kekuasaan untuk mendesakkan kebijakan pendidikan. Sifatnya,  bisa keras dan bisa lunak. Politik pendidikan dikategorikan keras apabila melibatkan kekuatan (fisik) untuk mendesakkan implementasi kebijakan tertentu. Sebaliknya, politik pendidikan lunak menekankan implementasi kekuasaan secara halus (subtle) lewat strategi taktis. Aksi pemogokan guru, unjuk rasa para guru, merupakan wujud politik pendidikan yang keras. Dalam aksi itu, para pendidikan mengolah potensi kekuasaan kolektif—mogok—untuk menghasilkan kekuatan nyata guna memengaruhi tatanan keseharian masyarakat (menghentikan kegiatan belajar-mengajar). Strategi politik seperti itu digunakan untuk melawan politik ”lunak” pemerintah terkait anggaran pendidikan dan tunjangan kesejahteraan guru dan sebagainya. Sementara upaya yang dilakukan oleh kalangan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia dengan jalan memberi masukan kepada pemerintah tentang kebijakan pendidikan merupakan bagian dari strategi politik lunak. Pencantuman pasal tentang besaran anggaran pendidikan yang harus dilaksanakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam UUD 1945 merupakan keberhasilan dalam menjalankan strategi lunak para pendidik.

Kalangan pendidik saatnya mencoba menyelami dunia politik. Maksudnya, masyarakat pendidikan harus aktif mempengaruhi para pengambil keputusan di bidang pendidikan. Dengan begitu kaum pendidik tidak lagi terkungkung dalam dunianya, melainkan memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dan signifikan. Jangan sampai ada apriori berlebihan yang menganggap politik itu selalu bermuka dua dan berkubang kemunafikan, sehingga dengan mempolitikkan pendidikan berarti melakukan perbuatan tercela. Paling tidak kaum pendidik harus berani memberikan pencerahan kepada para politisi bahwasanya pendidikan itu bersifat antisipatoris dan prepatoris, yaitu selalu mengacu ke masa depan dan selalu mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi kehidupan mendatang. Kalau kemudian ada kesan bahwa pendidikan tak dapat berbuat apa-apa saat ini, harus dimaklumi namun ke depan, ia akan punya andil yang sangat besar dalam membentuk tata kehidupan ekonomi dan politik.

Inilah yang disebut dengan keberanian kaum pendidik meluruskan arah pemikiran politisi tentang pendidikan sudah barang tentu merupakan terobosan besar, yang pada saatnya nanti diharapkan akan mampu melahirkan suatu budaya politik baru, budaya politik yang akan mendorong pelaku politik kita bertindak jujur dan cerdas, atau paling tidak bersedia meredusir unsur-unsur hedonistis dan mengoptimalkan watak humanistik-patriotik. Inilah alasan belakangan disebut sebagai pendidikan politik.

Fungsi Politik Pendidikan

Paling tidak ada dua pernyataan yang turut mempengaruhi berkembangnya pemikiran politik pendidikan. Pernyataan pertama dikemukakan oleh David Easton dalam artikel terkenalnya The Function of Formal Education in a Political System pada tahun 1957 dan  Thomas H. Eliot dengan artikelnya American Political Science Review ada tahun 1959. easton mengatakan bahwa institusi pendidikan memainkan fungsi politik penting dan membuktikan secara singkat sebagai agen sosial politik. Eliot mendemonstrasikan aspek-aspek politik di tingkat lokal. Ia mengatakan bahwa suka atau tidak suka, para pengelola sekolah terlibat dalam politik, karena sekolah-sekolah lokal adalah unit-unit pemerintahan. Eliot menegaskan bahwa politik mencakup pembuatan keputusan-keputusan pemerintah, dan upaya atau perjuangan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan tersebut. Sekolah-sekolah publik adalah bagian dari pemerintah. Maka dari itu lembaga ini merupakan entitas politik.

Dari pendekatan yang dikemukakan Eliot dan Easton, kita dapat menyelami nilai manfaat kajian politik pendidikan. Tugas utama kajian ini mengungkapkan cara-cara yang digunakan kelompok-kelompok kependidikan dalam upaya mereka untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka dan untuk memaksimalkan alokasi dana pemerintah untuk mereka. Dalam kaitan ini, maka studi politik pendidikan mengungkapkan cara-cara yang ditempuh pemerintah dalam menggunakan pendidikan sebagai alat untuk memperkuat posisinya dan menutup peran-peran aktivitas subversif terhadapnya. Contohnya, bagaimana rezim otoriter memperkuat posisinya dengan ketat mengontrol pendidikan dan bagaimana semua rezim menggunakan pendidikan memperkuat sentimen kebangsaan dalam rangka memaksimalkan kekuasaan negara. Pertanyaanya adalah bagaimana hal itu dilakukan? Tentu dalam hal dimana institusi pendidikan memiliki ketergantungan terhadap rejim berkuasa (pemerintah). Sekolah-sekolah dan Perguruan Tingi memiliki kepentingan yang sangat tinggi pada pemerintah, terutama dalam hal akses pendanaan, penempatan lulusan dan sebagainya. Sekolah dan Perguruan Tingi tentu tidak bisa berjalan sendiri, tanpa input dari pemerintah, dan dalam konteks itulah maka pemerintah yang dipimpin oleh rezim berkuasa memiliki ikatan bersama dengan lembaga-lembaga pendidikan. Dengan begitu, pendidikan menjadi alat yang dapat dimanfaatkan untuk mengungkap persaingan kekuasaan baik secara internal maupun eksternal. Diantara berbagai institusi dan praktek yang secara signifikan mempengaruhi stabilitas dan transformasi sistem politik adalah pendidikan.

Melalui pendekatan filosofis, fungsi politik dalam pendidikan mengungkap jenis-jenis penyelenggaraan pendidikan, pengembagan kurikulum maupun pengembangan organisasi, dalam rangka menanamkan konsep-konsep filosofis tentang masyarakat politik yang baik atau tatanan sosial yang baik. Berkenaan dengan fungsi ini, maka Easton kemudian mengajukan pertanyaan, apa peran yang harus dimainkan oleh pendidikan dalam rangka membangun warga negara yang baik? Kajian tentang hal ini telah banyak dijawab dalam beberapa karya Reisner (1992), McCully (1959), Talmon (1952), dan Cobban (1938). Dari mereka para pendidik mendapatkan pernyataan bahwa sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang aktif. Para insan pendidikan telah memusatkan tugas-tugas mereka pada pengembangan program-program pelatihan kewarganegaraan dengan mempromosikan kesetiaan kepada gagasan pemerintahan demokrasi.

Dale dan Apple, (1989) melihat fungsi politik pendidikan dari sudut pandang relasi negara dan pendidikan. Keduanya menemukan bahwa sekolah menjadi salah satu objek politik modern dimana kita dapat menyaksikan bagaimana kesadaran (consent) dan hegemoni tertentu terbangun dan mengalami kehancuran.Perubahan kurikulum disetiap periodesasi kepemimpinan di departemen pendidikan nasional adalah salah satu bukti tentang kesadaran hegemoni terbangun dan hancur.

Berbagai persoalan yang muncul belakangan dalam dunia pendidikan seperti unjuk rasa para guru, mahasiswa, depat publik tentang isu-isu pendidikan, terutama alokasi anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD, otonomi lembaga pendidikan, tidak hanya membutuhkan pemahaman superficial tentang konteks politik dimana sekolah diselenggarakan, tetapi juga membutuhkan pemahaman tentang proses-proses yang menghasilkan berbagai keputusan mendasar tentang pendidikan disemua jenjang administratif. Disinilah fungsi politik pendidikan menjadi sangat diperlukan.

B. Konsep Kebijakan Pendidikan

Kebijakan (policy) seringkali disamakan dengan istilah seperti politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis.

Sebenarnya dengan adanya definisi yang sama dikalangan pembuat kebijakan, ahli kebijakan, dan masyarakat yang mengetahui tentang hal tersebut tidak akan menjadi sebuah masalah yang kaku. Namun, untuk lebih memperjelasnya bagi semua orang yang akan berkaitan dengan kebijakan, maka alangkah baiknya definisi policy haruslah dipahamkan.

Berikut adalah definisi kebijakan.

United Nations (1975) :

Suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktifitas –aktivitas tertentu atau suatu rencana(Wahab, 1990).

James E. Anderson (1978) :

perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Wahab, 1990).

Prof. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt :

a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide by it (Jones, 1997).

1. Kebijakan Negara

Kemudian, mengenai definisi kebijakan Negara; dimana hal itu adalah sebuah konsep yang berlaku dalam sebuah negara (nation), maka berikut ini adalah dua definisi tentang kebijakan negara.

W.I Jenkins (1978) :

a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve (seperangkat keputusan-kepurusan yang saling berhubungan antar-satu sama lainnya; dibuat oleh para pelaku politik (politisi) atau kelompok politisi menyangkut pemilihan tujuan dan orientasi pencapaian tujuan tersebut dalam situasi khusus dimana keputusan itu berada, secara prinsipil, berada dalam kekuasaan para politisi ini).

Chief J.O Udouji (1981) :

an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that effect society at large (sebuah rangkaian keputusan dalam hal pelaksanaan yang ditujukan untuk sebagian masalah atau sekelompok masalah-masalah (yang saling berkaitan) dimana seluruh masalah itu mempengaruhi masyarakat banyak).

2. Kebijakan Pendidikan

Definisi kebijakan pendidikan sebagaimana adanya dapat disimak melalui pernyatan-pernyataan berikut ini.

Carter V. Good (1959) (dalam Imron, 2002:18) menyatakan, Educational policy is judgment, derived from some system of values and some assesment of situational factors, operating within institutionalized adecation as a general plan for guiding decision regarding means of attaining  desired educational objectives.

Pengertian pernyataan di atas adalah, bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai.

Hal menarik lainnya dapat disimak dalam sebuah konstitusi Jepang, yakni Undang-Undang Pendidikan yang ditetapkan pada Tahun 1947. Pokok-pokok undang-undang tersebut adalah i) Prinsip Legalisme, ii) Prinsip Administrasi yang Demokratis, iii) Prinsip Netralitas, iv) Prinsip Penyesuaian dan Penetapan Kondisi Pendidikan, dan v) Prinsip Desentralisasi. (Research and Statistic Planning Division, Ministry of Education, Science, Sports and Culture of Japan, 2000).

Prinsip yang pertama menetapkan bahwa mekanisme pengelolaan diatur dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. Sebelum Perang Dunia II masalah pendidikan diputuskan oleh Peraturan Kekaisaran dan pendapat parlemen dan warga negara diabaikan. Namun, setelah reformasi pendidikan pasca perang urusan pendidikan diatur oleh undang-undang dan peraturan di parlemen. Prinsip kedua mengindikasikan bahwa sistem administrasi pendidikan harus dibangun berdasarkan konsensus nasional dan mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam membuat formulasi kebijakan pendidikan dan prosesnya. Prinsip ketiga menjamin bahwa kewenangan pendidikan harus independen dan tidak dipengaruhi dan diinterfensi oleh kekuatan politik. Prinsip keempat mengidikasikan bahwa pemegang kewenangan pusat dan lokal mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan yang cukup untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip kelima menyatakan bahwa pendidikan harus dikelola berdasarkan otonomi pemerintah lokal karena pendidikan merupakan fungsi dari pemerintah lokal.

Dapat disimpulakan bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkugan hidup pendidikan secara moderat.

3. Kriteria Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni:

1.   Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

2.   Memenuhi aspek legal-formal

Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.

3.   Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.

4.   Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan.  Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

5.   Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif.

6.   Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem jua, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktof yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya.

4. Pembuat Kebijakan Pendidikan

Dalam prespektif Halligan, J dan J Power. 1992 dalam buku Political Management in the Nineties dinyatakan bahwa :

…three principle dimensions of policy process in government, expanding on the first model. The three dimensions are:

(i) Administrative. Administrators maintain policy. They are primarily concerned that all regulations are complied with. They strive for impartiality, continuity, and procedural correctness. Administrators tend to be conservative, but are generally willing to follow changes in policy once agreed, as their function is to maintain policy. They strive to assure that any change does not upset stability.

(ii) Management. Managers launch activities within the frameworks given. Management focuses on implementing changes, and thus are primarily concerned with outputs than regulations and procedures.

(iii) Political. The political process within the executive is led by politicians, the elected head of government and ministers, who often rely on their senior officials for political guidance. This function is the steering of change. The political process initiates change, gains endorsement for change by attending to numerous interest for and against change.

Sehingga, sebagai kesimpulannya, bahwa para pembuat kebijakan itu adalah; 1)administrator; 2) manajer; 3) politisi yang berada pada posisi masing-masing sesuai dengan kekuasaan dan kewenangan mereka dalam bidang yang mereka tanggungjawabi.

Para administrator itu akan memberikan program-program yang dirancangnya dari konsep hingga praktis; manajer akan menjabarkan program-program itu dengan pengembangan yang teknis; dan para politisi akan merancang gerakan kebijakan yang mampu mewujudkan perubahan signifikan dalam konteks jangka panjang (long-term) yang mengatur program-program pada tingkatan struktur politik di daerah tempat program-program tersebut diselenggarakan.

5. Anatomi Kebijakan Pendidikan Indonesia

Pada dasarnya, bahwa kebijakan pemerintah Indonesia 2004-2009 yang memiliki orientasi basis ekonomi sesuai dengan Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2005-2009 mengacu pada amanat UUD 1945, amandemen ke–4 pasal 31 tentang Pendidikan; Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggara Kementerian/Lembaga, dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan baik di tingkat makro (masional); tingkat messo (daerah); dan tingkat mikro (satuan pendidikan).

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)-Republik Indonesia (RI) sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan paling tinggi di Indonesia tentunya sangat memperngaruhi eksistensi dan prosesi pendidikan yang diharapkan memiliki standar mutu yang layak di dalam lingkungan masyarakat dalam negeri dan luar negeri. Kemudian keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden—eksekutif nomor satu yang dibantu oleh Wakil Presiden; jajaran Kementerian; dan jajaran badan/lembaga kelengkapan eksekutif negara—adalah para pembuat kebijakanyang bisa mempengaruhi dunia pendidikan Indonesia.

Namun, khususnya pada tingkat makro, para pengambil keputusan khusus masalah pendidikan di tingkat DPR RI adalah Komisi X DPR RI Presiden RI, dan Menteri Pendidikan Nasional RI (pemimpin Departemen Pendidikan Nasional).Sehingga, segala bentuk kebijakan pendidikan nasional yang dihasilkan oleh ketiga elemen ini akan mempengaruhi kebijakan pendidikan di seluruh daerah dan seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

Adapun, dengan peran pengambil kebijakan yang bisa mempengaruhi masalah pendidikan di tingkat daerah ialah DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda). Khususnya dalam masalah pendidikan, posisi Komisi E di DPRD dan Dinas Pendidikan di Pemda sangatlah berperan untuk memfasilitasi adanya pemberlakuan kebijakan pendidikan di tingkat daerahnya masing-masing yang didasari oleh peraturan perundang-undangan dari hasil permusyawaratan policy maker nasional.

Akhirnya, keberadaan satuan pendidikan pun tak kalah pentingnya untuk membuat kebijakan pendidikan yang akan mempengaruhi fenomena pendidikan yang berlangsung di satuan pendidikannya masing-masing.

Berikut ini adalah ilustrasi berupa bagan tentang anatomi kebijakan pendidkan nasional berdasarkan kajian terhadap data Renstra Pendidikan Nasional 2005-2009 dan aspek empirik yang tengah berlangsung saat ini di Indonesia dengan konsentrasi khusus untuk pengaturan pendidikan dasar dan menengah (lihat di kiri atas; klik untuk resolusi besar).

BAB III

PEMBAHASAN

A. Makna Human Investment

Makna pendidikan sebagai human investment yaitu bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang, dalam arti bahwa pendidikan dapat dinikmati hasilnya setelah orang yang mengenyam pendidikan tersebut dapat merasakan manfaat dari pendidikannya itu. Sedangkan bila diperhatikan dari nilai-nilai equity (keadilan) dan equality (pemerataan), maka makna pendidikan berarti memiliki nilai investasi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia. Yang dimaksud equity adalah keadilan (fairness) yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberlakukan peserta didik secara manusiawi dalam mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Investasi pendidikan yang berkeadilan selalu mengutamakan pemberlakuan sumber-sumber pendidikan bagi semua kalangan baik miskin maupun kaya perlakuannya harus sama. Sedangkan equality adalah persamaan hak atau pemerataan, artinya bahwa setiap peserta didik dapat merasakan dan menikmati proses pendidikan yang berkualitas dengan tidak membeda-bedakan suku, ras, warna kulit dan agama. Equality memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah.

Nilai pengembalian (rate of return) adalah pendekatan yang paling sering digunakan dalam penelitian investasi pendidikan. Beberapa aspek dari efek pendidikan adalah pendapatan, produktivitas dan perubahan efek-efek ekonomi dari pendidikan. Bahkan Becker (1979) memberi taksiran yang sesuai dengan kemampuan (para lulusan) dibagi menjadi tiga kelompok dengan prosentase sekitar 18, 16, dan 20 prosen, bahwa kemampuan lulusan SD dan Sekolah  Lanjutan sangat berbeda: rata-rata IQ lulusan sekolah menengah lebih tinggi 30 persen, dengan keyakinan yang didasarkan bahwa kemajuan ekonomi yang direfleksikan dalam kesejahteraan yang cenderung semakin tinggi seiring dengan meningkatnya investasi pendidikan dan kualitas sumberdaya manusia.

Investasi pendidikan akan memperoleh peningkatan skuer dalam suplay bagi SDM  yang berkualitas ditentukan oleh semakin tingginya tingkat pendidikan. Sedangkan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan pendidikan yang berkualitas dengan tenaga pendidik yang berkualitas pula.

Tenaga Kependidikan merupakan komponen yang diterminan dalam penyelenggaraan pemberdayaan SDM dan menempati posisi kunci dalam Sistem Pendidikan nasional (PP No. 38, 1992). Dampak kualitas kemampuan professional dan kinerjanya bukan hanya akan berkontribusi terhadap kualitas lulusan yang dihasilkannya (output) melainkan juga akan berlanjut pada kualitas kinerja dan jasa para lulusan tersebut (outcomes) dalam pembangunan, yang pada gilirannya kemudian akan nampak pengaruhnya terhadap kualitas peradaban dan martabat hidup masyarakat, bangsa, serta umat manusia pada umumnya.

Banyak studi dan hasil penelitian yang menunjukkan sentralnya kedudukan tenaga kependidikan, khususnya tenaga pendidik dalam setiap lembaga pendidikan, misalnya yang dikemukakan oleh  Castetter, (1981:316),  bahwa: “staff development is closely related to institusional change”, sehingga pengembangan pendidikan secara kualitatif erat berkaitan dengan mutu tenaga pendidiknya.

Di pihak lain, fungsi manajemen pendidikan adalah merancang, melaksanakan dan mengevaluasi hasil-hasil belajar serta hasil pendidikan secara keseluruhan. Hal ini terutama berkaitan dengan perencanaan tenaga kependidikan, karena ia merupakan langkah awal untuk memperoleh mutu tenaga kependidikan yang baik, dan mutu yang baik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar, sedangkan perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang utama. Maka manajemen pendidikan yang baik akan mampu menata situasi dan kondisi yang kurang menguntungkan, jadi menguntungkan. Sebaliknya, manajemen yang buruk menjadikan kondisi dan potensi yang baik, menjadi buruk (Uwes, 1999).

Pengelolaan tenaga kependidikan merupakan bagian dari human resources development. Banyak istilah lain, seperti: personal management, personnel administration, human resources administration, yang merupakan salah satu substansi dari administrasi atau manajemen pendidikan. Bahwa posisi dan peran sumberdaya manusia dalam proses pendidikan sangat penting, karena produktifitas pendidikan akan sangat tergantung pada kontribusi yang diberikan sumberdaya manusia melalui pelaksanaan fungsi dan aktifitasnya.

Pengelolaan SDM pada dasarnya merupakan deskripsi dari administrasi atau manajemen pendidikan dengan mengidentifikasi fungsi-fungsinya ke dalam suatu rangkaian proses administrasi atau manajemen pendidikan yang saling berkaitan guna mengarahkan perilaku anggota kepada tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Morphet dan kawan-kawan (1982) mengidentifikasi fungsi-fungsi tersebut ke dalam proses: “human resources planning, compensation, recruitment, selection, induction, appraisal, development, maintaining and improving performance, security, union relation, and information.” Sementara Randall (1987: 29) mengidentifikasi fungsi-fungsi tersebut sebagai meliputi: “planning, staffing, appraising, compensation, and training.”

Ciri utama Masyarakat Indonesia adalah masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persamaan dan keadilan, toleransi dan penegakan hukum (Fadjar, 2001). Dalam rangka itu, pemberdayaan individu dan masyarakat mutlak diperlukan, sebab suatu masyarakat madani membutuhkan motivasi dan kemampuan yang kuat, disertai partisipasi nyata dari masyarakat. Dalam hubungan ini, pendidikan diyakini merupakan faktor yang paling berperan bagi upaya pemberdayaan individu dan masyarakat itu.

B. Peran Politik Pendidikan

3.1. Kepemimpinan Visioner

Kepemimpinan adalah “Leadership is an attempt at influencing the activities followers through the communication process toward the attainment of some goals” Gibson et.al (1985). Kepemimpinan visioner adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk member arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota lembaga organisasi dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas (Diana Kartanegara, 2003).

Dalam kepemimpinan visioner, visi menjadi bagian penting dalam membangun organisasi, kepemimpinan yang efektif, mempunyai rencana yang matang dan berorientasi penuh pada hasil, mengadopsi visi-visi baru yang menantang dalam menetapkan arah baru organisasi yang lebih baik. Dalam kepemimpinan visioner, pemimpin adalah juru bicara visi, pemimpin adalah agen perubahan bagi visi, dan pemimpin sebagai pelatih bagi visi. Kepemimpinan visioner = Tujuan bersama + orang-orang yang diberdayakan + perubahan organisasional yang tepat + pemikiran strategis.

Tidak semua tujuan dapat disebut visi, karena visi adalah tujuan yang memiliki persyaratan tertentu. visi hendaknya dapat menjadi acuan pemimpin dan para pengikutnya kearah tertentu untuk masa mendatang dan dapat memberikan motivasi dalam melakukan perubahan. Lebih lanjut Wirawan (2002: 118) mengemukakan bahwa visi adalah apa yang diimpikan, keadaan masyarakat yang diciptakan, apa yang ingin dicapai oleh pemimpin dan pengikutnya dimasa yang akan datang. Sementara Bennis dan Nanus (1985: 80) menerapkan visi sebagai “mental image of possible and desirable future state of the organization; a vision always refers to a future state a condition that does not presently exist and never existed before. Wish a vision, the leader provides the all important bridge from the present to the future of the organization”.

Visi bukan hanya untuk kepentingan pemimpin melainkan juga para pengikutnya, oleh karena itu dalam menciptakan visi seorang pemimpin dapat melakukannya dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan penelitian sejarah perkembangan masyarakat atau mungkin melakukan dialog dengan berbagai pihak terkait.

Senge (1995) menjelaskan bahwa pemimpin memiliki kedudukan dan peran kritikal, karena ia sebagai desiner, guru dan sekaligus sebagai pramugara. Oleh karena itu, pemimpin berkewajiban memiliki sifat visioner terhadap masa depan sehingga kepemimpinan yang akan ia tampilkan bersifat visioner pula. Kepemimpinan visioner adalah kepemimpinan yang mampu melihat masa depan dan berbeda dengan kepemimpinan modern. Konsep kepemimpinan menurut Burt dan Nanus (2000) mengandung kemampuan-kemampuan pemimpin sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara dan pelatih.

Pertama, pemimpin sebagai penentu arah. Disaat organisasi sedang mengalami kebingungan menghadapi beragam perubahan dan struktur baru, pemimpin visioner tampil sebagai pelopor penentu arah yang akan dituju melalui pikiran-pikiran yang cerdas dan mengarahkan perilaku-perilaku bergerak menuju arah yang dikehendaki.

Kedua, pemimpin sebagai agen perubahan. Pemimpin visioner bertanggung jawab untuk merangsang perubahan lingkungan internal, ia tidak nyaman dengan situasi organisasi yang statis  dan status quo, ia memimpikan kesuksesan organisasi melalui gagasan-gagasan baru yang memicu kinerja dan menerima tantangan dengan menerjemahkannya kedalam agenda kerja yang jelas dan rasional.

Ketiga, pemimpin sebagai juru bicara. Pemimpin visioner tidak saja memilii kemampuan meyakinkan orang dalam kelompok internal, tetapi juga kemampuan memperluas aksesibilitas pada lingkungan ekternal untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan keunggulan visi organisasi. Pemimpin visioner adalah seorang negosiator utama dan ulung dalam hubungan dengan organisasi lain atau hierarki yang lebih tinggi.

Keempat, pemimpin sebagai pelatih. Pemimpin visioner adalah pemberi teladan, pemberi semangat, pembangun rasa percaya diri, dan pemberi penghargaan atas keberhasilan orang lain, ia mampu mengkomunikasikan, mensosialisasikan, dan bekerjasama dengan orang-orang untuk membangun, mempertahankan, dan mengembangkan visinya.

Perbedaan utama anatara pemimpin dan manajer terletak pada visinya. Kalau seorang pemimpin selalu mempunyai visi, sedangkan seorang manajer tidak selalu mempunyai visi. Yang dimaksud dengan visi adalah apa yang diimpikan

Thomas Sowell (1987:14) menjelaskan pengertian konsep visi sebagai berikut: “Visi has beeb described as a pre-analitic cognitive act. It is what we sense or feel before we have constructed any systematic reasoning that could be called theory much less deduced any specific consequences as hypotheses to be tested agains evidence. A vision s our sense of how the wordl works.”

Sowell menyamakan vsi dengan teori dan hipotesis dalam peneltian yang pelu diuji terhadap bukti yang harus diciptakan oleh pemimpin dan para pengikutnya di masa mendatang. Sedangkan Gregory G Dess dan Alex Miller (1993:24) menyatakan mengenai visi sebagai berikut: ….. a Vison refers to the goals that are broadest, most general, and all-inclusive. A vision describes aspiration of the future, without specifying the mean necessary to achieve those desired ends.”

Pada dasarnya visi merupakan tujuan yang ingin dicapai atau suatu fokus pikiran yang akan dicapai oleh pemimpin dan pengikutnya. Akan tetapi tidak semua tujuan dapat disebut visi. Menurut Wirawan (2002:96-97) Bahwa sebuah tujuan dapat disebut visi, jika memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:

Visi merupakan sebuah abstraksi dari sebuah keadaan yang dicita-citakan, yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Karena merupakan sebuah hasil dari abstraksi. Visi lebih bersifat abstrak dan kurang konkrit. Visi hanya mengandung pengertian umum akan tetapi bukan pengertian rinci yang menggunakan angka-angka kuantitatif. Misalnya, Visi bangsa Indonesia yang dicita-citakan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta, yaitu kita harus merdeka karena kemerdekaan merupakan jembatan emas menuju masyarakat yang adil dan makmur. Demikian juga visi Mahatma Gadhi: pesannya memegang teguh kebenaran (Satyagraha) tanpa kekereasan (Ahimsa).

Visi relative tetap berada di benak seorang pemimpin dan pengikut untuk waktu yang panjang. Bukan berarti visi tidak dapat berubah. Visi pada umumnya berubah jika terjadi perubahan lingkungan internal dan lingkungan eksternal masyarakat maupun organisasi. Misalnya, visi suatu perusahaan biasanya ditinjau 5-20 tahun. Visi pendidikan ditinjau setiap 5 tahun sekali. Visi dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat filosofis dan menggunakan kalimat pendek tetapi mengandung pengertian yang luas serta dapat diberi isi yang berbeda dari waktu ke waktu. Visi memberikan aspirasi dan motivasi kepada pemimpin dan pengikutnya.

3.2. Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan Transformasional merupakan model kepemimpinan bagi seorang pemimpin yang cenderung untuk memberikan motivasi kepada bawahan untuk bekerja lebih baik serta menitikberatkan kepada perilaku utnuk membantu trasformasi antara individu dengan organsiasi. Gaya kepemimpinan transformasinal, meliputi:

  1. Charisma/ Idealized influence
  2. Inspirational Motivation
  3. Intelectual Stimulation
  4. Individualized Consideration

Kepemimpinan transformational muncul dilatarbelakangi oleh pola pikir ahli manajemen yang sudahberwawasan cukup baik dalam mengidentifikasi konsep manajemen mutakhir. Burn (1978) menjelaskan bahwa kepemimpinan transformational sebagai suatu proses yang pada dasarnya “para pemimpin dan pengikut saling meneikan diri ketingkat moralitas dan motivasi yang lebih t inggi”. Pemimpin transformational memiliki visi yang jelas, memiliki gambaran holistic yang jelas tentang bagaimana organisasi dimasa depan ketika semua tujuan dan sasarnnya telah tercapai. Kepemimpinan Transformational dapat dipandang secara makro dan mikro. Jika dipandang secara mikro kepemimpinan transformational merupakan proses saling mempengaruhi antar individu, sementara secara makro merupakan proses memobilisasi kekuatan untuk mengubah sistem social dan kelembagaan.

Kepemimpinan transformational dikemukakan untuk menjawab tantangan zaman yang penuh dengan perubahan. Zaman yang dihadapi saat ini bukan zaman ketika manusia menerima segala apa yang menimpanya, tetapi zaman dimana manusia dapat mengkritik dan meminta yang layak dari apa yang diberikannya secaea kemanusiaan. Bahkan dalam terminologinya motivasi maslow, manusia di era ini adalah manusia yang memiliki keinginan mengaktualisasi dirinya. Yang berimplikasi pada bentuk pelayanan dan penghargaan terhadap manusia itu sendiri. Kepemimpinan transformational tidak saja didasarkan pada kebutuhan akan penghargaan diri, tetapi menumbuhkan kesadaran pad pemimpin untuk berbuat yang terbaik sesuai dengan kajian perkembangan manajemen dan kepemimpinan yang memandang manusia, kinerja, dan perumbuhan organsiasi adalah sisi yang paling mempengaruhi. Menurut Burn (1978) menjelaskan kepemimpinan transformational sebagai suatu proses yang pada dasarnya “para pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ketingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Para pemimpin adalah orang yang sadar akan prinsip perkembangan organisasi dan kinerja manusia sehingga berupaya mengembangkan segi kepemimpinannya secara utuh melalui pemotivasian terhadap staf dan kemanusiaan bukan didasarkan atas emosi seperti misalnya keserakahan, kecemburuan atau kebencian.

Pemimpin transformational adalah pemimpin yang memiliki wawasan jauh kedepan dan berupaya memperbaiki dan mengembangkan organsiasi bukan untuk saat ini tetapi di masa mendatan. Oleh karena itu, pemimpin transformational adalah pemimpin yang dapat dikatakansebagai pemimpin yang visioner. William B. Catetter (1996), mengaitkan administrasi pendidikan dengan mengembangkan struktur social yaitu “educational administration is a social process that place within the context of social system”.

Berdasarkan uraian diatas, menurut Nurdin disimpulkan bahwa fungsi adminstrasi pendidikan merupakan alat untuk mengalokasikan dan menintegrasikan peranan maupun fasilitas guna tercapainya tujuan sistem pendidikan. sedangkan secara operasional, merupakan proses mengatur hubungan manusia dengan manusia yang ada dalam sistem pendidikan tersebut. Sehingga tidaklah berlebihan jika dikatakan demikianlah pentingnya kedudukan administrasi pendidikan sehubungan dengan pengelolaan pendidikan perguruan tinggi. Inilah sekelumit kapasitas kepemimpinan yang dielaborasikan melalui pendekatan dan tindakan kedua gaya dan model sangat berperan dengan cara menampilkan keunggulan bertindak sesuai dengan kaidah “visionary leadership” dan “Transformational leadership” yang diwujudkan melalui fungsi dosen sebagai tenaga akademik di suatu perguruan tinggi.

C. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) sangat menarik untuk diperbincangkan terutama setelah muncul berbagai kontroversi yang menyertai kemunculan undang-undang tersebut. BHP adalah badan hukum bagi penyelenggaraan dan atau satuan pendidikan formal, yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Undang-undang BHP telah memberikan otonomi dan kewenangan yang besar dalam pengelolaan pendidikan formal terutama dalam penerapan manajemen berbasis sekolah sebagai embrio dari otonomi pendidikan.

Dalam praktek penyelenggaraan pendidikan, BHP berpedoman pada prinsip-prinsip otonomi, akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, serta partisipasi atas tanggung jawab Negara. Dengan prinsip ini, pengelolaansistem pendidikan formal di Indonesia ke depan diharapkan makin tertata dengan baik, makin professional, dan mampu membuat satu system pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan mutu, akuntabilitas, dan daya saing.

Adapun beragam isu persoalan yang masih melekat dalam Undang-undang BHP pada masa kini adalah:

  1. konsep otonomi perguruan tinggi dan komersialisasi perguruan tinggi
  2. eksistensi yayasan dan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi dari unsur masyarakat
  3. tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan tinggi
  4. kelayakan implementasi BHP-Milik Negara atas seluruh satuan pendidikan formal
  5. kontroversi audit keuangan dan pelaporan BHP
  6. keterlibatan Notaris sebagai legislator akta BHP bersama Mendiknas
  7. ekses Miss-leading BHP berpotensi mengeksploitasi dana masyarakat
  8. eksistensi model administrasi dan pola manajerial lembaga pendidikan BHP
  9. ekses-utang-piutang biaya penyelenggaraan BHP

10.  eksistensi dan sustainabilitas jaminan pendidikan formal yang bermutu dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi

11.  kesipan sumber daya kependidikan menjelang pemberlakuan BHP

12.  kewajiban pendidikan tinggi terhadap Negara dan masyarakat.

3.1 Isu Komersialisme Pendidikan.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasioanl (Sisdiknas) menegaskan bahwa BHP berprinsip Nirlaba yang berarti semua sisa lebih dari kegiatan yang dilakukan lembaga BHP, harus dikembalikan untuk kepentingan pengelolaan satuan pendidikan didalam lembaga BHP. Dari prinsip ini, maka sebenarnya konsep komersialisasi pendidikan tidak ada. Prinsip nirlaba yang menjadi roh Undang-undang Badan Hukum Pendidikan, diharapkan bisa mencegah terjadinya praktek komersialisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan prinsip nirlaba dalam penyelenggaraan pendidikan, menekankan kegiatan pendidikan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, melainkan sepenuhnya untuk kegiatan meningkatkan kapasitas dan atau mutu layanan pendidikan.

3.2 Mengapa Isu tersebut muncul?

Isu komersialisme pendidikan muncul karena BHP dengan berprinsip nirlaba para mahasiswa dan aktivis pendidikan lainnya menganggap akan menjadi masalah dalam proses implementasinya. Dengan digulirkannya konsep BHP pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan pemerintah terutama perguruan tinggi, dikuatirkan akan menjadi ladang komersialisasi pendidikan. yaitu dengan tidak memanfaatkan dan menggunakan sisa anggaran kegiatan operasional satuan pendidikan untuk memperbaiki pelayanan dan mutu pendidikan melainkan dikuatirkan malah masuk pada pundi-pundi keuangan pribadi belaka.

Alasan lain isu komersialisme muncul, karena dengan adanya BHP dikuatirkan penyelenggara PTN, akan menggunakan dalih otonomi demi menaikan biaya pendidikan dengan alasan untuk pengembangan kampus, menaikan kesejahteraan dosen, dan lain-lain. Selain itu, dengan otonomi ini maka PTN akan dengan mudah membuat unit bisnis bagi menambah pundi-pundi keuangan lembaga dengan mendirikan hotel dikampus, membuka unit konsultan, menyewakan peralatan kampus dan membuka kelas ekstensi tanpa batas, padahal semua merupakan fasilitas Negara.

3.3 Bagaimana kajian dimensi masalahnya?

Kajian dimensi masalah komersialisme pendidikan terletak pada prinsip nirlaba yang menjadi roh undang-undang BHP, padahal prinsip nirlaba yang sebenarnya menekankan kegiatan pendidikan dengan tujuan utama untuk kegiatan meningkatkan kapasitas dan mutu layanan pendidikan, bukan semata-mata mencari laba.

Terobosan ketentuan pengelolaan pendidikan yang diatur dalam undang-undang BHP tersebut, akan semakin menjamin kemudahan semua warga Negara Indonesia Negara Indonesia dalam mendapatkan haknya di bidang pendidikan secara adil dan merata, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Pendidikan yang berkualitas dan bermutu akan bisa dinikmati segenap anak bangsa dari berbagai lapisan manapun, tanpa ada diskriminasi dan stratifikasi ekonomi. Selagi mereka berprestasi dan memiliki bakat unggul, maka ia berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. dengan demikian, maka pandangan bahwa BHP akan menyeret system pendidikan kita pada praktek komersialisme dan kapitalisme serta perdagangan ilmu pengetahuan akan terbantahkan.

3.4 Bagaimana Analisis Impact dari sudut pandang politik sebagai kebijakan?

Analisis outcomes/impact dari sudut pandang politik sebagai kebijakan adalah persepsi stake holder pendidikan terhadap undang-undang BHP yang menggunakan prinsip nirlaba. Ada konsep dalam kalimat nirlaba, bahwa nirlaba adalah prinsip kegiatan yang tujuan utamanya bukan mencari sisa lebih, sehingga apabila timbul sisa lebih hasil usaha dari kegiatan BHP, maka seluruh sisa hasil kegiatan tersebut harus ditanamkan kembali ke dalam BHP untuk meningkatkan kapasitas dan mutu layanan pendidikan. Dari kalimat “apabila timbul sisa lebih hasil usaha harus ditanamkan kembali” inilah yang mungkin menjadi pemicu kontroversi undang-undang BHP. Dari persepsi pemerintah dalam memberikan otonomi perguruan tinggi BHP berdampak pada Dikotomi antara perguruan tinggi Negeri dan Swasta, dalam hal ini model BHP tidak bermasalah, melainkan sosialisasi dan implementasinya.

3.5 Bagaimana Strategi untuk mewujudkan outcomes/impacts tersebut.

Strategi untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang mandiri dan maju yaitu dengan mengawasi pelaksanaan BHP dari setiap kontroversi atas penyelenggaraan BHP untuk segera diluruskan oleh pemerintah dengan tanpa memandang adanya dikotomi perguruan tinggi negeri (PTN) ataupun perguruan tinggi swasta (PTS), serta pemerintah mengusahakan dengan diimplementasikannya undang-undang BHP dapat membuat biaya pendidikan semakin terjangkau oleh semua kalangan.

Pada prinsipnya pemerintah perlu memperhatikan empat aspek agar penyusunan UU yang diperintahkan pasal 53 ayat (1) UU sisdiknas sesuai dengan UUD 1945.

Pertama, aspek fungsi Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kewajiban Negara dan pemerintah dalam bidang pendidikan, serta hak dan kewajiban warga Negara dalam bidang pendidikan.

Kedua, aspek filosofis, yakni cita-cita untuk membangun system pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa.

Ketiga, aspek pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam undang-undang dimaksud harus merupakan implementasi tanggung jawab Negara.

Keempat, aspek aspirasi masyarakat harus dapat perhatian dalam pembentukan undang-undang agar tidak menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dalam dunia pendidikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian kebijakan dan politik pendidikan merupakan landasan konsep keilmuan dalam bidang administrasi pendidikan yang harus dipahami secara komprehensif oleh setiap tenaga pendidik dan kependidikan. Kebijakan dan politik pendidikan menekankan pada pengembangan sumber daya manusia yang menjadi pusat perhatian semua sektor dan subsektor pembangunan nasional menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan yang kuat untuk mencapai keunggulan di dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar memiliki tempat yang sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Pemerintah menyadari peran dari mutu sumber daya manusia di dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu faktor pengaturan dalam mencapai keunggulan. Berbagai kebijakan pendidikan digulirkan seiring dengan banyaknya kepentingan-kepentingan politik yang mendorong maupun menghambat kelancaran implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan. diantara kebijakan tersebut meliputi equity dan equality of education, perubahan kebijakan undang-undang pendidikan kearah desentralisasi pendidikan, dan kepemimpinan pendidikan dalam menyongsong quality of life.

B. Rekomendasi

Tenaga kependidikan khususnya pada bidang Administrasi Pendidikan sebagai Pengelola Pendidikan harus mempelajari keilmuan mengenai Politik serta Kebijakan tentang Pendidikan. Dengan mengetahui keilmuan tersebut maka akan mengetahui bagaimana cara mengelola perilaku-perilaku manusia dan bagaimana suatu kebijakan akan mempengaruhi proses roda organisasi khususnya di bidang pendidikan. Dan semua itu akan lebih baik apabila kita menguasai Teknologi khususnya computer untuk mempromosikan atau memasarkan jasa untuk peningkatan sebuah kebijakan meliputi equity dan equality of education sehingga quality of life akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Becker.S.Gary (1983). Human Resources Development: A Theoritical and Empirical Analysis with Special Reference to Educaation.

Castetter, William B. (1981). The Personnel Function In Educational Administration. New York: MacMillan Publishing co.

Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009. Jakarta: Depdiknas.

Desler, Gary, (1997). Manajemen Sumber Daya Manusia (Alih Bahasa Benyamin Molan). Gramedia: Jakarta.

Gibson, (1990). Organisasi dan Manajemen Perilaku, Struktur, dan Proses (Alih Bahasa Djoerban Wahid). Erlangga: Jakarta.

Haneman, H.G. (1981). Managing Personnel and Human Resources:  Strategies and Programs. Illionis: Richard D. Irwin Inc.

Hasugian, Jimmy. (2004). Konsep Kepemimpinan. Industrial Automation Using PLC and SCADA.

Jung, Dong, I (2001). Transformational and Transactional Leadership and Their Effects on Creativity in Groups. Creativity Research Journal. 2001 Vol. 13. No. 2 Hal. 185-195.

Miller, K, (2003). School, Teacher, and Leadership Impacts on Student Achievement. Office for Standards in Education and Institut of Education. London

Morphet, E.L., et al. (1982). Educational Organization and Adminstration: Concepts, Practice and Issue. New York: Prentice-Hall Inc.

Pusposutardjo, Suprodjo. (2002). Kebijakan Pengembangan Pendidikan Tinggi di Era Kehidupan Mendunia. Jakarta: Depdiknas.

Schuler, Randall S. (1987). Personnel and Human Resource Management. St. Paul USA: West Publishing Company.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Fokusmedia.

Walter W. McMahon & Terry, George, Geske, (1999). Financing Education: Overcoming Ineffeciency and Inequity. University of Illionis: USA

Dipublikasi di Makalah | Tinggalkan komentar

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SEKOLAH SEBAGAI MANAGER KANTOR

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SEKOLAH

SEBAGAI MANAGER KANTOR

Oleh

Herdik Sodikin

J.C. Denyer (1973) mengartikan kantor the office. It is any room where clerical work is normally carried on, whatever name it may be given (Tempat dimana biasanya pekerjaan kantor dilakukan dengan nama apapun juga diberikan kepada tempat itu). Sedangkan Atmosudirdjo menyebutkan Kantor adalah unit organisasi yang terdiri atas tempat, staf personil dan operasi ketatausahaan, guna membantu pimpinan.

Secara etimoligis kantor berasal dari Belanda: kantoor, yang maknanya: ruang tempat bekerja, tempat kedudukan pimpinan, jawatan instansi dan sebagainya. Dalam bahasa Inggeris office memiliki makna yaitu: tempat memberikan pelayanan (service), posisi, atau ruang tempat kerja. Sedangkan secara praktis kantor merupakan tempat orang-orang melakukan kegiatan/aktivitas yang berhubungan dengan pelayanan berbagai keterangan pada yang membutuhkannya. Akan tetapi dengan perkembangan yang pesat pada bidang teknologi dewasa ini, kantorpun berkembang, ia bukan sekedar tempat, melainkan sebagai sarana kegiatan penyediaan informasi, guna menunjang kemudahan pelaksanaan tugas disegala bidang. Jadi kantor saat ini merupakan pusat pelayanan dan pusat informasi dari kegiatan perusahaan dan organisasi.

Sehingga Manajer kantor mempunyai tanggung jawab, sebagai berikut:

Pengorganisasian kantor

  1. Suatu proses penyusunan kerja sama antara elemen-elemen kantor untuk mencapai tujuan tertentu.
  2. Adalah suatu sistim kerja sama yang meliputi pola pembagian kerja, susunan hubungan kerja, lelu lintas wewenang dan tanggung jawab antara para petugas dan struktur hubungan tersebut.

Pengoordinasian kantor

Merupakan suatu kegiatan untuk menjamin kerja sama dan partisipasi sejumlah kegiatan kantor.

Pengawasan kantor

Merupakan salah satu fungsi dari rangkaian proses manaj.kantor yang meliputi seluruh kegiatan pimpinan organisasi kantor yang meneliti, menyesuaikan dan mengoreksi kegiatan ketatausahaan agar pelaksanaan tepat seperti rencana.

Aspek Manajemen Kantor

  1. Tujuan, yang dapat dirumuskan untuk menilai dan menetapkan keberhasilan mengarahkan dan mengkoordinasian elmen-elemen manajemen.
    1. Organisasi, meliputi kegiatan pembentukan staf dan alokasi tugas untuk staf tersebut.
    2. Metode adalah urutan pelaksanaan bagaimana dana di mana pelaksanaan manajemen dilangsungkan.
    3. Personalia, meliputi perekrutan staf, tempat, latihan, dan pengehntian karyawan.
    4. Lingkungan, meliputi bangunan kantor, perabot dan kondisi jasmani di dalam kantor.
    5. Mesin dan perlengkapan, mencakup segenap benda mati yang digunakan dalam kantor untuk membantu pelaksanaan kerja

Harapan Manajemen kepada manajemen kantor

  1. Manajer kantor hendaknya menjadi seorang pengorganisasi
  2. Manajer kantor hendaknya menjadi seorang pemimpin dinamis
  3. Manajer kantor hendaknya mempunyai kemauaan dan kemampuan untuk melimpahkan wewenang kepada rekan-rekan dan bawahannya.
  4. Manajer kantor hendaknya dapat memperoleh dan melatih pekerja-pekerja kunci dan asisten-asisten untuk mengawasi pekerjaan di bawah pengawasannya
  5. Manajer kantor hendaknya menyisihkan waktu untuk mengembangkan dirinya dan mengembangkan sifat-sifat kepribadiannya yang merupakan karanter eksekutif yang berhasil

Ada dua tugas pokok Manejer kantor, antara lain:

  1. Menggerakan sekelompok orang/petugas, dalam arti mendorong, memimpin, menjuruskan dan menertibkan para pelaksana agar melakukan berbagai aktivitas sesuai tujuan organisasi yang telah ditentukan.
  2. Menggerakkan segenap sarana dan prasarana, dalam arti menyiapkan berbagai sarana, mengatur pemakaian, menetapkan langkah dan mengoptimalkan pemakaiannya baik benda, biaya, alat, bangunan, metode dan sumber-sumber lain yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi.

Dan sebagai seorang dari menejer juga harus dapat menuangkan segala idenya dalam sebuah wadah yang bernama organisasiyang memiliki pengertian sebagai berikut:

Organisasi adalah kerjasama dari sekelompok orang yang membentuk sistem untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mendukung itu semua diperlukan sebuah sarana yang dapat mengsukseskan kegiatan oraganisasi yaitu sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana kantor merupakan hal yang sangat mendukung lancarnya kegiatan kantor. Kelancaran aktivitas kantor bukan saja ditentukan oleh keahlian orang yang bekerja (staf kantor) tetapi juga ditentukan seberapa besar dukungan sarana dan prasarana yang ada di kantor tersebut.

Kondisi seperti ini sudah pasti pengiriman pemrosesan data dan pengiriman berita cukup panjang dan memakan waktu yang lama. Padahal saat ini dituntut kecepatan, ketepatan dan kualitas hasil dari pekerjaan kantor. Oleh karenanya diperlukan kelengkapan sarana dan prasarana kantor.

Riset-riset pada bidang perkantoran cukup membuktikan bahwa lingkungan fisik kantor mempunyai pengaruh terhadap kenyaman orang yang bekerja didalam rugan tersebut. Lihatlah hasil penelitian Mulyati (2000) dan Kartini (2001) menyimpulkan bahwa lingkungan fisik kantor mempengaruhi kenyaman kerja karyawan dan mempengaruhi juga produktivitas karyawan yang bersangkutan.

Dan sarana dan prasarana ini contohnya adalah layout kantor dan peralatan kantor. Oleh karena itu sebagai seorang manajer kantor dan pengawas kantor perlu masalah layout ini menjadi perhatian. Tujuan akhir lay out adalah terciptanya lingkungan kerja yang nyaman, sehat dan membuat betah karyawan bekerja.

Ada berbagai jenis peralatan kantor, baik yang digerakan menggunakan listrik maupun mekanik (menggunakan tangan). Dipasaran dan diperkantoran kedua jenis peralatan kantor ini sangat banyak digunakan. Oleh karenanya sangatlah baik bila calon-calon staf perkantoran mengetahui dan mampu menggunakannya.

 

REFERENSI

Hasibuan, Malayu. (1996). Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

Indra, taufik. (2009). Aspek Manajemen Kantor.(14 November 2010). Tersedia: http://www.bloggaul.com/mantor2_indra_taufik/readblog/91724/ringkasan-manajemen-kantor.

Sagala, Syaiful. (2008). Administrasi Pendidikan Kontemporer. Bandung: Alfabeta.

Winardi. (1990). Manajemen Perkantoran dan Pengawasan. Bandung: Mandar Maju.

Dipublikasi di Artikel | Tinggalkan komentar

PENDIDIKAN DAN HANDPHONE

PENDIDIKAN DAN HANDPHONE

Oleh

Herdik Sodikin

 

Pendidikan merupakan sebuah jawaban bagi tantangan dunia global karena pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian utuh, kuat dan bermoral tinggi dan mempunyai kompetensi berbahasa inggris, komputer, wirausaha, dan wawasan kebangsaan. Dalam pembelajarannya pun disupport oleh teknologi informasi berupa media ataupun alat yang membantu terhadap penyebaran informasi. Untuk membentuk peserta didik yang berkepribadian utuh, kuat dan bermoral tinggi, proses pembelajaran tidak bisa dilakukan hanya di kelas saja karena terbatas akan waktu dan tempat.

Alat yang menjadi solusi terhadap keterbatasan waktu dan tempat untuk proses pembelajaran yaitu handphone selain dari teknologi komputer, laptop, lcd, dan flashdish yang sering digunakan dalam pembelajaran. Kecenderungan peserta didik mempunyai handphone yang mempunyai berbagai fasilitas, sebut saja fasilitas 3G yang bisa koneksi internet. Namun, handphone yang mereka miliki tidak semuanya digunakan untuk membantu pembelajaran agar mendapatkan ilmu baru, akan tetapi hanya untuk bergaya dan disebut anak gaul karena mempunyai handphone yang canggih. Kalau saja koneksi internet, peserta didik mencari video porno yang akan meracuni pikirannya dan lahirlah berbagai kasus pemerkosaan yang membunuh masa depannya.

Padahal, alat komunikasi yang bisa dibawa kemana saja karena bentuknya yang kecil dan mudah disimpan kedalam saku celana, baju dan tas, keguanaanya bukan hanya itu saja akan tetapi bisa memudahkan peserta didik untuk mengakses informasi yang dibutuhkan terkait bahan pembelajaran yang ada di sekolah, banyak data yang disediakan. Kita hanya tinggal tulis kata kunci yang ingin kita cari di web search machine seperti google dan yahoo maka muncul data yang kita cari dan datanya pun sampai ribuan dalam berbagai bahasa seperti bahasa indonesia, inggris, prancis, dll. Handphone pun bisa kita gunakan untuk mengetik, mengirim email, chatting, print via bluetooth bahkan berbisnis. Semua itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun saat kita berada di cafe saat makan dan minum, pantai ataupun di gunung saat liburan, lapangan saat bermain futsal dan basket, dan di studio saat kita bermain band dan bernyanyi. Semua ini, harus dibarengi oleh kemampuan kepala sekolah dan para guru di sekolah yang menjadi sosok pemimpin bagi peserta didik sehingga harus menguasai teknologi dan informasi yang terbaru untuk disampaikan dalam proses pembelajaran di kelas maupun online menggunakan internet lewat handphone.

Melihat manfaat handphone yang begitu banyak dan sangat membantu proses pembelajaran bagi peserta didik menjadi manusia yang berkepribadian utuh, kuat dan bermoral tinggi dan mempunyai kompetensi berbahasa inggris, komputer, wirausaha, dan wawasan kebangsaan, serta teknologi komunikasi khususnya handphone pada saat ini tidak terlalu digunakan secara tepat. Maka penulis berharap, para kepala sekolah dan guru sebaiknya lebih mensosialisasikan kepada para peserta didik kegunaan fasilitas handphone dalam proses pembelajaran, ditambah lebih meningkatkan pembelajaran e-learning sehingga peserta didik lebih termotivasi untuk menggunakan fasilitas handphone dengan sebaik-baiknya. Sehingga handphone benar-benar dirasakan sebuah alat yang mempermudah pekerjaan baik bagi pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran.

Dipublikasi di Artikel | 2 Komentar