PERAN STRATEGIS PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

PERAN STRATEGIS PENDIDIKAN  DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Pada zaman sekarang, berbagai negara disibukan untuk pembenahan diri dalam menghadapi era persaingan dengan negara lain, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang secara langsung ikut dalam ajang persaingan tersebut. Persaingan yang terjadi itu tidak lepas dari adannya globalisasi dan modernisasi, perkembangan yang begitu cepat serta askes yang tidak terbatas membuat semua hal yang sebelumnya tidak disadari ternyata menjadi cambuk yang harus dialami, maka dari itu perlu diadakannya pembangunan dalam semua aspek yang tentunya berkualitas  agar mampu untuk terus mengikuti perkembangan yang terjadi atau bahkan mampu untuk bersaing dan mengungguli bangsa lainya.

Secara umum pembangunan adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Bangsa yang maju terutama ditandai oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, sehingga berdampak terhadap kemajuan di bidang-bidang yang lain. Ekonomi yang maju akan mempercepat kemajuan di bidang iptek, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan lain-lain. Bangsa yang mandiri ditandai oleh kemampuan bangsa dalam membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berlandaskan kekuatan sendiri.

Adapun kesejahteraan, pada taraf paling awal ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan dasar yang paling pokok yakni sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan keadilan, yang menjadi tema abadi dalam pembangunan, ditandai oleh kemampuan bangsa dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan secara merata, sehingga bisa menjangkau masyarakat secara luas. Tidak hanya itu, juga dalam kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan itu sendiri. Keadilan juga harus tercermin pada kian menyempitnya kesenjangan sosial ekonomi. Kesejahteraan dan keadilan sangat erat kaitannya dan sering dibahas secara satu kesatuan pengertian.

Pada awal perkembangan dunia banyak orang mengungkapkan bahwa negara yang maju adalah negara yang memiliki sumber daya yang melimpah, hanya saja setelah perkembangan terjadi anggapan tersebut sedikit keliru dengan anggapan bahwa jika sumberdaya tersebut tidak dikelola maka tidak akan berguna, dengan adanya anggapan baru tersebut membuktikan bahwa sumber daya manusialah yang menjadi faktor penentu kemajuan sebuah negara. Maka dari itu pembangunan diawali dari peningkatan kualitas SDM. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut tidak akan terlepas dari factor kesehatan individu yang bersangkutan, karena kesehatan merupakan modal dasar bagi seseorang untuk mengkontribusikan segala daya dan upayanya dalam mewujudkan kesejahtera. Pembanguan kesehatan dan kesejahteraan tidak akan terlepas dari peran strategis pendidikan sebagai investasi dalam membantu menghadapi problematika kondisi kesehatan dan kesejahteraan Indonesia yang semakin kompleks. Untuk itu, pendidikan akan sangat berperan dalam mewujudkan manusia Indonesia yang sehat dan kompetitif dalam membangun kesejahteraan rakyat.

1.2  Tujuan

Terdapat beberapa tujuan yang diharapkan dalam penulisan makalah ini yang membahas mengenai Kesehatan dan Kesejahteraan. Adapun tujuan secara umum adalah untuk menganalisis peran strategis pendidikan dalam pembangunan kesehatan dan kesejahteraan dengan berbagai problematika dan fakta yang terjadi di Indonesia.

Sedangkan tujuan secara khusus mengarah pada perluasan wawasan bagi penulis dan pembaca dalam memahami danmengetahui peran strategis pendidikan dalam pembanguan kesehatan dan pembanguanan kesejahteraan, dimana ketiga factor tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dalam meningkatkan pembanguanan bangsa.

1.3  Rumusan Masalah

Pada makalah ini, penulis merumuskan masalah mengenai topic Kesehatan dan Kesejahteraan di Indonesia  yang tersusun dalam pertanyaan sebagai berikut:

a)       Bagaimana kondisi kesehatan dan kesejahteraan di Indonesia dilihat dari beberapa indikator ?

b)       Bagaimana peran strategis pendidikan dalam menumbuhkan pemahaman dini akan pentingnya kesehatan atau hidup sehat dalam lingkungan pendidikan informal dan formal?

c)       Bagaimana peran strategis pendidikan pada lembaga pendidikan tinggi dalam mentransformasikan dan merealisasikan pembangunan kesehatan ?

d)       Bagaimana strategi pendidikan dalam mereflesikan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap tantangan kondisi kesehatan di Indonesia ?

e)       Bagaimana strategi pendidikan dalam menumbuhkan mentalitas kemandirian generasi penerus bangsa di lembaga formal, informal, dan nonformal ?

f)        Bagaimana pendidikan berkontribusi terhadap peningkatkan taraf hidup masyarakat dalam mewujudkan program pemerintah guna menciptakan kesejahteraan terkait dengan permasalahan yang ada ?

1.4  Batasan Masalah

Makalah mengenai topic Kesehatan dan Kesejahteraan ini memiliki batasan masalah yang hanya membahas bagaimana peran strategis pendidikan dalam pembanguanan kesehatan dan kesejahteraan atau bagaiaman pendidikan menjadi alternative bagi pembanguanan kesehatan dan kesejahteraan Indonesia.

1.4  Metode Penulisan

Penyususunan makalah ini dilakukan melalui study kepustakaan, yaitu berbagai sumber yang menjadi rujukan seperti artike dan jurnal-jurnal pada beberapa situs internet, serta situs-situs terkait yang membahas mengenai rumusan makalah yang telah dikemukakan.

1.5  Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan makalah ini secara umum dapat terdeskripsikan sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

Bab I    Pendahuluan

Bab II   Pembahasan : Peran Strategis Pendidikan Dalam Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan)

Bab III  Penutup

Lampiran

Daftar Pustaka

BAB II

LANDASAN TEORI

(KONSEP DASAR KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN)

2.1  KESEHATAN

2.1.1 Pengertian Kesehatan

Kesehatan menurut UU No. 23 Tahun 1992 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial  yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis.  Secara generalisasi, kesehatan terdiri dari kesehatan masyarakat yang terbentuk dari individu-individu dan kesehatan lingkungan sebagai upaya dari individu-individu dalam masyarakat. Kesehatan adalah keadaan dimana  setiap manusia dapat menikmati standar kehidupan yang cukup baik untuk dapat menjalankan kehidupannya. Dengan demikian, setiap warga negara dapat menyadari haknya atas kehidupan yang sehat dan panjang. Kesehatan merupakan masalah sosial, ekonomi dan politik dan merupakan hak asazi manusia yang paling penting.

Kesenjangan, kemiskinan, eksploitasi, kekerasan dan ketidakadilan merupakan sumber penyakit dan kematian diantara orang-orang yang miskin dan termarginalisasi. Bila kita ingin mengusahakan kesehatan bagi semua orang (health for all), kesehatan dipandang sebagai sumber daya yang memberikan kemampuan pada individu, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mengelola bahkan merubah pola hidup, kebiasaan dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan arah pembangunan kesehatan kita yang meninggalkan paradigma lama menuju paradigma sehat, dalam rangka menuju Indonesia Sehat 2010.

2.1.2 Upaya-Upaya Penyelenggaraan Kesehatan Menurut Undang-Undang Kesehatan

Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang dilakukan pemerintah dan atau masyarakat. (UU No. 23 tahun 1992). Dalam hal upya penyelenggaraan kesehatan, pemerintah memiliki andil besar, sebagaimana tercantum dalam UU No 23 tahun 1992 sebagai undang-undang kesehatan, yaitu :

  • Pemerintah bertugas mengatur, membina, mengawassi penyelenggaraan upaya kesehatan (Bab IV pasal 6)
  • Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat(Bab IV pasal 7)
  • Pemerintah bertugas menggerakana peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan dan pembiayaan kesehatan dengan memperhatikan fungsi social sehingga pelayanan kesehatan bagi msyrakat yang kurang mampu terjamin tetap terjamin (Bab IV pasal 8)
  • Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Bab IV pasal 9)

Dalam undang-undang ini, pendekatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat adalah dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemeliaharaan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakansecara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. (Bab 5 Pasal 10). Adapun kegiatan kegiatan yang dilakukakan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat menurut undang-undang ini (bab 5 pasal 11), sebagai berikut :

  1. Kesehatan keluarga
  2. Perbaikan gizi
  3. Pengamanan makanan dan minuman
  4. Kesehatan lingkungan
  5. Kesehatan kerja
  6. Kesehatan jiwa
  7. Pemberantasan penyakit
  8. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan
  9. Penyuluhan kesehatan masyarakat
  10. Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan
  11. Pengamanan zat adiktif (bahan yang mengakibatkan penggunanya dapat ketergantungan psikis)
  12. Kesehatan sekolah
  13. Kesehatan olah raga
  14. Pengobatan tradisional
  15. Kesehatan matra (untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental terhadap perubahan lingkungan)

2.1.3 Bentuk-Bentuk Kesehatan

Bidang Kesehatan Keluarga

Kesehatan Keluarga mempunyai   tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program kesehatan ibu dan anak, pelayanan medis keluarga berencana, kesehatan remaja dan usia lanjut serta peningkatan gizi masyarakat. Bidang kesehatan keluarga terdiri dari :

A. Seksi Gizi

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan peningkatan gizi masyarakat. Adapun fungsi dari seksi gizi diantaranya :

  • Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kebutuhan  dan penyiapan bahan untuk  peningkatan status gizi masyarakat, peningkatan gizi masyarakat;
  • Pelaksanaan kegiatan kebutuhan  dan penyiapan bahan untuk  peningkatan status gizi masyarakat, peningkatan gizi masyarakat;
  • Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga terkait
  • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan ;
  • Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan usaha Kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak, wanita usia subur dan pelayanan medis keluarga berencana;
  • Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data usaha Kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak, wanita usia subur dan pelayanan medis keluarga berencana;
  • Pelaksanaan kegiatan usaha Kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak, wanita usia subur dan pelayanan medis keluarga berencana
  • Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga terkait Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan
  • Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan Usaha Kesehatan remaja termasuk di institusi pendidikan setingkat SD sampai dengan SLTA  dan lansia;
  • Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data Usaha Kesehatan remaja termasuk di institusi pendidikan setingkat SD sampai dengan SLTA  dan lansia;
  • Pelaksanaan kegiatan Usaha Kesehatan remaja termasuk di institusi pendidikan setingkat SD sampai dengan SLTA  dan lansia;
  • Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga lainnya terkait Usaha Kesehatan remaja termasuk di institusi pendidikan setingkat SD sampai dengan SLTA  dan lansia;
  • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;
  • Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana
    Mempunyai tugas  merencanakan, melaksanakan pembinaan dan  koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Kesehatan ibu, anak dan pelayanan medis keluarga berencana. Seksi Kesehatan Ibu, Anak Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
  • Seksi Kesehatan Remaja dan Lansia
    Mempunyai mempunyai   tugas merencanakan, melaksanakan   pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Kesehatan remaja dan lansia. Seksi Kesehatan Remaja dan Lansia mempunyai  fungsi sebagai berikut :

Sumber : http://map-bms.wikipedia.org/wiki/Keluarga_&_Kesehatan

Kesehatan keluarga merupakan cerminan dari kesehatan individu dalam keluarga tersebut, keluarga yang sehat akan menciptakan individu-individu yang sehat, baik sehat secara fisik maupun rohaniahnya. Kesehatan keluarga ini lebih menfokuskan pada perwujudan keluarga sehat, kecil, bahagia, dan sejahtera.

Kesehatan Lingkungan

Pola hidup sehat dan bersih dapat diartikan sebagai hidup di lingkungan yang memiliki standar kebersihan dan kesehatan serta menjalankan pola/perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang sehat dapat memberikan efek terhadap kualitas kesehatan. Kesehatan seseorang akan menjadi baik jika lingkungan yang ada di sekitarnya juga baik. Begitu juga sebaliknya, kesehatan seseorang akan menjadi buruk jika lingkungan yang ada di sekitarnya kurang baik. Dalam penerapan hidup bersih dan sehat dapat dimulai dengan mewujudkan lingkungan yang sehat.

Untuk menilai keadaan lingkungan dan upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan sehat telah dipilih empat indikator, yaitu persentase keluarga yang memiliki akses air bersih, presentase rumah sehat, keluarga dengan kepemilikan sarana sanitasi dasar, Tempat Umum dan Pengolahan Makanan (TUPM). Beberapa upaya untuk memperkecil resiko turunnya kualitas lingkungan telah dilaksanakan oleh berbagai instansi terkait seperti pembangunan sarana sanitasi dasar, pemantauan dan penataan lingkungan, pengukuran dan pengendalian kualitas lingkungan. Pembangunan sarana sanitasi dasar bagi masyarakat yang berkaitan langsung dengan masalah kesehatan meliputi penyediaan air bersih, jamban sehat, pengelolaan sampah yang diproduksi oleh setiap keluarga, perumahan sehat yang biasanya ditangani secara lintas sektor.

Beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh sanitasi yang kurang baik serta pembuangan sampah dan air limbah yang kurang baik diantaranya :

  1. Diare
  2. Demam berdarah
  3. Disentri
  4. Hepatitis A
  5. Kolera
  6. Tiphus
  7. Cacingan
  8. Malaria

Sumber : http://www.scribd.com/doc/19374542/Definisi-Kesehatan-Lingkungan

2.1.4 Fungsi Pelayanan Kesehatan

  1. Fungsi sosial (fungsi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat pengguna pelayanan kesehatan )
  2. Fungsi teknis kesehatan (fungsi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat pemberi pelayanan kesehatan) dan
  3. Fungsi ekonomi (fungsi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan institusi pelayanan kesehatan).

Ketiga fungsi tersebut ditanggung jawab oleh tiga pilar utama pelayanan kesehatan yaitu, masyarakat (yang dalam prakteknya dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat), tenaga teknis kesehatan (yang dilaksanakan oleh tenaga profesional kesehatan) dan tenaga adminstrasi/manajemen kesehatan (manajemen/ adminstrator kesehatan).

2.1.5 Tujuan Pelayanan Kesehatan

Tujuan pelayanan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang memuaskan harapan dan kebutuhan derajat masyarakat (consumer satisfaction), melalui pelayanan yang efektif oleh pemberi pelayanan yang memuaskan harapan dan kebutuhan pemberi pelayanan (provider satisfaction), pada institusi pelayanan yang diselenggarakan secara efisien (institutional satisfaction). Interaksi ketiga pilar utama pelayanan kesehatan yang serasi, selaras dan seimbang, merupakan paduan dari kepuasan tiga pihak, dan ini merupakan pelayanan kesehatan yang memuaskan (satisfactory healty care).

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, sehingga sikap dan perilaku masyarakat harus bersifat proaktif dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, mencegah terjadinya resiko penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berpartisipasi aktif dalam gerakan peningkatan kesehatan masyarakat.

2.1.6 Indikator Kesehatan

Negara Indonesia memiliki indicator-indikator khusus mengenai kesehatan masyarakat yang tercantum dalam  “Indonesia Sehat 2010”, sebagai berikut :

ü  Indikator derajat kesehatan yang merupakan hasil akhir, yang terdiri atas indikator-indikator mortalitas, indikator-indikator morbiditas, dan indikator-indikator status gizi.

  1. Indicator motalitas diantarannya,
  • angka kematian bayi per-1000 kelahiran hidup : 40
  • angka kelahiran balita per-1000 kelahiran hidup : 58.
  • Angka kematian ibu per-100.000 kelahiran hidup : 150
  • Angka harapan hidup waktu lahir : 67,9

2. Indikator Morbiditas diantarannya :

  • Angka kesakitan malaria per-1000 penduduk : 5
  • Angka kesembuhan penderita TB paru BTA+ : 85
  • Prevalansi HIV (persentase kasus terhadap penduduk berisiko) : 0.9
  • Angka “acute fraccid pralisys” pada anak usia <15 tahun per-100.000 : 0.9
  • Angka kesakitan demam berdarah dangue per-100.000 penduduk : 2

3. Indikator status gizi diantaranya :

  • Persentase balita dengan gizi buruk : 15
  • Persentase kecamatan bebas rawan gizi : 80

ü  Indikator hasil antara, yang terdiri atas indikator-indikator keadaan lingkungan, indicator-indikator perilaku hidup masyarakat, serta indikator-indikator akses dan mutu pelayanan kesehatan.

4. Keadaan lingkungan

  • Persentase rumah sehat : 80
  • Persentase tempat-tempat umum sehat : 80

5. Perilaku hidup masyarakat

  • Persentase masyarakat berprilaku hidup bersih dan sehat : 65
  • Persentase posyandu purnama dan mandiri : 40

6. Akses dan mutu pelayanan kesehatan

  • Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas : 1,5
  • Persentase penduduk yang memanfaatkan rumah sakit : 1,5
  • Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan labkes : 100
  • Persentase rumah sakit yang menyelenggarakan 4 pelayanan kesehatan spesialis dasar : 100
  • Persentase obat generic berlogo dalam persediaan obat : 100

ü  Indikator proses dan masukan, yang terdiri atas indikator-indikator pelayanan kesehatan, indikator-indikator sumber daya kesehatan, indikator-indikator menejemen kesehatan, dan indikator- indikator kontribusi sektor-sektor terkait.

  1. Pelayanan kesehatan
  • Persentase persalinan olah tenaga kesehatan : 90
  • Persentase desa yang mencapai UCI : 100
  • Persentase desa terkena KLB yang ditangani <24 jam : 100
  • Persentase ibu hamil yang mendapat obat fe : 80
  • Persentase bayi yang mendapat ASI ekslusif : 80
  • Persentase murid SD atau madrasah ibtidaiyah yang mendapat pemeriksaan gigi dan mulut : 100
  • Persentase pekerja yang mendapat pelayanan kesehatan kerja : 80
  • Persentase keluarga miskin yang mendapat layanan kesehatan : 100

2. Sumber daya kesehatan

  • Rasio dokter per-100.000 penduduk : 40
  • Rasio dokter spesialis per-100.000 penduduk : 6
  • Rasio dokter keluarga per-1000 keluarga : 2
  • Rasio dokter gigi per-100.000 penduduk : 11
  • Rasio apoteker per-100.000 penduduk : 10
  • Rasio bidan per-100.000 penduduk : 100
  • Rasio perawat per-100.000 penduduk : 117,5
  • Rasio ahli gizi per-100.000 penduduk : 22
  • Rasio ahli sanitasi er-100.000 penduduk : 40
  • Rasio ahli kesehatan masyarakat per-100.000 penduduk : 40
  • Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan : 80
  • Rata-rata persentase anggaran kesehatan dalam APBD kabupaten / kota : 15
  • Alokasi anggaran kesehatan pemerintah per-kapita per-tahun (ribuan rupiah) : 100

3. Manajemen kesehatan

  • Persentase kabupaten/kota yang mempunyai dokumen system kesehatan : 100
  • Persentase kabupaten/kota yang mempunyai “kontingensi plan” untuk masalah kesehatan akibat bencana : 100
  • Persentase kabupaten/kota yang membuat profil kesehatan : 100
  • Ersentase provinsi yang melaksanakan sukersda : 100
  • Persentase provinsi yang mempunyai “provincial health account” : 100

4. Kontribusi sector terkait

  • Persentase keluarga yang mempunyai akses terhadap air bersih : 85
  • Persentase pasangan usia subur yang menjadi akseptor keluarga berencana : 70
  • Anggka kecelakaan lalu-lintas per-100.000 penduduk : 10
  • Persentase penduduk yang melek huruf : 95

Program Indonesia Sehat merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang harus direalisasikan oleh seluruh warga negara Indonesia. Cita-cita tersebut menggambarkan keadaan bangsa kita dengan masyarakat yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan sehat, dan dapat menikmati layanan kesehatan yang merata dan bermutu.

Salah satu indikator keberhasilannya adalah perilaku hidup sehat yang didefinisikan sebagai perilaku proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat.

2.1.7 Kesehatan Menurut Pandangan Islam

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari tuhanmu dan penyembuh-penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orangnya yang beriman”. (QS. Yunus : 57)

Nabi Muhammad saw bersabda : “kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia”.

Dalil naqli dan dalil aqli tersebut merupakan sebagian kecil pedoman hidup sehat bagi kehidupan umat manusia. Tujuan islam mengajarkan hidup yang bersih dan sehat adalah menciptakan individu dan masyarakat yang sehat jasmani, rohani, dan sosial sehingga umat manusia mampu menjadi umat pilihan. Dalam Islam, Al-Quran menjadi pedoman dalam mengarungi kehidupan di dunia guna mencapai hidup kekal di akhirat nanti. Dalam Islam kesehatan jasmani, rohani, dan sosial serta berbagai perihal kesehatan lainnya dibahas dengan lengkap dalam Al-Quran. Misalnya untuk kesehatan jasmani, Islam mengajarkan mulai dari hal terkecil seperti mencuci tangan, mandi, menggosok gigi, membersihkan lingkungan dan sebagainya.

  1. Kebersihan, membersihkan dan menyucikan diri.
  • Tubuh: Islam memerintahkan mandi bagi umatnya karena 23 alasan dimana 7 alasan merupakan mandi wajib dan 16 alasan lainnya bersifat sunah.
  • Tangan: Nabi Muhammad SAW bersabda: “Cucilah kedua tanganmu sebelum dan sesudah makan “, dan ” Cucilah kedua tanganmu setelah bangun tidur. Tidak seorang pun tahu dimana tangannya berada di saat tidur.”
  • Islam memerintahkan kita untuk mengenakan pakaian yang bersih dan rapi.
  • Makanan dan minuman: Lindungilah makanan dari debu dan serangga, Rasulullah SAW sersabda: “Tutuplah bejana air dan tempat minummu ”
  • Rumah: “Bersihkanlah rumah dan halaman rumahmu” sebagaimana dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan keamanan jalan: “Menyingkirkan duri dari jalan adalah ibadah.”
  • Perlindungan sumber air, misalnya sumur, sungai dan pantai. Rasulullah melarang umatnya buang kotoran di tempat-tempat sembarangan.

2. Penanggulangan dan penangann epidemic penyakit.

  • Karantina penyakit: Nabi Muhammad SAW bersabda: “Jauhkanlah dirimu sejauh satu atau dua tombak dari orang yang berpenyakit lepra ”
  • Islam juga mengajarkan prinsip-prinsip dasar penanganan dan penanggulangan berbagai penyakit infeksi yang membahayakan masyarakat (misalnya wabah kolera dan cacar), “Janganlah engkau masuk ke dalam suatu daerah yang sedang terjangkit wabah, dan bila dirimu berada di dalamnya janganlah pergi meninggalkannya.”
  • Islam menganjurkan umatnya melakukan upaya proteksi diri (ikhtiar) dari berbagai penyakit infeksi, misalnya dengan imunisasi.

3. Makanan

Makanan yang diharamkan.

Firman Allah SWT :

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. 2. Al Baqarah, 2:173 )

Setiap makanan yang dilarang di dalam Al Quran ternyata saat ini memiliki argumentasi ilmiah yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Makanan yang diharamkan dapat mengganggu kesehatan manusia, baik pengaruh buruk bagi kesehatan (kolesterol, racun) maupun mengandung berbagai penyakit yang membahayakan tubuh (Trichina, Salmonella, cacing pita, dll.).

  1. Makanan sehat dan halal, Islam memerintahkan umatnya untuk makan makanan yang baik dan halal, misalnya daging, ikan, madu dan susu. Makanan-makanan yang baik dan halal bermanfaat bagi tubuh. Islam menolak paham vegetarian. Pola konsumsi yang hanya tergantung pada jenis sayuran belaka tidak sehat bagi tubuh karena kebutuhan protein tidak dapat tercukupi hanya dari konsumsi sayuran saja.
  2. Menjaga perilaku muslim ketika makan, Islam menegaskan kepada orang muslim untuk menjaga etika ketika makan. Allah memerintahkan kita untuk makan tidak berlebih-lebihan sedangkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa “perut adalah seburuk-buruk tempat untuk diisi”. Sebagian besar penyakit bersumber dari perut. Oleh karenanya Maha Benar Allah SWT dalam Firman-Nya :

“Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi”. (QS 4. An Nisaa’ : 79)

4. Olahraga

Islam menegaskan pentingnya olahraga untuk menciptakan generasi Rabbani yang kuat dan sehat. Oleh karenanya, Islam mengajarkan setiap muslim untuk mengajarkan anak-anaknya bagaimana cara memanah, berenang, dan berkuda.

  1. Kesehatan seksual

Kehidupan seksual merupakan pokok bahasan yang sangat penting bagi orang muslim, karena sangat berpengaruh bagi kesehatan dan perilaku manusia, namun Islam menolak pendapat ilmuwan yang menekankan perilaku seksual sebagai motif utama seseorang untuk bertindak.

  1. Pendidikan seksual.
  2. Islam mengajarkan kepada umat Islam, untuk memilih calon pasangan hidup yang baik dan berakhlaq mulia.
  3. Islam mengajarkan tata krama (adab) menggauli pasangannya agar mencapai kebahagiaan dalam membina keluarga yang sakinah dan rahmah.
  4. Islam sangat melarang perilaku berhubungan seks dengan sesama jenis dan binatang.
  5. Disunahkan untuk sirkumsisi (sunat) bagi laki-laki
  6. Islam membolehkan kaum pria untuk berpoligami untuk menghindari perzinahan, namun dengan syarat-syarat tertentu .
  7. Menjaga kebersihan dan kesucian organ-organ seksualitas, misalnya bersuci setelah buang air besar dan buang air kecil, larangan berhubungan seksual ketika istri sedang haid, berhubungan badan melalui dubur dan membersihkan alat kelamin setelah berhubungan badan dan setelah selesai datang bulan.
  8. Kesehatan jiwa

Islam memberikan jawaban bagi kehausan jiwa manusia terhadap ketenangan batin. Kesehatan jiwa mempengaruhi kesehatan badan.

2. Puasa

Puasa, bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dalam menegakkan agama, sesudah pernyataan imannya. Konsekuensi beriman antara lain melaksanakan perintah puasa. Betapa pentingnya berpuasa sehingga Allah menempatkan posisi hamba-Nya yang berpuasa dengan posisi yang istimewa.

”Puasa itu untuk-Ku. Tidak ada yang tahu. Dan Aku akan memberi pahala semau-Ku.”

Keistimewaan itu sudah barang tentu ada tujuan Allah agar mendapatkan hikmah pada dirinya, yaitu kesehatan dan sekaligus kebahagiaan. Janji Allah diberikan kepada orang yang berpuasa ditegaskan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Suny dan Abu Nu’aim: ”Berpuasalah maka anda akan sehat.” Dengan berpuasa akan sehat jasmani, rohani dan hubungan sosial.

Manfaat bagi Kesehatan Badan (jasmani).

Tidak seorang pun ahli medis baik muslim maupun non muslim yang meragukan manfaat puasa bagi kesehatan manusia. Dalam buku yang berjudul ”Pemeliharaan Kesehatan dalam Islam” oleh Dr Mahmud Ahmad Najib (Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Ain-Syams Mesir), ditegaskan puasa sangat berguna bagi kesehatan. Antara lain:

  • Puasa memperkecil sirkulasi darah sebagai perimbangan untuk mencegah keluarnya keringat dan uap melalui pori-pori kulit serta saluran kencing tanpa perlu menggantinya. Menurutnya curah jantung dalam mendistribusikan darah keseluruh pembuluh darah akan membuat sirkulasi darah menurun. Dan ini memberi kesempatan otot jantung untuk beristirahat, setelah bekerja keras satu tahun lamanya. Puasa akan memberi kesempatan pada jantung untuk memperbaiki vitalitas dan kekuatan sel-selnya.
  • Puasa memberi kesempatan kepada alat-alat pencernaan untuk beristirahat setelah bekerja keras sepanjang tahun. Lambung dan usus beristirahat selama beberapa jam dari kegiatannya, sekaligus memberi kesempatan untuk menyembuhkan infeksi dan luka yang ada sehingga dapat menutup rapat. Proses penyerapan makanan juga berhenti sehingga asam amoniak, glukosa dan garam tidak masuk ke usus. Dengan demikian sel-sel usus tidak mampu lagi membuat komposisi glikogen, protein dan kolesterol. Disamping dari segi makanan, dari segi gerak (olah raga), dalam bulan puasa banyak sekali gerakan yang dilakukan terutama lewat pergi ibadah.

Manfaat bagi Kesehatan Rohani (Mental).

Perasaan (mental) memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Mendapat rasa senang, gembira, rasa puas serta bahagia, merupakan tujuan bermacam-macam ikhtiar manusia sehari-hari. Bila seseorang menangani gangguan kesehatan, tidak boleh hanya memperhatikan gangguan badaniah saja, tetapi sekaligus segi kejiwaan dan sosial budayanya. Rohani datang dari Allah, maka kebahagiaan hanya akan didapat apabila makin dekat kepada pencipta-Nya.

Di dalam bulan puasa disunahkan untuk makin berdekat diri dengan Allah SWT baik lewat shalat, membaca Alquran, zikir, berdoa, istighfar, dan qiyamul lail. Selama sebulan secara terus-menerus akan membuat rohani makin sehat, jiwa makin tenang. Dengan memperbanyak ingat kepada Allah, makin yakin bahwa semua yang ada datang dari Allah dan akan kembali kepada-Nya jua. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah antara lain:

”Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.” (QS:Al Baqarah 45).

”Dan Kami turunkan dari Alquran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Alquran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali merugi.” (QS:Al-Isra’ 82)

”Orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.” (QS:Ar-Ra’d 28).

”Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga-Ku.”(QS:Al Fajr 27-30).

Manfaat Puasa bagi hubungan sosial.

Dalam mengajarkan nilai ibadah itu adalah terwujudnya keseimbangan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia. Demikian juga nilai ibadah puasa, tidak hanya terjalinnya hubungan yang semakin dekat kepada Allah, tetapi juga semakin dekat dengan sesamanya.Makin seringnya beribadah bersama, bersama keluarga, tetangga, dan masyarakat sekeliling, maka makin kenal akan sesamanya, makin menyadari kebutuhan hidup bermasyarakat. Makin timbul keinginan berbagi rahmat bersama-sama di dunia dan makin ingin bersama-sama masuk surga. Pahala nilai shodaqoh berlipat ganda termasuk memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Menyakiti hati orang lain dan aneka gangguan terhadap sesamanya sangat dianjurkan untuk ditinggalkan. Kalau tidak maka nilai puasa seseorang sangatlah rendah. Hal ini dijelaskan di dalam firman Allah SWT:

”Hai orang-orang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rizki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafa’at. Dan oang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.”(QS:Al Baqarah 254)

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”(QS:Al Hujurat 10)

”Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya langit dan bumi dan disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang bebuat kebajikan. Dan (juga) orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.”(QS Al Imran 133-135).

Sumber : (http://rotigedang.wordpress.com/2008/08/06/kesehatan-menurut-pandangan-islam/)

2.2  KESEJAHTERAAN

2.2.1 Definisi Kesejahteraan

Kesejahteraan (welfare) Ialah kata benda yang dapat diartikan nasib yang baik, kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Menurut HAM, definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk pada keadaan yang baik, kondisi masyarakat di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai.

2.2.2 Perkembangan Pengukuran Tingkat Kesejahteraan

Selama beberapa tahun setelah Perang Dunia II, pengukuran tingkat kesejahteraan manusia mengalami perubahan. Pada 1950-an, sejahtera diukur dari aspek fisik, seperti gizi, tinggi dan berat badan, harapan hidup, serta income. Pada 1980-an, ada perubahan di mana sejahtera diukur dari income, tenaga kerja, dan hak-hak sipil. Pada 1990-an, Mahbub Ul-Haq, sarjana keturunan Pakistan, merumuskan ukuran kesejahteraan dengan yang disebut Human Development Index (HDI). Dengan HDI, kesejahteraan tidak lagi ditekankan pada aspek kualitas ekonomi-material saja, tetapi juga pada aspek kualitas sosial suatu masyarakat. Dalam HDI, indicator kesejahteraan suatu bangasa dapat dilihat dari tiga aspek yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

2.2.3 Kriteria Kesejahteraan

Kriteria kesejahteraan sangat beragam, karena kesejahteraan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang sebagai berikut :

1. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat ialah kesejahteraan dalam konteks bermasyarakat, kesejahteraan diartikan sebagai bantuan keuangan atau lainnya kepada individu atau keluarga dari organisasi swasta dan negara atau pemerintah dikarenakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam masyarakat yang beradab, negara tidak boleh membiarkan satu orang pun berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pengelola negara harus berupaya secara terencana untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat adalah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri, tidak dalam keadaan miskin.

2. Kesejahteraan individu

Setiap individu dapat memandang suatu kesejahteraan itu sendiri dengan berbeda, bisa dengan terpenuhi semua kebutuhan secara materi, dan bisa saja sejahtera dengan kebutuhan rohaninya terpenuhi. Kesejahteraan tergantung pada pandangan orang itu sendiri, hanya saja secara nasional indikatornya dapat ditentukan dalam indicator kemiskinan karena pada dasarnya permasalahan kesejahteraan ini adalah kemiskinan.

3. Kesejahteraan Sosial

  • Definisi Kesejahteraan Sosial

Perserikatan bangsa-bangsa telah lama mengatur masalah kesejahteraan social. PBB memberi batasan kesejahteraan social sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Di indonesia, konsep kesejahteraan social termaktub dalam Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1974 yang memberi defenisi “kesejahteraan siosial sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan social, material maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin , yang memungkinkan bagi setiap warga untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan social yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan pancasila”.

Adapun beberapa pengertian dari para ahli mengenai kesejahteraan social adalah sebagai berikut:

  • Gertrude Wilson: “Kesejahteraan sosial merupakan perhatian yang terorganisir dari semua orang untuk semua orang”.
  • Walter Friedlander : “Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik”.
  • Elizabeth Wickenden : “kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya peraturan perundangan, program, tunjangan dan pelayanan yang menjamin atau memperkuat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang mendasar dari masyarakat serta menjaga ketentraman dalam masyarakat”.
  • Pre-conference working committee for the XVth International Conference of Social Welfare : “Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup mayarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya tercakup kebijakan dan pelayanan yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan  pendidikan, rekreasi, tradisi budaya, dan lain sebagainya”.

Definisi-definisi di atas mengandung pengertian bahwa kesejahteraan sosial mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi, dan spiritual. Selain itu kesejahteran sosial dianalogikan sebagai kesehatan jiwa yang dapat dilihat dari empat sudut pandang yaitu sebagai keadaan, ilmu , kegiatan, dan gerakan. Dalam kaitannya kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu, ilmu kesejahteraan sosial diartikan sebagai suatu ilmu yang berusaha mengembangkan metodologi (termasuk aspek strategi dan teknik) untuk menangani berbagai macam masalah sosial, baik di tingkat individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat (baik lokal, regional maupun internasional).

  • Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan dari kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan keseimbangan sosial baik secara rohaniah maupun jasmaniah. Peningkatan kondisi kehidupan tersebut ditempuh dengan jalan menumbuhkan, membina, dan mengembangkan keselarasan hidup pribadi-pribadi manusia serta menciptakan lingkungan yang lebih baik meliputi segi fisik, mental, dan sosial budaya.

Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dalam kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan searah, saling menunjang, saling melengkapi, dan saling menopang dengan pembangunan bidang‑bidang lainnya dalam upaya yang mengarah kepada semakin meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat secara lebih adil, merata, dan berkualitas.

2.2.4 Pendekatan Kesejahteraan

Liberalisme

Tiga intervensi negara yang diperlukan dalam pembangunan mencakup:

  1. penciptaan distribusi pendapatan
  2. stabilisasi mekanisme pasar swasta
  3. penyediaan barang-barang publik (public goods) yang tidak mampu.

Kesejahteraan sosial berporos pada paradigma institusional universal yang meyakini bahwa masalah sosial hanya bisa dipecahkan dengan program pelayanan sosial yang melembaga, berkelanjutan, dan mencakup semua warga. Pendekatan pekerjaan social menekankan pentingnya aspek pencegahan dan pengembangan kesempatan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Konservatifisme

Mazhab konservatisme adalah penentang welfare state. Sistem politik pada hakekatnya bersifat fungsional dan karenanya akan lebih baik jika dibiarkan berjalan sendiri. Masalah sosial terjadi bukan karena kesalahan sistem, melainkan kesalahan individu yang bersangkutan. Misalnya, karena malas, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan karakteristik budaya kemiskinan lainnya. Pelayanan sosial hanya perlu diberikan kepada kelompok lemah secara temporer manakala lembaga pasar dan keluarga tidak berfungsi. Pendekatan pekerjaan sosial lebih menitikberatkan pada pelayanan langsung dan rehabilitasi sosial-klinis untuk membantu orang agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.

Strukturalisme

Kaum struktural memandang masalah sosial sebagai akibat adanya ketimpangan pada sistem atau struktur sosial masyarakat. Masalah sosial adalah situasi tidak terhindarkan dan akan selalu ada dalam sistem yang classist, sexist dan racist, karena sistem seperti itu menciptakan ketidakadilan melalui perbedaan-perbedaan status sosial. Keadaan ini akan semakin membesar dan memburuk dalam sebuah sistem ekonomi kapitalis. Rakyat adalah korban dan objek eksploitasi orang-orang yang memiliki kekuasaan dan privilege. Solusinya: rakyat harus berjuang memperoleh kekuasaan dan menjangkausumber-sumber. Sistem ekonomi, sosial dan politik harus diubah dan direstrukturisasi secara menyeluruh.

2.2.5 Indikator Kesejahteraan

Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut berbagai bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup,  diantaranya:

  1. kependudukan,
  2. kesehatan dan gizi,
  3. pendidikan,
  4. ketenagakerjaan,
  5. taraf dan pola konsumsi,
  6. perumahan, serta sosial lainnya.

Keenam aspek tersebut dapat diketahui dengan berbagai indicator-indikator kesejahteraan yang diantarannya :

1. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)/HDI

Merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan manusia yang meliputi 3 komponen pembangunan yang mendasar diantarannya

  • Usia hidup
  • Pengetahuan, dan
  • Standar hidup layak.

Ketiganya merupakan kegiatan dari bidang kesehatan,pendidikan, dan ekonomi rumah tangga terutama dari daya beli.

2. Indikator Kemiskinan

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut sebagai garis kemiskinan, yakni kebutuhan dasar makanan setara 2100 kalori energi per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok (BPS, 1996). Berikut adalah variable yang digunakan sebagai indicator kemiskinan :

  • Luas tanah bangunan tempat tinggal
  • Jenis lantai bangunan tempat tinggal
  • Jenis dinding tempat tinggal
  • Fasilitas tempat buang air besar
  • Sumber penerangan
  • Sumber air minum
  • Bahan bakar untuk memasak
  • Konsumsi susu, daging ayam / minggu
  • Pembelian pakaian baru untuk setiap anggota rumah tangga dalam setahun.
  • Makan dalam sehari untuk setiap pembantu rumah tangga
  • Kemampuan membayar untuk berobat ke puskesmas atau poliklinik
  • Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga
  • Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga
  • Pemilikan asset dan tabungan

3. Tingkat kemiskinan

Untuk mengukur tingkat kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

4. Index Gini

Yaitu suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau kemerataan distribusi pendapatan. Nilai koefisien gini (G) antara 0 dan 1 (0<1). Semakin kecil koefisinnya, pertanda semakin baik distribusi pendapatan nasionalnya. Rumus yang digunakan yaitu :

Gp = indeks Gini pendapatan dan pengeluaran rumah tangga

n = jumlah rumah tangga contoh

Yip = pendapatan per kapita dan pengeluaran rumah tangga ke i

Yrp = rata-rata pendapatan atau pengeluaran per rumah tangga.

1. Pendidikan

Indikatornya adalah persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut Propinsi dan status pendidikan, Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut Propinsi dan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki, Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut Propinsi, jenis kelamin, dan kepandaian membaca dan menulis.

2. Indeks Mutu Hidup (IMH) merupakan salah satu indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator ini sangat bermanfaat dalam mengukur hasil kebijakan umum yang bersifat lintas sektoral. Indeks mutu hidup ini merupakan gabungan dari tiga indikator tunggal yaitu Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR), Angka Harapan Hidup satu tahun (Life Expectancy/LE)dan Angka Melek Huruf (Literacy Rate/Lit). IMH secara keseluruhan menurut Moris dan MC Alpin (1982) dapat mencakup keseluruhan hasil pembangunan sosial ekonomi.

“(Sumber BPS”Badan Pusat Statistik” 2001)”

1.2.1 Program Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat

  • Bidang Koordinasi dan Kesejahteraan rakyat

Urusan Kerawanan Sosial

a)       Kerawanan social factor manusia

b)       Kerawanan social factor alam

Pemberdayaan Rehabilitasi Sosial

a)       Pemberdayaan social

b)       Rehabilitasi sosial

Bantuan Sosial

a)       Bantuan social korban tindak kekersan

b)       Bantuan social PMKS

Jaminan Sosial

a)       Pengembangan system jaminan social

b)       Kerjasama jaminan sosial

  • Bidang Koordinasi Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

  1. Kesehatan keluarga
  2. Kesehatan lingkungan

Gizi Masyarakat

  1. Konsumsi makanan
  2. Gizi

Penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS

  1. Penanggulangan narkoba
  2. Penanggulangan HIV/AIDS

Lingkungan Hidup

  1. Pengelolaan lingkungan hidup
  2. Social eonomi dan hukum lingkungan
  • Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

  1. Peningkatan kualitas fisik
  2. Peningkatan kualitas nonfisik

Keluarga Sejahtera dan Kesejahteraan Anak

  1. Peningkatan kualitas keuarga
  2. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan anak

Peningkatan Sosial dan Ekonomi Keluarga

  1. Peningkatan kehidupan social keluarga
  2. Peningkatan kehidupan ekonomi keluarga

Kesempatan Kerja Perempuan

  1. Peningkatan kesempatan kerja sekotor formal
  2. Peningkatan sector kerja informal
  • Bidang Koordinasi Pendidikan dan Aparatur Negara

Peningkatan Pengetahuan dan Pendidikan

  1. Pendidikan dasar dan menengah
  2. Pendidikan luar sekolah dan pendidikan tinggi

Olahraga

  1. Pemberdayaan masyarakat dibidang olahraga
  2. Fasilitas masyarakat yang berprestasi
  3. Pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan dan olahraga
  4. Pemberdayaan IPTEK olahraga

Generasi Muda

  1. Keterampilan pemuda
  2. Organisasi kepemudaan

Aparatur Negara

  1. Peningkatan kualitas pelayanan
  2. Kelembagaan dan kesejahteraan aparatur
  • Bidang Koordinasi Agama, Budaya, dan Pariwisata

Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Keagamaan

  1. Bimbingan, penghayatan, dan pelaksanaan ajaran agama
  2. Lembaga keagamaan

Peningkatan Kerukunan Kehidupan Beragama

  1. Bimbingan kerukunan umat beragama
  2. Sarana peribadatan umat beragama

Kebudayaan

  1. Sejarah dan purbakala
  2. Pengembangan nilai budaya, seni, dan film

Pariwisata

  1. Pemasaran dan kerjasama wisata
  2. Pelayanan dan pengembangan obyek dan tujuan wisata
  • Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan

  1. Perencanaan pendanaan
  2. Advokasi pendanaan dan evaluasi

Pengembangan Kesempatan Kerja dan Kemitraan

  1. Pengembangan kesempatan kerja keluarga miskin
  2. Kemitraan dan sarana usaha

Pemberdayaan Penduduk Miskin dan Lingkungan

  1. Pemberdayaan penduduk miskin
  2. Pemberdayaan lingkungan

Pemberdayaan Daerah

  1. Pendapatan dan pengkajian
  2. Advokasi penyususnan kebijakan daerah
  • Kesekretariatan

Pengembangan system informasi

Pelayanan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi

1.2.2 Sejahtera Dalam Pandangan Islam

Indikator sejahtera menurut Islam merujuk kepada Al Qur’an surat Al Quraisy (106): 3-4, yaitu:

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah) (106:3). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut (106:4)”

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al qur’an ada tiga, yaitu :

1. Menyembah Tuhan (Pemilik) Ka’bah

Indikator sejahtera yang pertama dan paling utama di dalam Al-Qur’an adalah “menyembah Tuhan (pemilik) rumah (Ka’bah)”, mengandung makna bahwa proses mensejahterakan masyarakat didahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka yang paling utama adalah masyarakat yang benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Khalik. Semua aktivitas kehidupan masyarakat terbingkai dalam aktivitas ibadah.

2. Menghilangkan lapar

Mengandung makna bahwa , QS Al-Quraisy (106):4, diawali dengan penegasan kembali tentang tauhid bahwa yang memberi makan kepada orang yang lapar tersebut adalah Allah, jadi ditegaskan bahwa rizki berasal dari Allah bekerja merupakan sarana untuk mendapatkan rizki dari Allah. Kemudian diayat ini juga disebutkan bahwa rizki yang bersumber dari Allah tersebut untuk menghilangkan lapar, yang mempunyai makna bahwa rizki yang diberikan Allah kepada setiap ummatnya bukan untuk ditumpuk-tumpuk, ditimbun, apalagi dikuasai oleh individu, kelompok atau orang-orang tertentu saja. Ini juga bermakna secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan menghilangkan lapar bukan kekenyangan, apalagi berlebihan.

3. Menghilangkan rasa takut

Membuat suasana menjadi aman, nyaman dan tentram bagian dariindikator sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. Jika perampokan, perkosaan, bunuh diri, dan kasus kriminalitas tinggi, maka mengindikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejahtera. Dengan demikian pembentukan pribadi-pribadi yang sholeh dan membuat sistim yang menjaga kesholehan setiap orang bisa terjaga merupakan bagian integral dari proses mensejahterakan masyarakat.

BAB III

(PERAN STRATEGIS PENDIDIKAN

DALAM PEMBANGUANAN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)

1.1 Kesehatan

Kesejahteraan suatu bangsa diawali dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Hanya saja dari 5 faktor tersebut kesehatan merupakan kebutuhan yang paling penting untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Dalam kajian bab sebelumnya telah dibahas mengenai definisi dari kesehatan menurut UU No. 23 Tahun 1992 yang berbunyi, keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial  yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Dalam pengertian tersebut terkandung kunci pokok seorang individu dikatakan sehat atau kesehatan secara nasional serta faktor penyebab mengapa kesehatan diperlukan.

1.1.1 Kondisi dan Perkembangan Kesehatan di Indonesia

Kondisi Kesehatan Dilihat Dari Indikator Derajat Kesehatan

Untuk melihat tingkat kesehatan suatu masyarakat dalam indicator Indonesia sehat adalah pada indicator derajat kesehatan, yang merupakan hasil akhir yang menjadi rujukan dalam proses Indonesia sehat. Indikator derajat kesehatan mencakup indikator-indikator mortalitas, indikator-indikator morbiditas, dan indikator-indikator status gizi. Berikut adalah data mengenai indicator derajat kesehatan masyarakat, diantaranya :

  • Angka Kematian Bayi

Tahun 2008 angka kematian bayi di Indonesia mencapai angka 31,04 per-1000 penduduk, (helth.detik.com) artinya ada 31,04 bayi yang meninggal saat lahir per-1000 penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya kompetensi dokter anak, kurangnya peralatan dan perlengkapan medis yang bersangkutan serta berbelitnya alur rujukan oleh pemerintah pusat atau daerah.

Tabel 1 : Data mengenai AKB (Angka Kematian Bayi ), AKN, ( Angka Kematian Neonatal), dan AKBALITA ( Angka Kematian Balita), SDKI 2007

Tabel 2 : Data mengenai Angka kematian ibu tahun 2008 ( riskedas 2008 )

Angka kematian ibu : Tahun 2008, hasil survei Demografi Kesehatan Indonesia menunjukkan angka kematian ibu mencapai 390 per 100.000 kelahiran. (KOMPAS, Selasa, 22 Desember 2009 | 17:38 WIB). Angka tersebut tidaklah sesuai dengan target Indonesia sehat yakni mencapai 150 kematian pada 100.000 penduduk, angka kematian ibu yang semakin meningkat tersebut didasari oleh budaya patriaki yang masih melekat, selain itu masih mahalnya fasilitas kesehatan dan kecenderungan kebijakan yang tidak memihak pada kaum wanita. Dalam Koran Pikiran rakyat (Senin, 11 Januari), Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Cimahi, drg. Pratiwi mengemukakan bahwa meningkatnya kematian ibu sebagian besar diakibatkan pendaharan dan penyakit penyerta yang diderita ibu. Selain itu factor keterlambatan pengambilan keputusan menjadi penyebab utama pula.

Selain data-data tersebut salah satu indicator dalam kesehatan adalah mengenai gizi masyarakat, hal inilah yang akan menentukan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia, berikut adalah data mengenai cakupan gizi, masyarakat yang terdiri dari :

Tabel 3 : Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Makanan

1999, 2002-2009

Tabel 4 : Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita Menurut Kelompok Makanan

1999, 2002 – 2009

“Dalam empat tahun terakhir, derajat kesehatan dan status gizi masyarakat Indonesia telah semakin membaik. Hal ini ditandai dengan berhasil diturunkannya Angka Kematian Ibu dari 307 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2004 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, Angka Kematian Bayi dari 35 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 26,9 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, dan prevalensi gizi kurang 23,2% pada tahun 2003 menjadi 18,4% tahun 2007. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras semua masyarakat termasuk jerih payah kader Posyandu di seluruh Indonesia yang tidak pernah mengenal lelah dan dengan sukarela menyumbangkan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk upaya perbaikan gizi keluarga, imunisasi, kesehatan ibu anak dan keluarga berencana, penanggulangan diare, dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat.” Hal itu disampaikan Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono ketika membuka Temu Kader Menuju Pemantapan Posyandu Tahun 2009 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta (29/5). Temu Kader Posyandu dihadiri 1.200 kader dari Sabang sampai Merauke ditandai penyematan pin secara simbolis kepada 7 kader sebagai penghagaan pemerintah atas upaya-upaya yang dilakukan para kader Posyandu. Tujuh kader tersebut merupakan perwakilan dari peserta yakni Lindawati (NAD), Atikah Bachtiar (Maluku Utara), Oni Mulyadi (Sulawesi Tengah), Weni Sumara Asih (DIY), Maria Slamet (NTB), Naomi (Papua Barat), dan Made Saidana (Bali).

Banyak penyebab terjadinya masalah gizi buruk, hanya saja factor utamananya adalah tingkat ekonomi masyarakat sehingga masyarakat miskin tidak mampu menyediakan makanan dengan cakupan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan khususnya bagi balita dan anak-anak.

Terkait dengan hal ini, berikut dipaparkan data mengenai konsumsi rumh tangga di Indonesia sebagai gambaran dari pemenuhn kebutuhan dasar rakyat Indonesia.

Tabel  5 : Distribusi Rumah Tangga Menurut Pola Konsumsi  Rumah Tangga, 2000 & 2004 Sumber: Susenas 2000 & 2004


Indicator kesehatan Indonesia tersebut merupakan salah satu refleksi yang menggambarkan kesehatan warga Indonesia secara keseluruhan, dari data tersebut diperoleh hasil peningkatan kesadaran akan kesehatan setiap tahunya hanya saja ada beberapa indicator yang mengalami penurunan seperti rata-rata anak menerima imunisasi yang turun pada tahun 2003.

Program Kesehatan Dalam Kebijakan Menteri Kesehatan

Untuk mewujudkan kesehatan bagi masyarakat, Departemen Kesehatan merumuskan rencana strategis Departemen Kesehatan 2005-2009, maka ditempuh strategi sebagai berikut :

A. STRATEGI

1. Mewujudkan Komitmen Pembangunan Kesehatan

Agar masyarakat dan swasta dapat berperan aktif dalam pembangunan kesehatan, maka perlu dilakukan upaya sosialisasi mengenai berbagai permasalahan dan pembangunan kesehatan. Di samping itu, juga perlu dilaksanakan upaya advokasi kepada para pengambil keputusan di kalangan penyelenggara negara dan pembangunan, guna terwujudnya komitmen, dukungan, dan sinergisme pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan. Departemen Kesehatan juga melakukan fasilitasi kepada daerah, dalam melaksanakan sosialisasi dan advokasi pembangunan kesehatan di daerah.

2. Meningkatkan Pertanggungjawaban dan Pertanggunggugatan

Sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional, maka pembangunan kesehatan oleh Departemen Kesehatan diselenggarakan secara demokratis, berkepastian hukum, terbuka (transparan), rasional/profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan serta dipertanggunggugatkan kepada masyarakat, dan bebas dari KKN. Pengawasan pembangunan kesehatan, baik pengawasan melekat  maupun pengawasan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Membina Sistem Kesehatan dan Sistem Hukum di Bidang Kesehatan

Untuk kesinambungan dan percepatan pembangunan kesehatan, hasil-hasil pengembangan pembangunan kesehatan dilembagakan dengan memberikan dukungan dan fasilitasi dalam bentuk berbagai pedoman, standarstandar, dan peraturan perundang-undangan, serta pelembagaan norma dan tata nilai masyarakat di bidang kesehatan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Departemen Kesehatan memberikan perhatian khusus pada pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, penaggulangan penyakit menular dan gizi buruk, promosi kesehatan, pembangunan kesehatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, pendayagunaan tenaga kesehatan, serta mempertimbangkan kesetaraan gender.

4. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan

Dalam merespon dan menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan yang ada baik nasional, regional maupun global, maka pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan terus mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, secara berkesinambungan.

5. Melaksanakan Jejaring Pembangunan Kesehatan

Permasalahan kesehatan merupakan upaya yang kontinum dan harus dikelola secara holistik serta tidak bisa dipisahpisahkan menurut jenjang administrasi kepemerintahan, sehingga perlu dikembangkan jejaring pembangunan dan upaya kesehatan secara nasional.

B. KEBIJAKAN

Untuk tercapainya tujuan dan sasaran menuju terwujudnya Visi Departemen Kesehatan, maka peran Departemen Kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan sebagai berikut.

1. Penggalangan Kemitraan Lintas Sektor

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan kerja sama lintas sektor yang mantap. Demikian pula optimalisasi pembangunan berwawasan kesehatan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, menuntut adanya penggalangan kemitraan lintas sektor dan segenap potensi bangsa. Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan sector lain perlu memperhatikan dampak dan mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan. Untuk itu upaya sosialisasi masalah-masalah dan upaya pembangunan kesehatan kepada sektor lain perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Kerja sama lintas sektor harus dilakukan sejak perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, sampai pada pengawasan dan penilaiannya.

2. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Pelaksanaan program dan kegiatan Departemen Kesehatan akan efektif dan efisien bila upaya pengawasan terus ditingkatkan intensitas dan kualitasnya melalui pemantapan sistem dan prosedur pengawasan. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilaksanakan secara komprehensif  dan berbasis kinerja.

3. Peningkatan Kemampuan Daerah

Di era desentralisasi dan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, peran Pemerintah Daerah sangat penting dan menentukan dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Oleh karenanya kemampuan daerah dalam manajemen kesehatan yang mencakup administrasi kesehatan, pengembangan sistem informasi kesehatan, hukum atau peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan perlu ditingkatkan. Pemerintah Daerah harus mampu mengemban tugas-tugas pembangunan kesehatan yang merupakan urusan rumah tangganya melalui desentralisasi pembangunan kesehatan dengan sumberdaya sendiri dan dana dekonsentrasi serta pembantuan. Departemen Kesehatan harus mampu memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan sistem kesehatan daerah, rencana pembangunan kesehatan, serta penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah.

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Swasta

Dalam era reformasi, masyarakat termasuk swasta harus berperan aktif dalam pembangunan kesehatan yang dimulai sejak penyusunan berbagai kebijakan pembangunan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mendorong masyarakat agar mampu secara mandiri menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan kesinambungan pelayanan kesehatan. Kemitraan dengan swasta diarahkan pada pengembangan upaya kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan peran swasta dalam upaya kesehatan masyarakat.

5. Pengembangan Sumberdaya Kesehatan

Agar pembangunan kesehatan dapat terselenggara secara berhasil-guna dan berdaya-guna, diperlukan sumberdaya manusia kesehatan yang bermutu serta berahlak baik. Dalam pengembangan sumber daya manusia kesehatan, Departemen Kesehatan melaksanakan perencanaan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan dalam lingkup nasional, yang dilakukan secara terintegrasi, dan terpadu dengan rencana pengadaannya, serta pendayagunaannya yang adil dan merata. Pengembangan sumberdaya manusia kesehatan dilakukan melalui pemantapan kerja sama lintas sektor dan peran aktif masyarakat dan swasta. Pengembangan sumberdaya manusia kesehatan juga diarahkan agar mempunyai daya saing yang kuat dalam menghadapi globalisasi yang merupakan tantangan sekaligus peluang pembangunan kesehatan. Guna menjamin ketersediaan sumberdaya pembiayaan kesehatan, Departemen Kesehatan melakukan advokasi dan sosialisasi kepada semua penyandang dana, baik pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta. Dengan demikian pembiayaan kesehatan akan tersedia dalam jumlah yang mencukupi dan teralokasikan secara adil serta dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Anggaran Departemen Kesehatan bersumber APBN, di samping dipergunakan untuk pembinaan dan pengembangan pembangunan kesehatan, juga diarahkan untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, membantu daerah dalam penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, pembangunan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, peningkatan surveilans dan penanggulangan penyakit menular dan gangguan gizi, promosi kesehatan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan. Untuk menjamin sumberdaya obat dan perbekalan kesehatan, dilaksanakan penyediaan dan distribusi obatserta perbekalan kesehatan, sehingga akan tersedia obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat, serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat.

Departemen Kesehatan menjamin tersedianya buffer stock obat sangat essensial, dan kebutuhan obat untuk penanggulangan bencana, serta obat program pemberantasan penyakit menular dan perbaikan gizi.

6. Pelaksanaan Upaya Kesehatan.

Sesuai dengan paradigma sehat, Departemen Kesehatan harus memberikan pengutamaan pada upaya kesehatan masyarakat yang dipadukan secara serasi dan seimbang dengan upaya kesehatan perorangan. Di samping itu upaya kesehatan bagi penduduk miskin, penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, penanggulangan masalah gizi pada balita dan ibu, serta pencegahan dan pemberantasan penyakit menular yang mempunyai komitmen regional dan global, promosi kesehatan dan pendayagunaan tenaga kesehatan perlu mendapat pengutamaan, dan penanganan secara nasional, tanpa mengabaikan kerjasama yang sinergis dengan pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk swasta. Unit Pelaksana Teknis Pusat dan Institusi-institusi Kesehatan Nasional harus mampu memberikan pelayanan rujukan yang diperlukan oleh provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat termasuk swasta.

Program Menko Kesra Untuk Kesehatan

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kesehatan merupakan salah satu indicator kesejahteraan rakyat, untuk itu beberapa program kesehatan disusun dan diupayakan oleh Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat yang bekerja sama Koordinator Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup serta berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan, dengan program sebagai berikut :

  1. Peningkatan kesehatan masyarakat
  • Kesehatan keluarga
  • Kesehatan lingkungan

2. Gizi Masyarakat

  • Konsumsi makanan
  • Gizi

3. Penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS

  • Penanggulangan narkoba
  • Penanggulangan HIV/AIDS

4. Lingkungan hidup

  • Pengelolaan lingkungan hidup
  • Sosial ekonomi dan hukum lingkungan

(Sumber : Situs Resmi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat : http://www. menkokesra.go.id)

Dalam mengupayakan Indonesia sehat, pemerintah juga telah membuat kebijakan-kebijakan untuk menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat. Program Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan selama ini diselenggarakan menurut segmentasi penduduk. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibina oleh Menpan dan pensiunan TNI/Polri telah diselenggarakan Jaminan Kesehatan oleh PT. Askes, untuk  TNI/Polri yang masih aktif diselenggarakan oleh Departemen Pertahanan, untuk pekerja sektor formal dan informal yang dibina oleh Depnakertrans telah diselenggarakan Jaminan Kesehatan oleh PT Jamsostek.

Sedangkan untuk masyarakat  miskin telah diselenggarakan Jamkesmas dengan pembinaan dari Departemen Kesehatan. Penyelenggaraan program jaminan kesehatan yang ter segmentasi ini belum memperlihatkan adanya “sharing” atau berbagi resiko di antara kelompok-kelompok masyarakat. Program jaminan kesehatan harus diselenggarakan secara nasional, peserta program Jaminan Kesehatan wajib membayar iuran namun bagi masyarakat miskin dan tidak mampu iurannya akan dibayarkan  oleh Pemerintah. (Sumber : Menko Kesra; Senin, 7/12/2010 di Jakarta. Tersedia : http://www.menkokesra.go.id)

Kondisi Kesehatan Indonesia Dengan Analisis SWOT

Dengan melihat pemaparan data di atas, penulis mencoba merumuskan kondisi kesehatan di Indonesia yang dilakukan melalui analisis SWOT, sebagai berikut :

  • § Strength (Kekuatan)

a)       Adanya undang-undang kesehatan yang jelas dalam mengupayakan penyelengaraan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia

b)       Adanya kebijakan pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Indonesia.

c)       Masyarakat Indonesia memiliki potensi untuk mengolah bahan-bahan alami menjadi obat-obatan  tradisional

d)       Di Indonesia masih banyak tempat-tempat yang masih asri yang dapat dijadikan tempat refleksi dan relaksasi

e)       Mata pencaharian yang beraneka ragam sesuai dengan potensi atau letak geografis daerah

  • § Weakness (kelemahan)
  1. Masih rendahnya kepedulian pemerintah terhadap pelayanan dan manajemen kesehatan masyarakat, seperti terbukti dengan lemahnya implementasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang memadainya fasilitas kesehatan
  2. Sulitnya pengadministrasian dalam memperoleh jaminan kesehatan khusus bagi masyarakat miskin
  3. Tingginya harga kebutuhan pokok sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat miskin yang mengakibatkan kurang terpenuhinya kebutuhan dasar
  4. Biaya pengobatan yang cenderung kurang dijangkau oleh masyarakat miskin
  5. Kualitas pelayanan yang kurang memadai sehingga mendorong paradigm masyarakat bahwa berobat ke luar negeri lebih baik
  6. Belum meratanya pembangunan di seluruh pelosok Indonesia sehingga masih terdapat banyak rakyat yang tinggal di daerah kumuh yang tidak sehat
  • § Opportunity (Peluang)
  1. 1.      Masuknya Indonesia dalam organisasi kesehatan dunia yaitu WHO (World Health Organization)
  2. 2.      Kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri dalam hal pertukaran pelajar, pengajar terkait dengan bidang pendidikan kesehatan
  3. 3.      Adanya IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sebagai wadah perkumpulan dokter Indonesia yang merupakan pedoman atau acuan
  4. 4.      Adanya IKDGI (Ikatan Dokter Gigi Indonesia) dalam pengadaan kerjasama untuk peningkatan kesehatan gigi

  • § Threats (Tantangan)
  1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Pada saat ini sedang

berlangsung revolusi ilmiah dalam bidang kesehatan terutama ilmu kedokteran, yaitu revolusi dibidang bioteknologi yang dipacu oleh ilmu dasar, biologi sel, dan molekuler. Revolusi ilmiah ini disamping memberikan kemajuan teknologi rekayasa biomolekul dan melahirkan bioindustri baru,juga telah memacu revolusi dalam ilmu biomolekul itu sendiri. Kemajuan ini makin membuka jalan bagi para ahli ilmu kedokteran dan kesehatan dalam mengungkapkan tabir rahasia kehidupan pada tingkat molekul yang tidak terbayangkan sebelumnya. Hal ini akan terus membuka kemungkinan baru dalam pengobatan dan arena baru dalam penanggulangan penyakit.

  1. Pola penyakit yang semakin kompleks/transisi epidemiologi penyakit. Transisi demografi, perbaikan tingkat kesejahteraan,dan perubahan gaya hidup akan mengakibatkan terjadinya transisi epidemiologi penyakit yaitu meningkatnya penyakit menular yang belum sepenuhnya teratasi, sementara penyakit menular masih menjadi penyebab penyakit yang utama.
  2. Penyediaan jasa pelayanan yang makin bervariasi dan bermutu. Perubahan pola penyakit di masa depan, peningkatan jumlah penduduk, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat memungkinkan makin meningkatnya kebutuhan akan pelayanan kuratif, karena pelayanan preventif sudah menyatu dalam kehidupan sehari-hari.
  3. Percepatan penanggulangan penyakit -penyakit infeksi dan akibat kekurangan gizi serta penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kurang sehat. Lingkungan yang sehat merupakan factor penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum. Namun, industrialisasi dan urbanisasi yang terus meningkat berpotensi meningkatkan pencemaran lingkungan dan kelangkaan sumber air di masa datang sehingga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Selain itu, gizi buruk di Indonesia semakin meningkat, hal ini dikarenakan rendahnya daya beli masyarakat karena harga kebutuhan pokok melambung tinggi.
  4. Dibutuhkannya ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai dan profesional. Dalam hal ini Indonesia belum sepenuhnya memiliki, yang ada pun tidak merata penyebarannya dan masih terkonsentrasi di kota-kota besar.
  5. Tingginya ketimpangan regional dan social ekonomi dalam system kesehatan. Kelompok miskin seringkali mendapat akses kesehatan yang buruk dan umumnya mereka mendapatkan sdikit imunisasi atau pun mendapat bantuan medis dari para tenaga medis yang terlatih dalam proses melhirkan. Tingginya tingkat terkena penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular, telah mengurangi kemampuan orang miskin untuk memperoleh pendapatan sehingga mereka berada dalam lingkaran kemiskinan.
  6. Angka penularan HIV/AIDS semakin meningkat namun wabah tersebut sebagian besar masih terlokalisir. Penularan virus ini meningkat pada kelompok yang beresiko tinggi seperti menggunakan kondom pada aktivitas seks komersial atau menggunakan jarum suntik yang bersih dalam kasus pecandu obat-obatan (narkoba).

(Sumber: http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication)

Pada koran Pikiran Rakyat, diperkirakan pada tahun 2020 akan ada 11.328 anak di Jawa Barat yang terinveksi HIV. Perkiraan tersebut berdasarkan peningkatan kasus yang terus terjadi. Hingga kini HIV/AIDS yang terjadi di Jabar mencapai 2.888 kasus terutama pada mereka yang berusia 15-24 tahun. Hal ini dikemukakan pada rapat Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Tingkat Kota Cimahi. Sekretaris KPA yang sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi Endang Kususma Wardani, mengemukakan bahwa factor resiko yang mempercepat peningkatan prevalansi HIV/AIDS adalah tingginya penggunaan nafza suntik, industry seks yang menjamur, migrasi penduduk, kurangnya pengetahuan tentang infeksi menular seksual (IMS), serta rendahnya pemakain kondom bagi merekla yang memiliki aktivitas seksual tinggi. Selain itu factor lainnya adalah masih tingginya aktivitas penjaja seks (WPS) dan masyarakat yang melakukan bebas seks. (Kamis, 18 Februari 2010).

Selain itu, dalam Strategi Penanggulangan HIV/AIDS Nasional dikemukakan beberapa fase terkait kondisi HIV/AIDS di Indonesia sebagai berikut :

  • Situasi tahun 1987 – 2002

Pada 10 tahun pertama periode ini peningkatan jumlah kasus HIV dan AIDS masih rendah. Pada akhir 1997 jumlah kasus AIDS kumulatif 153 kasus dan HIV positif baru 486 orang yang diperoleh dari serosurvei di daerah sentinel. Penularan 70 % melalui hubungan seksual berisiko.Pada akhir abad ke 20 terlihat kenaikan yang sangat berarti dari jumlah kasus AIDS dan dibeberapa daerah pada sub-populasi tertentu, angka prevalensi sudah mencapai 5%, sehingga sejak itu Indonesia dimasukkan kedalam kelompok negara dengan epidemi terkonsentrasi. Jumlah kasus AIDS pada tahun 2002 menjadi 1016 kaus dan HIV positiv 2552 kasus. Jumlah ini jauh masih sangat rendah bila dibandingkan dengan estimasi Departemen Kesehatan bahwa pada tahun 2002 terdapat 90.000 – 120.000 kasus. Peningkatan yang cukup tajam disebabkan penularan melalui penggunaan jarum suntik tidak steril di sub-populasi pengguna napza suntik (penasun) meningkat pesat sementara penularan melalui hubungan seksual berisiko tetap berlansung.

  • Situasi tahun 2003 – 2006

Sejak awal abad ke 21 peningkatan jumlah kasus semakin mencemaskan. Pada akhir tahun 2003 jumlah kasus AIDS yang dilaporkan bertambah 355 kasus sehingga berjumlah 1371 kasus, semantara jumlah kasus HIV positif menjadi 2720 kasus.Pada akhir tahun 2003 25 provinsi telah melaporkan adanya kasus AIDS. Penularan di sub-populasi penasun meningkat menjadi 26,26% . Peningkatan jumlah kasus AIDS terus terjadi, pada akhir Desember 2004 berjumlah 2682 kasus, pada akhir Desember 2005 naik hampir dua kali lipat menjadi 5321 kasus dan pada akhir September 2006 sudah menjadi 6871 kasus dan dilaporkan oleh 32 dari 33 provinsi. Sementara estimasi tahun 2006, jumlah orang yang terinfeksi diperkirakan 169.000 – 216.000 orang. Data hasil surveilans sentinel Departemen Kesehatan menunjukkan terjadinya peningkatan prevalensi HIV positif pada sub-populasi berperilaku berisiko, dikalangan penjaja seks (PS) tertinggi 22,8% dan di kalangan penasun 48% dan pada penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebesar 68%. Peningkatan prevalensi HIV positif terjadi di kota-kota besar, sementara peningkatan prevalensi di kalangan PS terjadi baik di kota maupun di kota kecil bahkan di pedesaan terutama di provinsi Papua dan Irian Jaya Barat. Di kedua provinsi terakhir ini epidemic sudah cenderung memasuki populasi umum (generalized epidemic). Distibusi umur penderita AIDS pada tahun 2006 memperlihatkan tingginya persentase jumlah usia muda dan jumlah usia anak. Penderita dari golongan umur 20-29 tahun mencapai 54,77%, dan bila digabung dengan golongan sampai 49 tahun, maka angka menjadi 89,37%. Sementara persentase anak 5 tahun kebawah mencapai 1,22%. Diperkirakan pada tahun 2006 sebanyak 4360 anak tertular HIV dan separuhnya telah meninggal.

  • Kecenderungan dimasa depan

Kecenderungan Epidemi

Para ahli epidemiologi Indonesia dalam kajiannya tentang kecenderungan epidemi HIV dan AIDS memproyeksikan bila tidak ada peningkatan upaya penanggulangan yang bermakna, maka pada tahun 2010 jumlah kasus AIDS menjadi 400.000 orang dengan kematian 100.000 orang dan pada tahun 2015 menjadi 1.000.000 orang dengan kematian 350.000 orang. Penularan dari sub-populasi berperilaku berisiko kepada isteri atau pasangannya akan terus berlanjut. Diperkirakan pada akhir tahun 2015 akan terjadi penularan HIV secara kumulatif pada lebih dari 38,500 anak yang dilahirkan dari ibu yang sudah terinfeksi HIV. Kecenderungan ini disebabkan meningkatnya jumlah sub-populasi berperilaku berisiko terutama penasun dan karena masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Resistensi terhadap obat anti retroviral (ARV) lini pertama mungkin akan berperan, bilamana surveilans ARV belum berjalan baik dan penyediaan ARV lini kedua belum mencukupi.

Kecenderungan Respon

Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006 mengamanatkan perlunya peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di seluruh Indonesia. Respons harus ditujukan untuk mengurangi semaksimal mungkin peningkatan kasus baru dan kematian. Komisi Penanggulangan AIDS di semua tingkat akan semakin kuat. Anggaran dari sektor pemerintah diharapkan juga akan meningkat sejalan dengan masalah yan dihadapi. Sektor-sektor akan meningkatkan cakupan program masing-masing. Masyarakat sipil termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan meningkatkan perannya sebagai mitra pemerintah sampai ke tingkat desa. Sementara itu mitra internasional diperkirakan akan terus membantu pemerintah setidaknya sampai tahun 2010.

Akan tetapi disamping sikap optimis, pelaksanaan respons nasional akan menghadapi tantangan yang tidak kecil yang harus dicermati.

Masalah Kesehatan Di Indonesia

Data-data diatas adalah hal yang perlu untuk dicermati perihal permasalahan kesehatan. Walaupun terjadi peningkatan yang baik dari berbagai sector kesehatan hanya saja masih ada sector yang menunjukan masih kurangnya tingkat kesehatan masyarakat, factor penyebabnya dapat berasal dari pemerintah yang kurang berkontribusi dalam memberikan kebijakan, seperti contoh masih mahalnya biaya kesehatan, ataupun masyarakatnya yang cenderung tidak melakukan hidup sehat, seperti penciptaan lingkungan bersih dan pola konsumsi yang sehat. Masalah kesehatan di Indonesia masih bertumpu pada factor kemiskinan rakyat sehingga masih banyak tempat-tempt kumuh yang lingkungannya bertolak belakang dengan kesehatan. Rumusan masalah yang peulis utarakan mengenai aspek kesehatan, yaitu :

  1. Bagaimana peran strategis pendidikan dalam menumbuhkan pemahaman dini akan pentingnya kesehatan atau hidup sehat dalam lingkungan pendidikan informal dan formal ?
  2. Bagaimana peran strategis pendidikan pada lembaga pendidikan tinggi dalam mentransformasikan dan merealisasikan pembangunan kesehatan ?
  3. Bagaimana strategi pendidikan dalam mereflesikan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap tantangan kondisi kesehatan di Indonesia ?

1.1.1 Peran Strategis Pendidikan Dalam Aspek Kesehatan

Melihat kondisi nyata kesehatan di Indonesia, dalam hal ini pendidikan memiliki posisi penting dalam negupayakan dan menyelenggarakan Indonesia sehat. berikut ini dipaparkan peran strategis pendidikan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang difokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana peran strategis pendidikan dalam menumbuhkan pemahaman dini akan pentingnya kesehatan atau hidup sehat dalam lingkungan pendidikan informal dan formal ?

Untuk menanamkan pemahaman sejak dini akan pentingnya hidup yang sehat, dimulai dari pendidikan pada keluarga yang dimotivatori oleh orang tua. Penanaman hidup sehat dalam keluarga dapat dilakukan dengan memberikan contoh langsung kepada anak seperti kebiasaan hidup sehat (menggosok gigi, cuci tangan sebelum makan, mandi 2 kali sehari, membersihkan kebun, saluran air, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, makan 3 kali sehari, dan bisa memilih makanan dan minuman yang sehat dan bebas dari bahan kimia berbahaya dan sebagainya. Hal-hal kecil inilah yang pada akhirnya menumbuhkan kebiasaan hidup sehat pada diri sang anak, sehingga anak akan berperilaku sama ketika ia berada di tengah-tengah masyarakat.

Selanjutnya peran pendidikan formal dalam meningkatkan kesehatan dapat diterapkan pada program atau kurikulum diberbagai jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan dini, dasar, dan menengah, sekolah dapat menerapkan program-program atau kurikulum baik yang bersifat intrakurikuler seperti adanya pelajaran PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) yang secara tidak langsung dapat mendidik siswa untuk mengenal dan memahami lingkungannya sehingga peserta didik terbiasa untuk hidup bersih dan sehat. Selain itu, ada juga kegiatan sekolah yang bersifat ektrakurikuler, diantaranya PMR (Palang Merah Remaja). Kegiatan ini merupakan lahan bagi siswa untuk mengimplementasikan atau menerapkan hidup sehat dalam kehidupannya sehari-hari. Selain itu, pada tingkat sekolah dasar, seringkali diadakan program “DOKCIL” (Dokter Cilik), hal ini dapat menjadi motivasi bagi peserta didik untuk melestarikan hidup sehat dan bersih.

Selain itu, terdapat UKS (Unit Kesehatan Sekolah) yang memiliki sasaran utama untuk meningkatkan atau membina kesehatan peserta didik dan lingkungannya. Secara general, program UKS di setiap sekolah terdiri dari :

a)       Mencapai lingkungan hidup yang sehat

Sekolah harus memenuhi “school plant”, misalnya gedung sekolah harus ditanami rumput, air yang bersih, WC tersedia dan memenuhi persyaratan serta dibersihkan setip hari, ruang kelas yang bersih dan nyaman, dan sebagainya.

b)       Pendidikan kesehatan

Dimulai dengan cara memberikan informasi bahwa kebiasaan hidup sehat merupakan modal utama dalam kehidupan, misalnya dengan memberikan informasi mengenai tempat tinggal yang sehat, mandi dua kali sehari, makanan bergii, dan sebagainya.

c)       Pemeliharaan kesehatan di sekolah

Berkaitan dengan peran guru dalam memberikan perhatian kepada peserta didik, seperti menegur saat pakaian kotor dan sebagainya.

Untuk mengembangkan program sekolah tersebut, sekolah dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga kesehatan terkait dalam memberikan penyuluhan atau pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan umum dan khusus yang dilakukan secara berkala (pemeriksaan gigi, dll) bagi seluruh warga sekolah. Sejak masuk kelas satu, peserta didik sudah mulai diajarkan hidup sehat, lingkungan sehat, pemberantasan penyakit, sehingga peserta didik terpelihara kesehatan jasmani dan rohaninya.

Bagaimana peran strategis pendidikan pada lembaga pendidikan tinggi dalam mentransformasikan dan merealisasikan pembangunan kesehatan ?

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin sadar akan pentingnya kesehatan. Pada jenjang pendidikan tinggi, peran pendidikan sangat sentral dalam menghasilkan output-output yang akan berkontribusi untuk mentransformasikan pengetahuan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya  kesehatan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk mereflesikan dan mengimplementasikan manajeman kesehatan yang berkualitas, saat ini telah banyak pendidikan-pendidikan tinggi baik universitas maupun institusi yang telah membuka program kesehatan seperti jurusan kedokteran, manajemen kesehatan, keperawatan, dan sebagainya. Dengan adanya program seperti ini diharapkan terlahir generasi-generasi baru yang paham dan memiliki kemampuan serta kredibiolitas dalam menguapayakan penyelenggaraan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Selain itu, pendidikan tinggi diantaranya universitas merupakan pendidikan tertinggi yang bertugas memberikan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk yang bermanfaat. Dalam hal ini, jurusan dari berbagai pendidikan kesehatan dalam melakukan program pengabdian masyarakat seperti pengobatan gratis dan sebagainya yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan mendapatkan pemeriksaan kesehatan.

Bagaimana strategi pendidikan dalam mereflesikan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap tantangan kondisi kesehatan di Indonesia ?

Seperti yang kita ketahui bahwa telah banyak program-program atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah dalam mengupayakan penyelenggaraan kesehatan guna menjadikan rakyat Indonesia menjadi manusia yang sehat baik jasmani maupun rohani. Kebijakan yang dibuat atau dirumuskan ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh. Adapun program yang telah dicanangkan pemerintah dalam menghadapi tantangan saat inisebagai berikut :

  • Tantangan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan

Dalam menjawab tantangan ini, pemerintah dapat memperioritaskannya pada           program-program kesehatan di pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi harus mampu menyediakan berbagai teknologi pengembangan kesehatan yang akan disalurkan pada mahasiswa-mahasiswa sehingga mereka memiliki pengetahuan yang         komprehensif dalam masalah kesehatan. Selain itu, pendidikan tinggi kesehatan dapat membangun kerjasama dengan pendidikan tinggi kesehatan lainnya baik secara local, nasional maupun global dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi kesehatan di Indonesia.

  • Tantangan pola penyakit yang semakin kompleks di Indonesia akan semakin menghambat keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia, karena secra tidak langsung penyakit kompleks tersebut mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat miskin sehingga kemiskinan akan semakin meningkat. Dalam membantu masyarakat terkait pelayanan kesehatan, pemerintah telah mengupayakan program-program seperti Askeskin atau Jamkeskin untuk masyarakat miskin, Jamkesmas, serta Jamsostek yang diperuntukkan bagi tenaga kerja. Dengan adanya bantuan seperti itu diharapkan masyarakat dapat terbantu dalam kemudahan pembiayaan kesehatan. Selain itu, pemerintah telah mengupayakan anggaran dana bagi posyandu-podyandu atau puskesmas dalam membantu masyarakat khususnya pelayanan bagi ballita dan anak-anak.
  • Tuntutan jasa pelayanan yang makin bermutu serta dibutuhkannya tenaga kesehatan yang memadai dan professional. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, sumber daya manusia merupakan unsur penting. Untuk itu, perlu dibangun tenaga kesehatan yang professional. Dalam merealisasikan semua ini, penidikan tinggi tetap memiliki peran yang strategis dalam mencetak tenag-tenaga kesehatan yang professional yang dibutuhkan bagi peningkatan kesehatan Indonesia. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi para calon tenaga kesehatan sangat dibutuhkan, seperti ada seminar tentang kesehatan yang mengupas tentang kondisi kesehatan Indonesia, dan sebagainya.
  • Tantangan peningkatan kurangnya gizi pada masyarakat miskin, khususnya pada balita dan anak-anak. Dalam hal ini, pemerintah mengupayakan posyandu-posyandu dalam melayani dan memberikan vitamin atau asupan gizi bagi penduduk daerah tersebut. Pelayan posyandu atau puskesmas (kader puskesmas), sebaiknhya mengadakan berbagai kegiatan yang membantu dalam pelayanan dan pemahaman kesehatan bagi warga di sekitarnya, sehingga semua warga dapat memahami dan menjalani hidup sehat.
  • Tingginya ketimpangan regional dan status ekonomi dalam system kesehatan. Seperti yang diketahui pemerintah telah mengupayakan program kesehatan bagi masyarakat miskin yaitu askeskin. Namun pada kenyataannya program tersebut masih mempersulit warga miskin. Untuk itu, kebijakan yang pemerintah buat jangan sampai mempersulit orang miskin. Sebaiknya program atau kebijakan tersebut harus terus dilakukan pengawasan, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga tidak akan terjadi ketimpangan yang mengakibatkan masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan pelayanan kesehatan.
  • Tantangan peningkatan kasus HIV-AIDS. Terkait hal ini, pemerintah telah membuat kebijakan dalam pembentukan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Nasional. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagai penanggung jawab upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia mempunyai tugas yang sangat berat sehingga memerlukan kawenangan yang jelas untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efektif. Tugas pokok dan fungsi KPA Nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 75 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:
  1. Menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum pencegahan, pengendalian dan penaggulangan AIDS;
  2. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan; Pelayanan, pemantauan, pengendalian dan penaggulangan AIDS;
  3. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai AIDS kepada berbagai media massa, dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
  4. Melakukan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS;
  5. Mengkoordinasikan pengelolaan dan dan informasi yang terkait dengan masalah AIDS;
  6. Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan AIDS;
  7. Memberikan arahan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan AIDS.

Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota dibentuk dan dipimpin masing-masing oleh Gubernur dan Bupati/ Walikota. KPA di daerah membantu kelancaran pelaksanaan tugas KPA Nasional.

Dalam Strategi Penanggulangan HIV-AIDS 2010, dikemukakan Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah bersama-sama dibantu oleh mitra internasional. Pemerintah meliputi departemen, kementerian, lembaga non-departemen dan dinasdinas daerah serta TNI dan POLRI. Masyarakat meliputi LSM, swasta dan dunia usaha, civil soceity lainnya dan masyarakat umum. KPA di semua tingkat berfungsi sebagai koordinator.

1.2 Kesejahteraan

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sebagian besar rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah, hal ini dapat dilihat dari beberapa indicator yang akan dibahas dengan menggunakan sumber data yang tersedia seperti di bawah ini.

1.2.1 Kondisi Kesejahteraan Indonesia Berdasarkan IPM

Pandangan lama menyatakan indikator masyarakat sejahtera adalah PDB (Pendapatan Domestik Bruto), namun saat ini sejak tahun 1990 HDR (Human Development Report) telah menerbitkan Human Deveopment Index (Index Pembangunan Manusia) yang mengartikan tingkat kesejahteraan secara lebih luas. Berikut adalah data mengenai angka IPM perprovinsi dan posisi IPM Indonesia secara internasional :

Tabel 7 : Data peringkat dan besaran IPM berdasarkan provinsi di Indonesia sejak tahun 1996-2005 (Sumber : BPS )

Intrepretasi dari data tersebut adalah terjadi peningkatan dalam nilai IPM per-tahunya, IPM tertinggi adalah DKI Jakarta, hal tersebut menunjukan masih diperlukannya pemerataan, agar tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara nasional.

Data IPM Indonesia skala internasional, Tahun 2009 Indonesia ada diperingkat 111, jauh lebih buruk dari 2 negara yang dirundung perang, Palestina (110) dan Srilangka (102).

Dalam IPM, tingkat kesejahteraan diukur dengan menggabungan 3 dimensi pembangunan manusia diantaranya kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ketiga indicator tersebut memiliki tiga kegiatan pokok diantaranya :

  1. Usia harapan hidup : hasil pengukurannya adalah berdasarkan angka harapan hidup masyarakat. Rata-rata Angka Harapan Hidup pada saat lahir (eo) adalah hasil perhitungan proyeksi yang sering dipakai sebagai salah satu indikator kesejahteraan rakyat. Berikut adalah data mengenai Angka Harapan Hidup Negara Indonesia.

Tabel 8 :  Estimasi Angka Harapan Hidup (eo) menurut Provinsi, 2000-2025

Data tersebut adalah proyeksi BPS dalam melihat angka harapan hidup Negara Indonesia. Dari data tersebut dapat dilihat bahwasannya harapan hidup masyarakat Indonesia hanya mencapai angka 75 tahun, berarti rata-rata penduduk akan berumur hingga 75 tahun.

  1. Pengetahuan atau pendidikan diukur melalui indikator-indikator seperti pada tabel berikut.

Table 9 : indicator pendidikan tahun 2004-2009 (BPS)

  1. Standar hidup layak : di ukur dengan rata-rata pendapatan per kapita riil yang disesuaikan” (adjusted real percapita expenditure). Adapun data mengenai standar hidup layak tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 10 : Produk domestik bruto perkapita, produk nasional bruto perkapita dan pendapatan nasional perkapita

1.1.1 Kondisi Kesejahteraan Indonesia Dilihat Dari Indikator Kemiskinan

Indikator utama masih rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Menurut BPS kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut sebagai garis kemiskinan, yakni kebutuhan dasar makanan setara 2100 kalori energi per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok (BPS, 1996).

Pada tahun 2004, angka kemiskinan masih sebesar 36,2 juta (16,6%). Angka ini sempat turun pada tahun 2005 menjadi 35,1 juta (16%). Namun naik lagi pada tahun 2006 menjadi 39,3 juta (17,8%) karena dipicu kenaikan harga BBM pada tahun 2005. Sejak tahun 2007 hingga 2009 trend angka kemiskinan terus menurun dan telah menyentuh angka 32,5 juta (14,2%) pada tahun 2009 ini.

Selain kemiskinan, angka pengangguran juga masih cukup besar. Pada tahun 2004, angka pengangguran sebesar 10,2 juta (9,8%), kemudian terus meningkat menjadi 10,8 juta (10,3%) pada tahun 2005 dan 11,1 juta (10,4%) pada tahun 2006. Serupa dengan fenomena kemiskinan, angka pengangguran mengalami penurunan pada tahun 2007 hingga 2009. Pada tahun 2009 ini, angka pengangguran masih sebesar 9,2 juta (8,1%). Hal tersebut merupakan contoh bahwasannya kesejahteraan Indonesia masih relative rendah dilihat dari indictor kemiskinan dan pengangguran.

Di bawah ini terdapat beberapa data yang menjadi indicator kesejahteraan dilihat dari aspek kemiskinan.

  • Data kondisi keluarga Indonesia

Tabel 11 : Indikator perumahan 1995-2008

Interpretasi

Data di atas menunjukkan kondisi rumah tangga atau keluarga dilihat dari beberapa aspek infrastruktur fisik, dimana masih banyak terdapat warga Indonesia yang belum mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang dasar 1945, seperti masih banyaknya penduduk yang tinggal dirumah dengan atap dan dinding yang tidak permanen (tempat kumuh), sanitasi atau sumber air yang terbatas dan belum memadai, penerangan yang terbatas, dan lainnya. Hal ini menunjukkan masih tingginya tingkat kemiskinan di negara Indonesia.

Undang-Undang No. 10 tahun 1992 menyebutkan bahwa Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota, serta antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.

Dari data-data tersebut, maka dapat diketahui kondisi kesejahteraan Indonesia melalui suatu analisis sebagai suatu pengembangan dari berbagai problematika yang ada di Indonesia. Analisis yang digunakan adalah analisis SWOt sebagai berikut :

Kesejahteraan Dengan Analisis SWOT

  • Strength (Kekuatan)

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dalam rangka pembangunan nasional, terutama ditujukan kepada pembinaan dan pemupukan kemampuan serta     kesanggupan anggota masyarakat yang terhalang karena keadaan sosial ekonomi,  sosial budaya, fisik, dan mental untuk lebih dapat melakukan peranan mereka secara positif dalam proses pembangunan. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah menjadi salah satu indicator perlunya pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas dalam menghadapi persaingan global saat ini. Dengan demikian kelompok-kelompok masyarakat tersebut memperoleh kemungkinan untuk mendapatkan kehidupan layak sesuai dengan azas keadilan sosial yang merata. Kebijaksanaan itu juga ditujukan untuk mengurangi ketidakserasian sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat. Perhatian juga diberikan kepada masalah-masalah yang timbul sebagai akibat pengaruh sampingan dalam proses perkembangan yang menyebabkan kemerosotan nilai-nilai, misalnya pelacuran, perjudian yang tidak terawasi, penyalahgunaan narkotika, dan sebagainya.

  • Weakness (kelemahan)

1. Rendahnya kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Penyandang cacat masih menghadapi kendala untuk kemandirian, produktivitas dan hak untuk hidup normal yang meliputi antara lain akses ke pelayanan sosial dasar, terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis kecacatan, dan aksesibilitas terhadap pelayanan umum untuk mempermudah kehidupan mereka. Sedangkan masalah ketunasosialan yang terdiri dari gelandangan dan pengemis serta tuna susila, selain disebabkan oleh kemiskinan juga diakibatkan oleh ketidakmampuan individu untuk hidup dan bekerja sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Masalah lainnya adalah rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial dan belum serasinya kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat nasional dan daerah.

2. Masih lemahnya penanganan korban bencana alam dan sosial.

Peristiwa bencana alam merupakan kejadian yang sulit diperkirakan secara tepat. Permasalahan pokok yang dihadapi adalah masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya bencana alam. Selain itu, masih adanya sikap mental sebagian warga masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah rawan bencana alam yang menghambat kelancaran penanganan bencana. Penanganan eks-korban kerusuhan sosial (termasuk pengungsi) yang terjadi di berbagai daerah sebagai akibat dari kerusuhan dan gejolak sosial berjumlah sangat banyak dan tersebar di berbagai lokasi, perlu terus diupayakan agar terjaga kelangsungan hidupnya. Hal ini dapat menimbulkan masalah lain, seperti penempatan kembali eks-korban kerusuhan sosial di lokasi asal maupun baru, masalah sosial psikologis dan kecemburuan sosial antara pendatang dengan penduduk setempat, dan keterlantaran anak di lokasi pengungsian. Pada tahun 2003 jumlah korban bencana alam yang harus ditangani sekitar 1,13 juta jiwa, sedangkan eks-korban kerusuhan sosial sekitar 654,9 ribu jiwa (Data Departemen Sosial).

3. Lemahnya SDM Indonesia dalam mengelola sumber daya yang melimpah

Hal ini sudah menajdi kelemahan bangsa Indonesia yang walaupun disadari oleh bangsa Indonesia sendiri namun masih banyak yang belum berusaha memperbaikinya. Kemiskinan terjadi diakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat Indonesia yaitu makan. Ironis memang, pada sisi lain Indonesia merupakan negara agraris dengan sumber daya alam yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.

4. Inkonsistennya kebijakan atau program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat

Banyak program yang pemerintah canangkan untuk penanggulangan kemiskinan, namun pada kenyataan program itu hanya sebatas wacana yang belum sepenuhnya terealisasi. Inkonsistennya implementasi kebijakan pemerintah semakin memberatkan penderitaan rakyat. Korupsi yang merajalela menjadi masalah yang sudah sangat biasa di Indonesia. Banyak pejabat pemerintah yang seringkali memanfaatkan dana untuk rakyat miskin demi kehidupan pribadinya.

  • Opportunities (Peluang)
  1. Indonesia masuk ke dalam organisasi dunia seperti PBB, WHO, UNESCO, dan sebagainya
  2. Beranekaragamnya kebudayaan di Indonesia yang dapat dijadikan warisan budaya dan pelestarian budaya untuk meningkatkan devisa negara
  3. Sector pariwisata yang beragam dan menarik merupakan salah satu peluang devisa terbesar Indonesia
  4. Tingginya minat rakyat Indonesia untuk bekerja di luar negeri, dalam hal ini merupakan peluang bagi pemerintah untuk melatihmereka sehingga mampu bersaing dengan pekerja di negar tersebut, tidak hanya sekedar menjadi pegawai rendahan.
  • Threats (Tantangan)
  1. Era globalisasi dan modernisasi yang mengharuskan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan daya saing yang kuat
  2. Ketidakpercayaan diri rakyat Indonesia untuk menciptakan hal-hal yang baru atau inovasi
  3. Kestabilan ekonomi yang belum memadai menjadi tantangan bagi negara Indonesia dalam meningkatkan pendapatan atau penghasilan rakyat Indonesia
  4. Paradigma rakyat Inndonesia yang menganggap bahwa produk luar kualitasnya lebih baik, sehingga produk-produk tersebut masih beredar di pasaran secara meluas.
  5. Budaya konsumtif rakyat Indonesa yang cukup  sulit untuk dirubah

1.1.1 Masalah Kesejahteraan di Indonesia

Dari analisis yang dilakukan terhadap kondisi real negara Indonesia maka dapat disimpulkan masalah utama yang menjadi masalah dasar dari lemahnya kesejahteraan di Indonesia adalah kemiskinan dan penganguran yang berdampak terhadap kehidupan social masyarakat. Masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia telah menjadi permasalahan struktural, bukan permasalahan atau fenomena sesaat. Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan mudah. Dalam IPM dengan ketiga indikatornya, masalah kemiskinan dan pengangguran dapat dikatakan masalah ekonomi, namun ke tiga indicator HDI merupakan suatu kesatuan dimana setiap indikatornya saling keterkaitan. Untuk itu dalam meminimalisasi masalah kemiskinan dan pengangguran sebagai masalah dasar kesejahteraan di Indonesia harus mengau pada aspek lainnya, seperti aspek pendidikan dan kesehatan. Rumusan masalah yang penulis utarakan terkait dengan aspek kesejahteraan social, yaitu :

  1. Bagaimana strategi pendidikan dalam menumbuhkan mentalitas kemandirian generasi penerus bangsa di lembaga formal, informal, dan nonformal ?
  2. Bagaimana pendidikan berkontribusi terhadap peningkatkan taraf hidup masyarakat dalam mewujudkan program pemerintah guna menciptakan kesejahteraan terkait dengan permasalahan yang ada ?

1.1.2 Peran Strategis Pendidikan Dalam Pembangunan Kesejahteraan

Dalam meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, pendidikan peranan penting dalam memecahkan berbagai persoalan yang ada guna membantu pemerintah meminimalisis tingkat kemiskinan dan pengangguran sebagai masalah mendasar dari lemahnya kesejahteraan di Indonesia. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan yang tertuang pada rumusan masalah sebagai alur dalam menjawab peran strategis pendidikan. Adapun pembahasan dari rumusan masalah tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut

Bagaimana strategi pendidikan dalam menumbuhkan mentalitas kemandirian generasi penerus bangsa di lembaga formal, informal, dan nonformal ?

a) Peran Strategis Pendidikan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Di Lembaga Formal

Pada dasarnya peranan pendidikan dalam peningkatan kesejahteraan di lembaga formal adalah dengan menyediakan program-program sekolah yang dapat membantu meningkatkan kemandirian bagi peserta didik. Program yang dapat diterapkan sekolah, diantaranya adalah pendidikan kewirausahaan dan koperasi sekolah. Pendidikan kewirausahaan merupakan salah satu alternative dalam menumbuhkan dan melatih mentalitas peserta didik untuk hidup mandiri, karena bangsa Indonesia memiliki kelemahan dalam hal kemandirian local dan daya saing. Dalam prosesnya, pendidikan kewirausahaan dapat dilakukan dengan mengadakan kelompok-kelompok pengusaha, khususnya di tingkat SMA. Untuk menambah pengetahuan para peserta didik terkait dengan pendidikan kewirausahaan, sekolah dapat menjalin kerjasama dengan DU/DI atau instansi terkait, seperti kunjungan ke perusahaan-perusahaan, pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja, dan sebagainya. Selain itu, pendidikan kewirausahaan dapat pula menjadi program tambahan di sekolah yang termasuk ke dalam kurikulum baku sekolah.

Program lainnya dalam meningkatkan kemandirian untuk kesejahteraan, sekolah dapat mengupayakan program koperasi sekolah, baik untuk siswa maupun guru. Tujuan dari koperasi sekolah secara umum adalah membentuk sifat kegotongroyongan dan saling membantu diantara sesame peserta didik khususnya yang berada di sekolah. Sedangkat tujuan khusus dari koperasi sekolah ini yaitu :

  • Menanamkan rasa solidaritas social diantara peserta didik
  • Melatih hidup gotong royong
  • Melatih peserta didik menyimpan dan mengembangkan modal melalui koperasi
  • Melatih peserta didik berorganisasi
  • Menanamkan pengertian kepada peserta didik akan arti penting dalam akumulasi dan penyaluran modal sehingga tidak berceceran. Dengan adanya koperasi sekolah, uang saku peserta didik tidak akan digunakan secara boros, akan tetapi diinvestasikan kepada koperasi sehingga apabila diperlukan dapat meminjam atau mengambil di koperasi.
  • Memberikan bantuan kepada peserta didik yang membutuhkan melalui kredit

Kedua program ini sangat baik ditanamkan di sekolah, karena akan melatih kebiasaan hidup mandiri dan teratur, sehingga tidak akan terlalu berfokus pada pemberian orang tua.

b) Peran Strategis Pendidikan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Di Lembaga Informal dan Nonformal

Peran strategis dalam pendidikan informal bisa dilakukan oleh orang tua dengan membimbing anaknya untuk pintar memilih program-program yang telah disediakan oleh lembaga formal. Orang tua sebaiknya memfasilitasi anaknya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya agar anak tersebut mampu dan siap untuk menghadapi tantangan global di masa yang akan datang. Diperlukan perhatian lebih dari keluarga khususnya orang tua, dalam menggali dan mengembangkan potensi yang ada padi diri anak, sehingga anak akan mengetahui potensi apa yang memang harus terus dikembangkan. Untuk memfasilitasi anak tersebut, selain bertumpu pada pendidikan formal, orang tua juga dapat memberikan kesempatan kepada anak melalui pelatihan-pelatihan atau kursus di lembaga-lembaga nonformal dalam mengembangakan potensi tersebut. Pelatihan-pelatihan yang diikuti di lembaga nonformal tersebut dapat disesuaikan dengan minat, bakat, jurusan di sekolah (SMA/SMK) maupun kebutuhan pasar saat ini. Dengan demikian akan ada relevansi antara pendidikan formal dengan pendidikan nonformal yang dibarengi dengan bantuan dari figure orang tua sebagai pendidikan informal.

Bagaimana pendidikan berkontribusi terhadap peningkatkan taraf hidup masyarakat dalam mewujudkan program pemerintah guna menciptakan kesejahteraan terkait dengan permasalahan yang ada ?

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa masalah mendasar yang menghambat kesejahteraan rakyat adalah masalah kemiskinan dan pengangguran. Kedua masalah ini merupakan masalah structural yang sulit untuk dipecahkan namun dapat diminimalisir. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang dibentuk dan disusun dalam program-program atau kebijakan guna mencapai kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun beberapa program yang telah pemerintah upayakan diantaranya :

  • PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri

Sesuai janji Pemerintah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (3/8) lalu, program kesejahteraan rakyat menjadi bagian dari prioritas Rencana Kerja Pemerintah tahun 2010. Salah satunya adalah menggulirkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Paskah Suzetta di Jakarta, Rabu (5/8). “Pemerintah akan mengalokasikan Rp 16 triliun untuk membiayai PNPM Mandiri tahun 2010 nanti. Nilai alokasi itu bertambah sekitar Rp 2,3 triliun dari alokasi PNPM Mandiri tahun 2009 sebesar Rp 13,7 triliun. Ini merupakan kelanjutan langkah mengatasi kemiskinan di tingkat masyarakat lewat wadah PNPM Mandiri,” (http://www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/19174/Guliran-Dana-PNPM-Mandiri-2010-Rp-16-Triliun) [Rabu, 05 Agustus 2009 | 15:28).

PNPM Mandiri ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dapat membantu mereka mendapatkan penghasilan atau pendapatan untuk meneruskan kelangsungan hidupnya. Dalam hal ini, pendidikan dapat berkontribusi dalam memberikan pemahaman dan pelatihan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha terkait dengan program PNPM Mandiri ini. Dengan demikian, potensi masyarakat akan tergali dan mampu hidup mandiri dengan menghsilkan sesuatu yang inovatif.

  • SJSN (Sistem Jaminan Sosial)

Program atau kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintahkhususnya Menko Kesra diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi negara yang memiliki tingkat kemandirian dan daya saing yang kuat.      SJSN sebagai salah satu upaya pemerintah bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup  yang layak  bagi setiap peserta dan anggota keluarganya, merupakan upaya memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka implementasi  UU No. 40 Tahun  2004 tentang SJSN, telah dibentuk kelembagaan SJSN, yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional  melalui Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2008, dan penunjukan keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional melalui Keputusan Presiden No 110 Tahun  2008.   Menurut Menko Kesra (Agung Laksono) 7 Desember 2009, SJSN mengamanatkan perlunya penyelenggaraan lima program, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.Beliau juga mengemukakan dari kelima program tersebut, aminan kesehatan merupakan program yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Hal ini juga tersirat dalam Pasal 17 ayat (5) UU No. 40 Tahun  2004, dimana program Jaminan Kesehatan merupakan prioritas pertama implementasi SJSN.

Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan rakyat Indonesia memiliki perlindungan yang kuat sehingga kehidupannya dapat menjadi lebih baik.

  • Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan (KNPK)

Komite ini dibentuk untuk mempercepat dan mempermudah koordinasi, penanggulangan kemiskinan yang sebelumnya ditangani oleh Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang sekarang mejadi semacam badanatau lembaga yang langsung ditangani oleh Wakil Presiden Budiyono.

Dalam catatan Kompas, saat memberikan keterangan pers beberapa waktu lalu, Boediono menyatakan untuk penanggulangan kemiskinan akan ada beberapa perubahan yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Wapres mencontohkan subsidi langsung akan dilakukan perbaikan dengan berfokus pada sasaran keluarga miskin. Sistem bantuan sosial bukan tunai lagi, akan tetapi bersifat bersyarat. (Sumber : www.menkokesra.go.id/content/view/14132/39 [24 Februari 2010]

  • Program Porsi SMK 70% dan SMA 30%

Pemerintah menetapkan bahwa porsi untuk Sekolah Menengah Kejuruan diperbesar dibandingkan SMA. Hal ini dilakukan sehubungan dengan semakin kompetitifnya kebutuhan di dunia kerja. Dengan proporsi seperti ini, diharapkan lulusan SMK mampu memiliki kemampuan yang kompatibel dalam memenuhi posisi di berbagai sector pembangunan dan terlebih lagi mampu membuka usaha sendiri yang nantyinya diharapkan menjadi lapangan kerja baru untuk orang lain. Program ini bukan berarti menyampingkan SMA, akan tetapi semua ini bertujuan untuk menciptakan investasi yang siap menduduki dunia kerja dengan kemampuan yang memadai.

Kurikulum yang diterapkan di SMK diharapkan memiliki relevansi dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang dan dinamis. Dengan demikian peserta didik dibekali kemndirian dengan keahlian sesuai dengan jurusan atau rumpun SMK baik itu Program Manajemen Bisnis, Pariwisata, Tekhnologi, Otomotif, Tat Boga, dan sebagainya.

Program-program pemerintah tersebut sudah sepantasnya mendapat dukungn penuh dari seluruh rakyat Indonesia, karena hal itu menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah mempunyai usaha untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia dalam menciptakan keadilan social yangmenyeluruh.

Dalam hal ini, pendidikan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa harus mampu mendewasakan dan membentuk pribadi-pribadi Indonesia yang jujur, amanah dan bertanggung jawab dalam menjalankan amnah yang diembankan kepada setiap diri pribadi.

BAB IV

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial  yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis.

Bentuk-Bentuk Kesehatan:

  • Bidang Kesehatan Keluarga
  • Kesehatan Lingkungan

Fungsi pelayanan  kesehatan:

  1. Fungsi sosial (fungsi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat pengguna pelayanan kesehatan )
    1. Fungsi teknis kesehatan (fungsi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat pemberi pelayanan kesehatan) dan
    2. Fungsi ekonomi (fungsi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan institusi pelayanan kesehatan).

Tujuan pelayanan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang memuaskan harapan dan kebutuhan derajat masyarakat (consumer satisfaction),

Indikator Indonesia sehat 2010:

  • Indikator derajat kesehatan yang merupakan hasil akhir, yang terdiri atas indikator-indikator mortalitas, indikator-indikator morbiditas, dan indikator-indikator status gizi.
  • Indikator hasil antara, yang terdiri atas indikator- indikator keadaan lingkungan, indikator-indikator perilaku hidup masyarakat, serta indikator- indikator akses dan mutu pelayanan kesehatan
  • Indikator proses dan masukan, yang terdiri atas indikator- indikator pelayanan kesehatan, indikator- indikator sumber daya kesehatan, indikator- indikator menejemen kesehatan, dan indikator- indikator kontribusi sektor- sektor terkait.

Menimbang dan mengingat hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesehatan merupakan hal yang penting bagi manusia. Dalam hal ini yang terutama adalah kesehatan ibu dan ank. Namun sayangnya di negara Indonesia ini masih ada begitu banyak orang yang tidak menyadari akan pentingnya kesehatan. Hal ini terbuktinya dari tingginya tingkat kematian ibu dan anak di Indonesia. Selama ini pemerintah Indonesia masih terus berupaya untuk menekan angka kematian ibu dan ank. Salah satu contohnya adalah kejasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang sejak tahun 2005.

Kesejahteraan

Kesejahteraan (welfare) Ialah kata benda yang dapat diartikan nasib yang baik, kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran

Kriteria kesejahteraan:

  1. Kesejahtraaan masyarakat
  2. Kesejahteraan individu
  3. Kesejahteraan Sosial

Pendekatan kesejahteraan:

  1. Liberalisme
  2. Konservatifisme
  3. Strukturalisme

Indikator kesejahteraan:

  1. kependudukan,
    1. kesehatan dan gizi,
    2. pendidikan,
    3. ketenagakerjaan,
    4. taraf dan pola konsumsi,
    5. perumahan, serta sosial lainnya.

Menimbang dan mengingat hal tersebut maka kesejahteraan merupakan hal yang penting bagi proses pembangunan di negara Indonesia ini. Namun semua itu belum bisa dirasakan optimal karena dilapangan terdapat beberapa fakta yang bisa dikatakan kesejahteraan di negara Indonesia ini masih kurang baik, yaitu:

  1. Bahwa pembangunan yang sudah dilaksanakan belum mampu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bahwa kesejahteraan rakyat masih menunjukkan kesenjangan yang lebar, pemusatan kekayaan pada individu atau sekelompok orang, sehingga keadilan dan kemakmuran yang dicita-citakan dalam UUD 45 pasal 33 belum tercapai.
  2. Untuk kesejahteraan rakyat  diperlukan kecerdasan rakyat. Pendidikan harus merata dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
  3. Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya alam, sumber daya manusia yang luar biasa, yang seharusnya mampu mensejahterakan rakyat Indonesia dengan tetap menjaga kelestarian lingkungannya.
  4. Sistem ekonomi Pancasila diyakini dapat mensejahterakan rakyat Indonesia setara dengan negara-negara di dunia.
  5. Kesejahteraan sosial menciptakan prinsip tidak ada kemiskinan dalam Indonesia Merdeka. Kesejahteraan sosial meliputi demokrasi politik dan ekonomi
  6. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3.2  Saran

Kesehatan

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, penulis membuat rekomendasi berikut:

  • Tingkat pendidikan dan melek huruf yang tinggi
  • Komitmen pemerintah untuk reformasi kesehatan
  • Perlindungan finansial dan kepuasan pelanggan
  • Berpengalaman dengan program asuransi kesehatan
  • Sistem penyampaian perawatan kesehatan primer yang ekstensif
  • Ketersediaan obat yang secara umum baik
  • Daerah pedesaan harus mendapatkan prioritas dari pelayanan persalinan yang dibanti oleh staf kesehatan, dengan perhatian khusus pada bagian timur di Indonesia (Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara).
  • Bantuan harus diprioritaskan bagi kelompok ekonomi rendah, yang kurang pendidikan, masyarakat di pedesaan, dan petani, supaya dapat mengupayakan akses mereka ke pertolongan persalinan yang sepadan.
  • Mengevaluasi kebiijakan dan pelaksanaan dari “program bidan desa” di daerah pedesaan untuk meningkatkan pemanfaatannya.

Kesejahteraan

  1. Harus ada kebijakan politik pemerintah berdasar pada amanat konstitusi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan kebijakan ke arah negara kesejahteraan (welfare state).
  2. Pemerintah menyediakan dan menjamin  pendidikan bagi seluruh rakyat melalui perencanaan, implemntasi, dan evaluasi. Pendidikan harus dapat diakses merata secara nasional dan menghasilkan  manusia cerdas dengan sikap terbuka terhadap perubahan, dengan kemampuan belajar yang adaptif, serta memiliki wawasan lokal, nasional dan global.
  3. Nasionalisasi sektor2 yg memegang hajat hidup orang banyak
  4. Meninjau ulang perjanjian2 ekonomi yg merugikan perekonomian nasional
  5. Perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan Presiden, dan peraturan daerah yang berkaitan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya air dan mineral hendaknya direvisi.
  6. Mendorong dialog  kritis untuk mengurangi ketergantungan termasuk pada hutang.
  7. Pemerintah perlu kembali memperhatikan pengendalian jumlah penduduk.
  8. Pemerintah perlu lebih fokus dalam menciptakan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan untuk daerah-daerah atau wilayah yang terpinggirkan.

Tentang ilmucerdaspendidikan

Saya merupakan seorang anak yang terlahir dari keluarga hebat pada tanggal 10 Juni 1989 di Tasikmalaya. Dan berjuang menjadi seorang pemimpin, pekerja keras, manajer yang sukses demi membahagiakan keluarga dan kerabat dekat khususnya "IBU". Kekurangan saya yaitu suka menunda permasalahan untuk dipecahkan dan terkadang malas.he. Cita-cita saya menjadi mahasiswa berprestasi, mendapatkan beasiswa sampai sarjana, kerja di perusahaan Internasional di bagian pendidikan, melanjutkan S2, menjadi Dosen serta konsultan Pendidikan, lanjut S3 dan Dosen Berprestasi, sehingga Bisa Menjadi Professor dan Direktur Kampus Daerah Tasikmalaya.
Tulisan ini dipublikasikan di Makalah. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s