DAMPAK KEBIJAKAN BHMN TERHADAP SEMANGAT BELAJAR MAHASISWA

DAMPAK TERHADAP KEBIJAKAN BHMN TERHADAP SEMANGAT BELAJAR MAHASISWA

(Studi kasus di Universitasi Pendidikan Indonesia)

A. Konsep BHMN

Manfaat Perubahan Menjadi Badan Hukum Milik Negara

1.   Perubahan sistem pendidikan tinggi terjadi di berbagai negara dan perubahan tersebut umumnya meliputi kebutuhan untuk otonomi yang lebih luas. Perubahan tersebut tidak terjadi tanpa adanya ketegangan. Oleh karena itu seluruh pelaku perubahan harus yakin akan nilai/hakekat/norma perubahan tersebut, paling tidak ditinjau dari perspektif kepentingan nasional dan bukan dari perspektif kepentingan individu. Seperti halnya di berbagai negara, pemahaman nilai/hakekat/norma perubahan tersebut ternyata masih rancu dan rentan terhadap penyalahgunaan.

2.   Pada perguruan tinggi yang bersangkutan, pemahaman akan perubahan tersebut masih rancu karena adanya benturan kepentingan sebagian personil perguruan tinggi. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pemahaman publik tentang manfaat perubahan tersebut, tidak hanya pada tingkat perguruan tinggi akan tetapi juga pada tingkatan pemerintah dan lembaga legislatif. Dengan demikian diperlukan adanya pendefinisian terhadap tingkat otonomi yang diharapkan untuk setiap jenjang beserta argumentasi pendukungnya.

3.   Dalam konsep Badan Hukum Milik Negara yang telah dicanangkan, ditetapkan bahwa otonomi diberikan kepada perguruan tinggi negeri agar dapat berperan sebagai kekuatan moral, dan hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam reformasi pendidikan tinggi yang saat ini sedang dijalankan. Namun pengertian “kekuatan moral” tersebut masih abstrak dan perlu penterjemahan dalam bentuk rambu/panduan pelaksanaan untuk tiap perguruan tinggi. Tanpa adanya kejelasan tersebut, dikhawatirkan terjadinya penterjemahan otonomi secara bebas oleh setiap pihak yang berkepentingan yang disesuaikan dengan kepentingan pribadi masing-masing. Otonomi fiskal mungkin diterjemahkan oleh para dosen sebagai kenaikan gaji, yang kemudian dapat berakibat kepada kenaikan SPP mahasiswa. Otonomi bagi mahasiswa mungkin diterjemahkan sebagai kebebasan mahasiswa untuk bertindak bebas termasuk misalnya menolak kenaikan SPP. Departemen Keuangan mungkin menterjemahkan otonomi sebagai lepasnya tanggung jawab untuk pendanaan perguruan tinggi yang dapat berakibat kepada hilangnya fungsi pemerintah untuk menyelamatkan tugas mulia yang harus diembannya.dll.

Akuntabilitas

  1. Untuk menjamin akuntabilitas diperlukan tiga macam mekanisme berikut ini perwakilan dalam keanggotaan dan mekanisnie kerja Majelis Wali Amanat; validasi independen terhadap keluaran penguruan tinggi; pengaturan proses audit terhadap penggunaan dana publik untuk menghasilkan keluaran tersebut.
  2. Adanya Majelis Wali Amanat merupakan mekanisme utama untuk memperoleh akuntabilitas terhadap publik sccara luas. Dengan cara ini komunitas dapat memberikan pandangannya terhadap formulasi strategi pengembangan perguruan tinggi dan di lain pihak perguruan tinggi dapat memberikan umpan balik kepada komunitas. Majelis Wali Amanat merupakan lembaga tertinggi dari perguruan tinggi dan oleh karena itu harus menunjukkan akuntabilitasnya.
  3. Keanggotaan dalam Majelis Wali Amanat menjadi penting untuk dapat memberikan akuntabilitas publik, sehingga keanggotaannya harus dapat mewakili pihak-pihak yang berkepentingan (stake-holders) secara luas. Perguruan tinggi bertanggung jawab kepada masyarakat sehingga keanggotaan MWA juga harus merepresentasikan masyarakat tersebut. Keanggotaan MWA seyogyanya tidak didominasi oleh kalangan perguruan tinggi sendiri akan tetapi didominasi oleh kalangan luar penguruan tinggi sehingga jelas akuntabilitasnya. dll.
  4. Bagi institusi yang memperoleh otonomi finansial, fungsi pengawasan menjadi sangat penting dan konsep pengawasannya sangat berbeda dengan pengawasan yang selama ini dikenal di instansi pemerintah. Pengawasan tersebut akan diarahkan kepada pemenuhan kewajiban sesuai dengan peruntukan block-funding, apakah telah sesuai dengan tujuan pendanaan tersebut.
  5. Termasuk dalam pengawasan ini adalah pengawasan terhadap tindakan korupsi dan penyalahgunaan dana pemerintah untuk sektor yang seharusnya tidak disubsidi. Dengan demikian pengawasan dilakukan tidak hanya terhadap perolehan dana dari pemerintah akan tetapi juga terhadap dana yang diperoleh dan sumber lainnya secara komprehensif. Pola pengawasan semacam ini sudah normal dilakukan untuk institusi yang otonomi secara finansial.

Pengawasan

Kesiapan Perguruan Tinggi

  1. Sebelum perguruan tinggi siap melakukan proses otonomi sebagai BHMN, maka paling tidak terdapat tujuh butir yang harus dipersiapkan oleh perguruan tinggi sampai kepada tingkat sistem dan operasionalnya:

a.   mahasiswa

b.   matakuliah

c.   manajemen

d.   sumber daya manusia

c.   keuangan

f.   perolehan pendapatan

g.   administrasi yang profesional

2. Perguruan tinggi umumnya telah siap dengan sistem dan operasional untuk ke dua butir teratas, yaitu sistem untuk mahasiswa (misalnya pendaftanan, pendataan, pemantauan, hasil ujian, profil mahasiswa, data alumni dll.) dan sistem untuk matakuliah ( misalnya isi kurikulum, tatacara dan modus penyajian, matakuliah yang terkait, dosen yang relevan, pencatatan dan pendataan matakuliah, hasil pembelajaran yang diharapkan, tuntutan mahasiswa, tingkat keberhasilan mahasiswa, dll).

B. Implementasi BHMN di Perguruan Tinggi

Berkaitan dengan PT BHMN, mantan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas RI Satryo Soemantri Brodjonegoro pernah mengungkapkan bahwa di kalangan PT BHMN masih terdapat beberapa perbedaan pemahaman / salah tafsir mengenai BHMN, yang disebabkan antara lain :

  1. Perubahan status menjadi BHMN masih rancu karena adanya benturan kepentingan sebagian personil perguruan tinggi.
  2. Bahwa otonomi diberikan kepada perguruan tinggi negeri agar dapat berperan sebagai kekuatan moral, dan hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam reformasi pendidikan tinggi yang saat ini sedang dijalankan. Namun pengertian “kekuatan moral” tersebut masih abstrak dan perlu penterjemahan dalam bentuk rambu/panduan pelaksanaan untuk tiap perguruan tinggi. Tanpa adanya kejelasan tersebut, dikhawatirkan terjadinya penterjemahan otonomi secara bebas oleh setiap pihak yang berkepentingan yang disesuaikan dengan kepentingan pribadi masing-masing. Otonomi fiskal mungkin diterjemahkan oleh para dosen sebagai kenaikan gaji, yang kemudian dapat berakibat kepada kenaikan SPP mahasiswa. Otonomi bagi mahasiswa mungkin diterjemahkan sebagai kebebasan mahasiswa untuk bertindak bebas termasuk misalnya menolak kenaikan SPP. Departemen Keuangan mungkin menterjemahkan otonomi sebagai lepasnya tanggung jawab untuk pendanaan perguruan tinggi yang dapat berakibat kepada hilangnya fungsi pemerintah untuk menyelamatkan tugas mulia yang harus diembannya.

Tidak adanya konsensus ataupun kesamaan persepsi mengenai otonomi tersebut akan menyebabkan terjadinya kondisi yang tidak menentu. Oleh karena itu saat ini dibutuhkan suatu pemahaman secara nasional yang utuh mengenai otonomi yang dapat menggalang peran seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders), di mana setiap kelompok harus bersedia sedikit berkorban.

Sesungguhnya, dari berbagai polemik tentang PT BHMN, yang menjadi persoalan adalah pengertian nirlaba itu sendiri, karena menjadikan PT BHMN sebagai suatu lembaga “jasa” pendidikan yang tidak berorientasi keuntungan. Pada dasarnya BHMN adalah milik Pemerintah karena melakukan tugas yang diberikan oleh Pemerintah. Apabila BHMN tersebut kemudian juga melakukan kegiatan “swasta” di samping tugas utamanya yang dari Pemerintah, maka Pemerintah harus memastikan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, kegiatan “swasta” tersebut harus konsisten dan komplemen dengan misi utama perguruan tinggi dalam hal pendidikan dan penelitian. Ke dua, kegiatan “swasta” tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan yang didanai Pemerintah – artinya dana Pemerintah tidak digunakan untuk mensubsidi kegiatan “swasta”. Hal ini berarti bahwa kegiatan “swasta” tersebut harus sepenuhnya dibiayai oleh peserta/pelaku – termasuk di sini biaya untuk utilitas dan perawatan serta administrasi.

Menurut Dosen IPB Winarso Widodo, Dasar otonomi yang dikaitkan dengan kebebasan menghimpun dana ini, bila ditinjau dari substansi PP No 61/1999, masih patut dipertanyakan karena bagaimana cara menghimpun dana dari masyarakat dan konsumen PT, yaitu keluarga mahasiswa, tidak jelas tertulis. Bahkan, cara “memperoleh” mahasiswa baru pun tidak tertulis, kecuali Pasal 19 Ayat (2) tertulis, “Tata cara pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan Perguruan Tinggi dengan memperhatikan efisiensi, otonomi, dan akuntabilitas”. Memang ada hak berotonomi finansial, tetapi untuk itu PT BHMN dituntut mengelola secara efisien dan dapat dipertanggungjawab.

Tuntutan yang lebih penting adalah akuntabilitas yang menghendaki transparansi, keterbukaan PT BHMN dalam mengelola keuangan, terutama pengelolaan dana yang dihimpun dari masyarakat. Ini menjadi penting karena sebenarnya semangat PT BHMN adalah bertumpu pada aspek akuntabilitas dan transparansi yang disemangati prinsip pengelolaan sumber daya yang berasas pengelolaan yang profesional. Ini merupakan tujuan keempat penyelenggaraan PT BHMN, yang tertulis pada PP No 61/1999 Pasal 3 huruf d, berbunyi, “mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional”. Pengelolaan finansial yang profesional tentunya harus berpegang pada asas akuntabilitas dan transparansi.

Dengan penggunaan jalur khusus pada penerimaan mahasiswa baru, dikhawatirkan pihak PT BHMN akan kehilangan ”hati nurani”, betapa tidak apabila terdapat sepuluh orang saja seorang calon mahasiswa yang bersedia memberikan ”sumbangan dana pendidikan” sebutlah mencapai angka Rp. 100 juta, maka pundi-pundi yang berhasil diterima oleh PT tersebut sudah mencapai angka Rp. 1 milyar, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah pihak PT mampu mempertahankan idealismenya, dengan tetap konsisten mempertahankan hasil tes sang calon mahasiswa? Apabila konsistensi ini luntur, maka hal ini justru menjadi langkah awal bagi mundurnya dunia akademis kita.

Kekhawatiran terhadap jalur khusus ini juga diungkapkan oleh Suryadi dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), disebutkan bahwa hal ini justru akan menyedot peminat PTS ke PTN, pasalnya dengan biaya yang hampir sama dengan PTS maka calon mahasiswa pasti lebih memilih PTN favorit dibandingkan PTS. Bahkan berdasarkan pengamatannya telah ada indikasi penurunan minat calon mahasiswa untuk kuliah di PTS hingga 20 persen.

Menanggapi hal itu, pengamat pendidikan Darmaningtyas menegaskan, pemerintah harus segera mengambil langkah agar akses pendidikan bagi kalangan miskin tidak tertutup masuk PTN. Dia prihatin dengan langkah sejumlah PTN mengurangi jatah penerimaan mahasiswa lewat jalur reguler yang memungkinkan mahasiswa dari keluarga miskin bisa terjaring. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah memang berkewajiban membuat kebijakan yang memihak rakyat. Salah satunya adalah kebijakan kontrol terhadap biaya kuliah agar terjangkau semua lapisan anak bangsa. Jika tidak, mahalnya biaya pendaftaran dan biaya kuliah, dan hal itu membuat diskriminasi terhadap kaum papa untuk memperoleh pendidikan tinggi.

Ternyata paradigma pendidikan yang murah, layak dan berkualitas untuk semua rakyat Indonesia sepertinya sudah tidak berlaku lagi. Kita hanya bisa berdoa agar PT BHMN yang ada tetap pada komitmennya, yaitu memberi pendidikan berkualitas yang terjangkau seluruh masyarakat.

C. Dampak BHMN di UPI Khususnya terhadap Gairah Belajar Mahasiswa

Mahalnya biaya pada dunia pendidikan, sesungguhnya memang bukanlah kesalahan pihak PT BHMN semata Khususnya Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), karena apabila ditilik dari besaran anggaran yang diterima oleh pihak Universitas, hanya dapat menutupi rata-rata sekitar 30 % anggaran, yang antara lain diperuntukkan untuk anggaran rutin seperti pembayaran gaji dosen dan karyawan, serta anggaran pembangunan. Sehingga memaksa pihak kampus untuk mencari sumber dana ”lain”, seperti melaksanakan kerjasama di bidang penelitian dengan Institusi Pemerintah/dunia usaha, kontrak bagi hasil dan lain-lain, bahkan secara ekstrim memacu para dosen untuk ”nyambi di luar” yang pasti mengakibatkan terjadinya ”distorsi” proses pembelajaran. Untuk menutupi kekurangan dana yang berkisar 70% inilah pihak Universitas menggunakan berbagai cara seperti membangun gedung-gedung mewah seperti Isola Resort, tempat olah raga, Balai Pertemuan Umum (BPU),dll yang nantinya akan disewakan kepada mahasiswa dan masyarakat umum sehingga nantinya mendapatkan balas jasa dalam bentuk rupiah.

Dalam pengembangan sukses yang bisa dilakukan dan direncanakan oleh mahasiswa ketika proses pembelajaran di Kampus kata Yusuf alias Ucup Alumni jurusan Administrasi Pendidikan Angkatan 2004, yang telah dimodifikasi oleh penulis yaitu:

Keterangan: Disampaikan ketika kegiatan IPKA ADPEND di FIP UPI

1. Akademik

Dengan diberlakukanya UPI menjadi BHM maka memicu para dosen untuk ”nyambi di luar” yang pasti mengakibatkan terjadinya ”distorsi” proses pembelajaran. Ada beberapa dosen yang lebih mementingkan proyekannya dibanding tugas utama mereka menjadi Pendidik yang seharusnya mendidik para mahasiswa untuk cerdas, terampil dan kreatif dalam pemecahan berbagai permasalahan yang ada sesuai dengan keilmuan yang dipelajari. Namun itu merupakan angan-angan belaka ketika dosen lebih mementingkan proyekannya sehingga para dosen hanya sebatas memberikan tugas kelompok lalu hasilnya dipresentasikan tanpa adanya kontrol dari dosen yang bersangkutan yang lebih profesional dalam keilmuan yang sedang dibahas. Jadi menurut Irfan sebagai Presiden Rema UPI proses pembelajaran di kelas itu tidak kondusif sehingga apabila dibiarkan seperti ini terus menerus akan menyebabkan krisis intelektual dari mahasiswa UPI.

2. Organisasi

Organisasi merupakan suatu wadah ataupun lab untuk membuktikan apakah konsep yang telah dipelajari diperkuliahan itu sesuai apa tidak dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu organisasi sangat dirasakan penting dan setiap mahasiswa harus mengikuti keorganisasian yang ada di kampus. Untuk menunjang semua itu maka pihak universitas membangun fasilitas-fasilitas dan membebankan kepada mahasiswa dalam pembayaran SPP dan Uang Registrasi untuk mahasiswa baru.

Fasilitas olah raga yang seharusnya menjadi lahan untuk pengembangan minat dan bakat mahasiswa ternyata tidak begitu saja dapat digunakan oleh mahasiswa dikarenakan ada biaya penggunaan tempat yang harganya lumayan cukup menguras kantong menurut harga dan kemampuan para mahasiswa. “Dengan BHMN juga UPI terlalu menjaga fasilitas yang ada sehingga para rektorat membuat suatu kebijakan hanya sebelah tangan tanpa adanya konsolidasi dengan mahasiswa sebagai objek pembelajaran khususnya kebijakan tidak boleh adanya kegiatan setelah jam7 malam, sedangkan dalam membuat suatu kegiatan itu tidak selalu mulus adanya, terkadang ada suatu rencana yang tidak bisa disesuaikan dengan network planning yang sudah dibuat sehingga harus ada tindak lanjut yang urgent yang harus diselesaikan pada waktu itu dan memerlukan banyak waktu untuk memecahkan permasalahan tersebut. Oleh karena itu terkadang waktu yang diberikan oleh para rektorat terhadap kegiatan mahasiswa itu tidak cukup sehingga berdampak kepada hasil kegiatan yang seadanya tanpa adanya tujuan yang jelas dan sebatas rutinitas kegiatan yang mau tidak mau dilakukan ketika mahasiswa masuk organisasi baik di tingkat jurusan dan universitas yang hasil dari kegiatan tersebut kurang dirasakan atau berdampak kepada masyarakat luas”. Tutur Kiki Mustaqim Mensospol BEM REMA UPI periode 2010-2011.

Hal yang sama dirasakan oleh Ketua divisi advokasi Jurusan B.Inggris yaitu Untie yang mengatakan bahwa Kebijakan Rektorat terhadap pembatasan waktu berorganisasi mahasiswa menyebabkan tidak adanya tempat yang bisa dipakai ketika akan ada rapat mendadak untuk menyelesaikan permasalahan yang urgent diatas waktu jam7 malam, disampaikan ketika rapat konsolidasi advokasi se-UPI di selasar Partere.

Dengan permasalahan-permasalahan tersebut maka daya saing keterampilan, kreatif, dan kekeritisan berpikir mahasiswa itu rendah dibandingkan dengan universitas lainnya ditataran BEM Se-Bandung Raya dan apalagi ditataran BEM Seluruh Indonesia (BEM SI). Contohnya saja adalah ketika moment yang seharusnya 100% milik UPI yang notabene keilmuaanya tentang pendidikan yaitu memperingati hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 mei. Hasil pengkajian tentang isu-isu pendidikan yang telah dialami oleh bangsa Indonesia ini yang dihadiri oleh Universitas Padjadjaran, UPI, STT Telkom, Polman, Poltek Pos, dan ITB ternyata hasil pengkajian yang baik sehingga boleh menjadi koordinator maupun menjadi Korlap Aksi ke MENDIKNAS Jakarta di BEM se-Bandung raya dimenangkan oleh Universitas Padjadjaran yang notabene keilmuannya bukan terhadap dunia Pendidikan.

3. Percintaan

Allah SWT telah menciptakan di dunia ini untuk berpasangan agar bisa saling menutupi akan kelemahannya masing-masing. Ada siang ada malam, ada sendok dan ada garfu, ada gula dan ada semut juga, dan begitu pun dengan manusia ada Pria dan ada wanita. Seorang mahasiswa yang notabene ketika lulus itu akan segera mencari pekerjaan dan apabila dalam berpacarannya itu dengan niat yang baik yang nantinya akan dibawa ke pelaminan sehingga melangsungkan pernikahan dalam pacarannya pun akan sehat dan saling mendukung dalam proses pembelajaran baik itu di bidang akademik dan organisasi.

Dengan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh kebijakan BHMN maka jangan sampai Universitas Pendidikan Indonesia itu kehilangan jati diri sebagai universitas yang mencetak tenaga pendidikan dan bernuansa pendidikan sehingga berdampak kepada Mahasiswa sebagai objek kebijakan yang dilakukan oleh pihak universitas khususnya Rektorat sehingga berinteralasi bahwa jati diri atau pun peran strategis mahasiswa UPI dirasakan kurang baik dalam gairah belajar.

D. Alternatif Solusi Terhadap Permasalahan

Dengan menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada maka penulis dapat memberikan alternatif solusi pemecahan sebagai berikut:

  • Dengan diberlakukanya UPI menjadi BHM maka memicu para dosen untuk ”nyambi di luar” yang pasti mengakibatkan terjadinya ”distorsi” proses pembelajaran?

Hak untuk mendapatkan kesejahteraan adalah hak semua warga negara salah satunya adalah Dosen sebagai pegawai negeri. Namun tugas utamanya adalah memberikan pengajaran yang baik sehingga dapat mendewasakan peserta didik secara manusiawi. Dengan mempertimbangkan kedua aspek tersebut sebaiknya pimpinan universitas khususnya rektor lebih bisa memperhatikan kehadiran dosen dalam tatap muka dikelas khususnya monitoring itu benar-benar menjadi sebagai alat kontrol kehadiran satu-satunya yang valid. Dan diberikan toleransi berapa kali tidak bisa mengajar diperkuliahan sehingga bisa digunakan untuk mengerjakan atau melaksanakan proyekan-proyekan diluar untuk lebih mendapatkan materi dan kesejahteraan yang lebih layak lagi untuk keluarga dan pribadinya tanpa melupakan atau menghindari tugas utamanya mengajar sehingga mahasiswa pun diperhatikan dalam kecerdasan, keterampilan dan kekereativanya.

  • Dalam pengelolaan pendidikan di Universitas membebankan mahasiswa dalam pembayaran SPP dan Registrasi?

Kemampuan Ekonomi dari setiap mahasiswa yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu dalam hal ekonomi sebaiknya pihak universitas dalam pembayaran SPP itu tidak disamakan atau pun disetarakan antara mahasiswa yang masuk dijalur yang berbeda ketika masuk ke UPI. Seperti yang kita ketahui bersama ada 3 jalur yang bisa dilalui oleh siswa untuk masuk ke UPI yaitu jalur PMDK, UM, dan SNMPTN. Menganalisis jalur masuk saja bisa diketahui kalau kemampuan siswa dalam hal ekonominya itu berbeda-beda. Oleh karena itu diteruskan ke dalam pembayaran SPP jangan disamakan. Akan tetapi dibedakan antara kemampuan mahasiswa yang kurang dan ada dalam hal ekonomi sehingga ada subsidi silang antara orang yang mampu dalam hal ekonomi dengan orang yang kurang dalam hal tersebut.

  • Kebijakan tidak boleh adanya kegiatan setelah jam 7 malam?

Kekewatiran pihak rektorat sehingga menggulirkan kebijakan tidak boleh ada kegiatan setelah jam 7 malam selain untuk membatasi pergerakan mahasiswa untuk berorganisasi adalah menjaga fasilitas-fasilitas universitas sehingga terjaga dengan baik. Akan tetapi apakah semua itu merupakan tujuan pendidikan yang ingin dicapai? Dan sesuai dengan tujuan universitas sekarang? Oleh karena itu sebaiknya kebutuhan-kebutuhan antara mahasiswa dan pihak rektorat itu diwadahi, Mahasiswa telah membayar uang SPP untuk pelayanan di kampus selama 6 bulan sehingga bisa membayar Satpam dan cleaning service untuk menjaga keamanan dan kebersihan Fasilitas yang ada. Sehingga sebaiknya itu menjadi salah satu alternatif solusi apabila para satpam dan cleaning service dapat bekerja dengan baik oleh karena itu sebaiknya para pembuatan kebijakan harus bisa mengawasi kinerja mereka sehingga peran strategis mereka dapat bekerja secara optimal.

E. Kesimpulan

Pemerintah dan pengambil kebijakan di Universitas khususnya Rektor UPI harus segera mengambil langkah agar akses pendidikan bagi kalangan miskin tidak tertutup masuk UPI. Sangat memprihatinkan dengan langkah sejumlah PTN mengurangi jatah penerimaan mahasiswa lewat jalur reguler yang memungkinkan mahasiswa dari keluarga miskin bisa terjaring. Pemerintah dan Rektor UPI memang berkewajiban membuat kebijakan yang memihak rakyat dan Mahasiswa. Salah satunya adalah kebijakan kontrol terhadap biaya kuliah agar terjangkau semua lapisan anak bangsa. Jika tidak, mahalnya biaya pendaftaran dan biaya kuliah, dan hal itu membuat diskriminasi terhadap kaum papa untuk memperoleh pendidikan tinggi salah satu alternatif solusi yang diberikan adalah dengan adanya subsidi silang antara mahasiswa yang berekonomi tinggi dengan yang rendah dan jangan terlalu membatasi pergerakan mahasiswa dalam berorganisasi khususnya dalam pembuatan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan karena proses pembelajaran itu bukan hanya di bangku kuliah saja, namun di organisasi dan praktek di lapangan sehingga dapat membantu kecerdasan, keterampilan dan kekerativan mahasiswa sehingga nantinya tidak akan kalah bersaing dengan universitas yang lainnya dan gairah belajar mahasiswa akan baik dan kompetitif.

F. Daftar Pustaka

Anwar Prabu Mangkunegara. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan. Bandung. Rosda.

Castetter, William B. (1981). The Personnel Function In Educational Administration. New York: MacMillan Publishing co.

Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009. Jakarta: Depdiknas.

Desler, Gary, (1997). Manajemen Sumber Daya Manusia (Alih Bahasa Benyamin Molan). Gramedia: Jakarta.

Gibson, (1990). Organisasi dan Manajemen Perilaku, Struktur, dan Proses (Alih Bahasa Djoerban Wahid). Erlangga: Jakarta.

Haneman, H.G. (1981). Managing Personnel and Human Resources:  Strategies and Programs. Illionis: Richard D. Irwin Inc.

Hasugian, Jimmy. (2004). Konsep Kepemimpinan. Industrial Automation Using PLC and SCADA.

Nurdin. (2009). “Quality Assurance in Education”. Quality Assurance in Higher Education. 10, (2), 96-101.

Pusposutardjo, Suprodjo. (2002). Kebijakan Pengembangan Pendidikan Tinggi di Era Kehidupan Mendunia. Jakarta: Depdiknas.

Tentang ilmucerdaspendidikan

Saya merupakan seorang anak yang terlahir dari keluarga hebat pada tanggal 10 Juni 1989 di Tasikmalaya. Dan berjuang menjadi seorang pemimpin, pekerja keras, manajer yang sukses demi membahagiakan keluarga dan kerabat dekat khususnya "IBU". Kekurangan saya yaitu suka menunda permasalahan untuk dipecahkan dan terkadang malas.he. Cita-cita saya menjadi mahasiswa berprestasi, mendapatkan beasiswa sampai sarjana, kerja di perusahaan Internasional di bagian pendidikan, melanjutkan S2, menjadi Dosen serta konsultan Pendidikan, lanjut S3 dan Dosen Berprestasi, sehingga Bisa Menjadi Professor dan Direktur Kampus Daerah Tasikmalaya.
Pos ini dipublikasikan di Artikel. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s